Suara.com - Hasil suvei kepemimpinan nasional (SKN) menempatkan elektabilitas Ketua DPR RI Puan Maharani tidak terlalu bagus. Survei yang digelar oleh Litbang Kompas itu hanya memberi elektabilitas dibawah satu persen.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, menanggapi hal itu politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut hasil survei bukanlah satu-satunya pertimbangan untuk mengusung calon presiden.
"Tapi harus kita pahami, hasil survei hanya salah satu yang dipertimbangkan, bukan satu-satunya dalam proses penetapan calon [presiden]," ujar Hendrawan, Rabu 23 Februari 2022.
Ia pun menilai sosok capres dari kalangan eksekutif lebih diuntungkan dibanding yang duduk di bangku legislatif.
Hasil survei elektabilitas pun hanya bernilai informatif sehingga masyarakat tahu sosok yang bakal maju menjadi kandidat pemimpin di masa depan.
"[Sosok] yang ada di eksekutif cenderung lebih populer dan diuntungkan, karena tugas-tugas legislatif biasanya sepi dari exposure publik," ujarnya dilansir Terkini.id.
Hendrawan pun menyebut Puan tidak memprioritaskan diri mengejar elektabilitas. Namun tetap memantau terus perkembangan dari lembaga survei yang ada.
Berdasarkan beberapa hasil survei elektabilitas, hasil Puan memang menunjukkan angka yang cukup rendah. Padahal Puan digadang-gadang menjadi salah satu kandidat capres 2024 dari PDIP.
Dari survei Indikator Politik Indonesia misalnya yang menunjukkan elektabilitas Puan sebesar 1,8 persen ketika dirilis pada 9 Januari 2022.
Baca Juga: Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik
Kemudian hasil survei Politica Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) memperlihatkan elektabilitas Puan sebesar 0,8 persen dirilis 27 Desember 2021.
Sementara itu pada survei Charta Politika dengan simulasi 10 nama yang dirilis pada 20 Desember 2021. Puan hanya menduduki posisi sembilan dengan elektabilitas 1,1 persen.
Tag
Berita Terkait
-
Puan Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Ukraina: Jangan Ada Satupun Warga Terluka
-
Elektabilitas Ganjar Pranowo Disebut Tak Akan Anjlok karena Isu Tidak Jelas
-
Demokrat Dinilai Bisa Jadi Nomor 1, Asalkan Lakukan Hal Ini
-
Pernyataan Menag Yaqut Soal Suara Azan Bikin Gaduh, Politisi PDIP Sentil Jokowi
-
Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO