Suara.com - Pengamat politik dafi Universitas Al-azhar, Ujang Komarudin, menilai sikap PDIP yang menyatakan akan tetap taat pada konstitusi dan menolak usulan agar Pemilu 2024 diundur, perlu diapresiasi. Menurutnya sikap tersebut bisa meningkatkan elektabilitas PDIP.
"Semoga PDIP konsisten hingga akhir dalam penolakan penundaan Pemilu tersebut. Dan itu harus kita apresiasi," kata Ujang saat dihubungi, Senin (28/2/2022).
Ujang memandang, sikap tegas PDIP yang menyatakan menolak terhadap usulan Pemilu 2024 itu justru akan menguntungkan PDIP. Sebab, PDIP dinilai akan mengalami kenaikan elektabilitas.
"Sikap yang jelas dan bagus dari PDIP. Dan itu akan meningkatkan elektabilitas PDIP. Itu menggambarkan bahwa PDIP menjadi partai pertama koalisi Jokowi yang menentang keinginan kelompok yang ingin menghancurkan demokrasi dengan cara menunda Pemilu," tuturnya.
Kata Ujang, sikap PDIP tersebut akan berpengaruh besar. Menurutnya, PDIP telah konsisten terhadap garis partainya yakni taat pada konstitusi.
"Sikap PDIP itu juga menggambarkan bahwa PDIP konsisten dengan garis partainya yang menjaga dan mengawal konstitusi agar demokrasi dan terjaga, tidak digembosi, apalagi dihancurkan oleh para kaum oligarki," katanya.
"Akan berlengaruh besar, karena PDIP menolak, Muhammadiyah juga turut menolak, saya pun sudah sejak lama menyuarakan menolak sebagai akademisi, dan rakyat pun akan menolak ramai-ramai," sambungnya.
Untuk diketahui, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai membantu mengatasi dampak pandemi covid lebih penting daripada berkhayal menunda Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP akan taat pada konstitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.
"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).
Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia.
Belum lagi, kata Hasto, pemerintah dan DPR sudah menyatakan sepakat akan menyelenggarakan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," tuturnya.
Berita Terkait
-
Tegaskan Taat Konstitusi, Hasto PDIP: Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Lebih Baik Ketimbang Berimajinasi Tunda Pemilu
-
Hanya Sebuah Konsep Cita-cita, Pakar Tegaskan Penundaan Pemilu 2024 Adalah Pembangkangan Konstitusi
-
Laskar Ganjar-Puan Tolak Pemilu 2024 Ditunda: Inkonstitusional!
-
Ketum PBNU Gus Yahya Minta Usulan Penundaan Pemilu 2024 Didialogkan Bersama
-
Agus Harimurti Yudhoyono Minta Pengurus Demokrat Provinsi Riau dan Banten Tolak Penundaan Pemilu 2024
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!