Dubes Rusia di RI: Jika Ukraina Masuk NATO, Nuklir Bisa Hantam Moskow dalam 3 Menit, Kami Harus Lindungi Rakyat

Suara.com - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, menegaskan pemerintah dan militernya tidak pernah berniat mengobarkan perang terhadap rakyat Ukraina.

Lyudmila mengatakan, operasi khusus militer Rusia yang terjadi kekinian hanya ditujukan demi demiliterisasi dan de-nazi-fikasi Ukrania. Selain itu, tujuan operasi militer juga untuk melindungi warga sipil Ukraina maupun rakyat Rusia.

Sebab, kata dia, sejumlah kebijakan pemerintah Ukraina dan NATO semakin agresif dan bisa menimbulkan tragedi kemanusiaan yang jauh lebih besar bagi warga sipil di kedua negara tersebut.

“Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka infrastruktur militer NATO bisa ditempatkan di daerah perbatasan kami, termasuk senjata nuklir mereka. Selanjutnya, hanya dalam waktu 3 menit, senjata itu bisa mencapai Moskow,” kata Lyudmila.

Lyudmila mengatakan hal tersebut dalam sesi wawancara khusus dengan Suara.com di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022).

Dikuasai Neo Nazi

Dia menjelaskan, operasi militer yang dilancarkan Rusia saat ini erat terkait dengan peristiwa tergulingnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych tahun 2014.

Lyudmila menyebut peristiwa tersebut sebagai kudeta yang berdarah, karena proses penggulingan Presiden Yanukovych turut memakan korban warga sipil.

Sejak saat itu, pemerintahan Ukraina selalu dipegang oleh presiden yang didukung oleh negara-negara Barat.

Baca Juga: Operasi Militer ke Ukraina Disebut Barbar, Dubes Rusia Kritik Standar Ganda Negara Barat

“Ukraina sejak 2014 semakin disetir oleh Barat, masuk dalam apa yang disebut sebagai Anti-Russia Project,” kata dia.

Tak hanya itu, kelompok-kelompok Neo Nazi yang ikut dalam huru-hara 2014 tersebut juga bisa berkembang atas dukungan rezim-rezim pemerintahan Ukraina.

“Anda tahu? Kebijakan pertama rezim baru itu adalah merepresi populasi Rusia di Ukraina. 40 persen warga Ukraina adalah etnis Rusia. Selain itu, mayoritas warga di banyak daerah Ukraina berbahasa Rusia, termasuk Luhansk dan Donetsk,” kata dia.

Dia mengatakan, rezim Kiev sejak tahun 2014 menerapkan kebijakan represif terhadap budaya rakyatnya sendiri, yakni melarang mereka menggunakan bahasa Rusia.

“Kebijakan rezim Kiev sangat aneh,” kata Lyudmila dan mengkritiknya dengan analogi, “Seperti bahasa Inggris dilarang di tanah Britania, atau bahasa Jawa dilarang digunakan di Pulau Jawa.”

Tentu saja, sambung Lyudmila, warga Ukrania melawan kebijakan represif dan diskriminatif tersebut. Sebab, warga Ukrania sejak dulu hingga kekinian selalu mengakui diri sebagai etnis Rusia.