Dubes Rusia di RI: Jika Ukraina Masuk NATO, Nuklir Bisa Hantam Moskow dalam 3 Menit, Kami Harus Lindungi Rakyat

Ia mengungkapkan, opresi tidak terhenti pada aspek budaya, tapi juga terdapat represi fisik terhadap warga sipil yang dilakukan oleh grup-grup militer Neo Nazi Ukraina.

“Kalau mereka menemukan warga yang menggunakan bahasa Rusia, orang itu diserang, dianiaya. Tak hanya itu, warga yang menggunakan bahasa Rusia bisa dipecat begitu saja dari pekerjaannya.”

Akhirnya, sejak 2014, warga sipil melawan represifitas tersebut, terutama di Luhansk, Donetsk, dan Krimea. Perlawan warga tersebut dijawab dengan kekuatan militer oleh rezim Kiev.

Ia menyebutkan, kelompok-kelompok Neo Nazi seperti Azov Battalion dan Aidar Battalion yang sudah diserap masuk dalam institusi militer Ukraina, memulai penyerbuan dan penindasan terhadap warga di ketiga daerah tersebut.

“Puncaknya, warga Krimea melakukan referendum dan memutuskan kembali bergabung dengan Rusia. Kami melindungi mereka dari serangan Kiev. Sementara Luhansk dan Donetsk tetap menjadi bagian Ukraina, sehingga militer serta grup Neo Nazi terus menyerang kedua daerah itu, membunuhi warganya.”

Berdasarkan data Departemen Pertahanan Rusia, 16 ribu warga sipil—termasuk anak-anak—di Luhansk dan Donetsk tewas akibat serangan militer Ukraina selama 8 tahun terakhir.

“Media-media Barat tak pernah memberitakan, 5 Mei 2015 didirikan monumen The Alley of Angles di Donetsk untuk menghormati anak-anak yang tewas dibunuh militer serta grup Neo Nazi Ukraina.”

NATO semakin agresif

Namun, Lyudmila mengatakan, posisi Rusia saat itu tidak ikut campur karena menilai konflik yang terjadi di Luhansk dan Donetsk adalah perang sipil atau civil war Ukraina.

Baca Juga: Operasi Militer ke Ukraina Disebut Barbar, Dubes Rusia Kritik Standar Ganda Negara Barat

“Karena kami menilai itu adalah perang sipil, maka harus diselesaikan oleh Ukraina sendiri melalui jalan damai. Rusia yang mendesak pemerintah Republik Rakyat Luhanks dan Republik Rakyat Donetsk untuk duduk bersama rezim Kiev, guna menemukan solusi damai.”

Hasilnya, kata dia, Perjanjian Minks I ditandatangani oleh semua pihak yang bertikai tahun 2014.

Selang setahun, 2015, pihak yang berkonflik meneken Perjanjian Minks II. Semuanya dilakukan di daerah Minks, Belarus.

Dalam perjanjian itu, disepakati pemerintah Ukraina tidak memobilisasi militernya menyerang Luhansk dan Donetsk.

Perjanjian Minks juga berisi kesepakatan Rezim Kiev menerapkan status otonomi khusus terhadap kedua daerah itu, dengan catatan Luhansk dan Donetsk tetap menjadi bagian Ukraina.

“Sejak itu pula hingga sebelum operasi militer, yakni 8 tahun, Rusia selalu meminta rezim Kiev memenuhi perjanjian. Selama 8 tahun pula kami meminta rekan-rekan kami di Barat untuk ikut mendesak rezim Kiev memenuhi Perjanjian Minks. Tapi tak pernah terealisasi, dan warga Luhansk dan Donetsk tetap dibunuhi setiap hari.”