Suara.com - Pengamat politik dafi Universitas Al-azhar, Ujang Komarudin, menilai sikap PDIP yang menyatakan akan tetap taat pada konstitusi dan menolak usulan agar Pemilu 2024 diundur, perlu diapresiasi. Menurutnya sikap tersebut bisa meningkatkan elektabilitas PDIP.
"Semoga PDIP konsisten hingga akhir dalam penolakan penundaan Pemilu tersebut. Dan itu harus kita apresiasi," kata Ujang saat dihubungi, Senin (28/2/2022).
Ujang memandang, sikap tegas PDIP yang menyatakan menolak terhadap usulan Pemilu 2024 itu justru akan menguntungkan PDIP. Sebab, PDIP dinilai akan mengalami kenaikan elektabilitas.
"Sikap yang jelas dan bagus dari PDIP. Dan itu akan meningkatkan elektabilitas PDIP. Itu menggambarkan bahwa PDIP menjadi partai pertama koalisi Jokowi yang menentang keinginan kelompok yang ingin menghancurkan demokrasi dengan cara menunda Pemilu," tuturnya.
Kata Ujang, sikap PDIP tersebut akan berpengaruh besar. Menurutnya, PDIP telah konsisten terhadap garis partainya yakni taat pada konstitusi.
"Sikap PDIP itu juga menggambarkan bahwa PDIP konsisten dengan garis partainya yang menjaga dan mengawal konstitusi agar demokrasi dan terjaga, tidak digembosi, apalagi dihancurkan oleh para kaum oligarki," katanya.
"Akan berlengaruh besar, karena PDIP menolak, Muhammadiyah juga turut menolak, saya pun sudah sejak lama menyuarakan menolak sebagai akademisi, dan rakyat pun akan menolak ramai-ramai," sambungnya.
Untuk diketahui, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai membantu mengatasi dampak pandemi covid lebih penting daripada berkhayal menunda Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP akan taat pada konstitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.
"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).
Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia.
Belum lagi, kata Hasto, pemerintah dan DPR sudah menyatakan sepakat akan menyelenggarakan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," tuturnya.
Berita Terkait
-
Tegaskan Taat Konstitusi, Hasto PDIP: Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Lebih Baik Ketimbang Berimajinasi Tunda Pemilu
-
Hanya Sebuah Konsep Cita-cita, Pakar Tegaskan Penundaan Pemilu 2024 Adalah Pembangkangan Konstitusi
-
Laskar Ganjar-Puan Tolak Pemilu 2024 Ditunda: Inkonstitusional!
-
Ketum PBNU Gus Yahya Minta Usulan Penundaan Pemilu 2024 Didialogkan Bersama
-
Agus Harimurti Yudhoyono Minta Pengurus Demokrat Provinsi Riau dan Banten Tolak Penundaan Pemilu 2024
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Siswa Disabilitas Psikososial Diduga Didiskriminasi Sekolah
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021