Suara.com - Pemerintah Indonesia diharapkan bisa mengambil sikap sebagai inisiator di tengah berkecamuknya perang antara Rusia dengan Ukraina. Sehingga, gencatan senjata bisa dilakukan dan perundingan damai dimulai.
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Profesor Dr Sefriani mengatakan, Indonesia sebagai negara presidensi G20 bisa saja membuat sidang luar biasa menuju perundingan damai Rusia dan Ukraina.
"Sidang luar biasa itu bisa dilakukan dengan syarat didukung 2/3 anggota, nah ini mungkin bisa diharapkan peran Indonesia kan sekarang ketua Presidensi G20, kita gak diam nonton saja, ayo digelar sidang luar biasa menyerukan gencatan senjata, mengutamakan perundingan, " kata Sefriani dalam diskusi virtual, Selasa (1/3/2022).
Menurutnya, Indonesia tidak akan melepas prinsip politik luar negeri bebas aktifnya jika menginisiasi negara-negara G20 untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina.
"Politik bebas aktif itu tidak berarti kita netral, tetapi dia bebas menentukan sikap kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia secara aktif," katanya.
Namun, Sefriani mengakui memang persyaratan untuk menggelar sidang luar biasa G20 cukup sulit, terlebih untuk urusan perang antar negara.
Dia berharap Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa secara aktif terus menerun menentang peperangan antara Rusia vs Ukraina.
"Jadi lewat Sekjen PBB bisa diserukan untuk gencatan senjata, perundingan damai, dan menyerukan pihak lain untuk tidak memperkeruh suasana," ujar Sefriani.
Baca Juga: Balas Sanksi Uni Eropa, Rusia Tutup Wilayah Udaranya Untuk 36 Negara
Tag
Berita Terkait
-
Wow! Amerika Serikat Tawarkan Bantuan ke Ukraina, dari Senjata Hingga Sanksi Berat untuk Rusia
-
Balas Sanksi Uni Eropa, Rusia Tutup Wilayah Udaranya Untuk 36 Negara
-
Jepang Beri Sanksi Tegas, Aset Bank Sentral Rusia Dibekukan
-
Imbas Invasi Ukraina, Ini Deretan Sanksi Dunia Ke Rusia: Bank Dibekukan, Ekspor Dilarang, Tim Bola Tak Boleh Main
-
Konflik Ukraina - Rusia Ganggu APBN, Beban Subsidi BBM dan Listrik Bisa Membengkak
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu