Suara.com - Pemerintah Indonesia diharapkan bisa mengambil sikap sebagai inisiator di tengah berkecamuknya perang antara Rusia dengan Ukraina. Sehingga, gencatan senjata bisa dilakukan dan perundingan damai dimulai.
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Profesor Dr Sefriani mengatakan, Indonesia sebagai negara presidensi G20 bisa saja membuat sidang luar biasa menuju perundingan damai Rusia dan Ukraina.
"Sidang luar biasa itu bisa dilakukan dengan syarat didukung 2/3 anggota, nah ini mungkin bisa diharapkan peran Indonesia kan sekarang ketua Presidensi G20, kita gak diam nonton saja, ayo digelar sidang luar biasa menyerukan gencatan senjata, mengutamakan perundingan, " kata Sefriani dalam diskusi virtual, Selasa (1/3/2022).
Menurutnya, Indonesia tidak akan melepas prinsip politik luar negeri bebas aktifnya jika menginisiasi negara-negara G20 untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina.
"Politik bebas aktif itu tidak berarti kita netral, tetapi dia bebas menentukan sikap kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia secara aktif," katanya.
Namun, Sefriani mengakui memang persyaratan untuk menggelar sidang luar biasa G20 cukup sulit, terlebih untuk urusan perang antar negara.
Dia berharap Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa secara aktif terus menerun menentang peperangan antara Rusia vs Ukraina.
"Jadi lewat Sekjen PBB bisa diserukan untuk gencatan senjata, perundingan damai, dan menyerukan pihak lain untuk tidak memperkeruh suasana," ujar Sefriani.
Baca Juga: Balas Sanksi Uni Eropa, Rusia Tutup Wilayah Udaranya Untuk 36 Negara
Tag
Berita Terkait
-
Wow! Amerika Serikat Tawarkan Bantuan ke Ukraina, dari Senjata Hingga Sanksi Berat untuk Rusia
-
Balas Sanksi Uni Eropa, Rusia Tutup Wilayah Udaranya Untuk 36 Negara
-
Jepang Beri Sanksi Tegas, Aset Bank Sentral Rusia Dibekukan
-
Imbas Invasi Ukraina, Ini Deretan Sanksi Dunia Ke Rusia: Bank Dibekukan, Ekspor Dilarang, Tim Bola Tak Boleh Main
-
Konflik Ukraina - Rusia Ganggu APBN, Beban Subsidi BBM dan Listrik Bisa Membengkak
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
Terkini
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Pernyataan Terkini Kejagung Soal Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Seret Anak 'Raja Tol' Jusuf Hamka
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
Jejak 'Uang Haram' Zarof Ricar Terendus, Aset Baru Rp 35 M Atas Nama Anak Ikut Disita
-
Babak Baru Korupsi Proyek Jalan Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka Selanjutnya?
-
Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan
-
Jejak Hitam Zarof Ricar: Kejagung Sita Harta Karun Rp35 M, Tanah Korupsi Disamarkan Atas Nama Anak
-
Rekrutmen TNI AD Bintara dan Tamtama 2025, Lulusan SMA/SMK Merapat! Cek Syarat dan Jadwal di Sini