Suara.com - Pemerintah Indonesia diharapkan bisa mengambil sikap sebagai inisiator di tengah berkecamuknya perang antara Rusia dengan Ukraina. Sehingga, gencatan senjata bisa dilakukan dan perundingan damai dimulai.
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Profesor Dr Sefriani mengatakan, Indonesia sebagai negara presidensi G20 bisa saja membuat sidang luar biasa menuju perundingan damai Rusia dan Ukraina.
"Sidang luar biasa itu bisa dilakukan dengan syarat didukung 2/3 anggota, nah ini mungkin bisa diharapkan peran Indonesia kan sekarang ketua Presidensi G20, kita gak diam nonton saja, ayo digelar sidang luar biasa menyerukan gencatan senjata, mengutamakan perundingan, " kata Sefriani dalam diskusi virtual, Selasa (1/3/2022).
Menurutnya, Indonesia tidak akan melepas prinsip politik luar negeri bebas aktifnya jika menginisiasi negara-negara G20 untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina.
"Politik bebas aktif itu tidak berarti kita netral, tetapi dia bebas menentukan sikap kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia secara aktif," katanya.
Namun, Sefriani mengakui memang persyaratan untuk menggelar sidang luar biasa G20 cukup sulit, terlebih untuk urusan perang antar negara.
Dia berharap Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa secara aktif terus menerun menentang peperangan antara Rusia vs Ukraina.
"Jadi lewat Sekjen PBB bisa diserukan untuk gencatan senjata, perundingan damai, dan menyerukan pihak lain untuk tidak memperkeruh suasana," ujar Sefriani.
Baca Juga: Balas Sanksi Uni Eropa, Rusia Tutup Wilayah Udaranya Untuk 36 Negara
Tag
Berita Terkait
-
Wow! Amerika Serikat Tawarkan Bantuan ke Ukraina, dari Senjata Hingga Sanksi Berat untuk Rusia
-
Balas Sanksi Uni Eropa, Rusia Tutup Wilayah Udaranya Untuk 36 Negara
-
Jepang Beri Sanksi Tegas, Aset Bank Sentral Rusia Dibekukan
-
Imbas Invasi Ukraina, Ini Deretan Sanksi Dunia Ke Rusia: Bank Dibekukan, Ekspor Dilarang, Tim Bola Tak Boleh Main
-
Konflik Ukraina - Rusia Ganggu APBN, Beban Subsidi BBM dan Listrik Bisa Membengkak
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Banjir Bone Telan Dua Korban Jiwa, Bocah 5 Tahun Tenggelam Saat Evakuasi
-
Wamendagri Wiyagus Ajak Pemda di Asia Pasifik Perkuat Sinergi Pariwisata Berkelanjutan
-
Pura-pura Mogok! Sabu 16 Kg dalam Ban Mobil Towing Terbongkar, Polda Metro Bekuk 2 Kurir di Depok
-
Filipina Mulai Ketar-ketir Efek Domino Konflik Geopolitik, Termasuk Perang AS - Iran
-
Putus Hubungan dengan WHO, Amerika Serikat Berisiko Kehilangan Jejak Penyebaran Hantavirus
-
Catatan Tertulis Suku Indian Navajo Tunjukkan Hantavirus Sudah Lama Mengintai Umat Manusia
-
Panas! Ade Armando Batal Maaf ke Jusuf Kalla Jika Laporan Polisi Tak Dicabut
-
Studi Ungkap Dilema Nikel: Dibutuhkan untuk Energi Bersih, tapi Ancam Lingkungan
-
Bidik Tersangka Tragedi Bekasi: Polisi Periksa 39 Saksi dari Pejabat KAI hingga Bos Taksi Green SM
-
Cek Fakta: Benarkah Hantavirus Disebabkan Efek Samping Vaksin Covid-19 Pfizer?