Tak hanya itu, kelompok-kelompok Neo Nazi yang ikut dalam huru-hara 2014 tersebut juga bisa berkembang atas dukungan rezim-rezim pemerintahan Ukraina.
“Anda tahu? Kebijakan pertama rezim baru itu adalah merepresi populasi Rusia di Ukraina. 40 persen warga Ukraina adalah etnis Rusia. Banyak daerah Ukraina yang warganya berbahasa Rusia, termasuk Luhansk dan Donetsk,” kata dia.
Dia mengatakan, rezim Kiev sejak tahun 2014 menerapkan kebijakan represifitas terhadap budaya rakyatnya sendiri, yakni melarang mereka menggunakan bahasa Rusia.
“Kebijakan rezim Kiev sangat aneh,” kata Lyudmila dan mengkritiknya dengan analogi, “Seperti bahasa Inggris dilarang di tanah Britania, atau bahasa Jawa dilarang digunakan di Pulau Jawa.”
Tentu saja, sambung Lyudmila, warga Ukrania melawan kebijakan represif dan diskriminatif tersebut. Sebab, warga Ukrania sejak dulu hingga kekinian selalu mengakui diri sebagai etnis Rusia.
Ia mengungkapkan, opresi tidak terhenti pada aspek budaya, tapi juga terdapat represi fisik terhadap warga sipil yang dilakukan oleh grup-grup militer Neo Nazi Ukraina.
“Kalau mereka menemukan warga yang menggunakan bahasa Rusia, orang itu diserang, dianiaya. Tak hanya itu, warga yang menggunakan bahasa Rusia bisa dipecat begitu saja dari pekerjaannya.”
Akhirnya, sejak 2014, warga sipil melawan represifitas tersebut, terutama di Luhansk, Donetsk, dan Krimea. Perlawan warga tersebut dijawab dengan kekuatan militer oleh rezim Kiev.
Ia menyebutkan, kelompok-kelompok Neo Nazi seperti Azov Battalion dan Aidar Battalion yang sudah diserap masuk dalam institusi militer Ukraina, memulai penyerbuan dan penindasan terhadap warga di ketiga daerah tersebut.
“Puncaknya, warga Krimea melakukan referendum dan memutuskan kembali bergabung dengan Rusia. Kami melindungi mereka dari serangan Kiev. Sementara Luhansk dan Donetsk tetap menjadi bagian Ukraina, sehingga militer serta grup Neo Nazi terus menyerang kedua daerah itu, membunuhi warganya.”
Berdasarkan data Departemen Pertahanan Rusia, 16 ribu warga sipil—termasuk anak-anak—di Luhansk dan Donetsk tewas akibat serangan militer Ukraina selama 8 tahun terakhir.
“Media-media Barat tak pernah memberitakan, 5 Mei 2015 didirikan monumen The Alley of Angles di Donetsk untuk menghormati anak-anak yang tewas dibunuh militer serta grup Neo Nazi Ukraina.”
Tag
Berita Terkait
-
Kemenlu RI Evakuasi 80 WNI dari Ukraina dengan Pesawat Garuda
-
Dubes Rusia: Kami Hanya Serang Militer Ukraina Disebut Barbar, Tapi NATO Bom Warga Serbia, Libya, Afghanistan, dan Irak
-
Dubes Rusia di RI: Jika Ukraina Masuk NATO, Nuklir Bisa Hantam Moskow dalam 3 Menit, Kami Harus Lindungi Rakyat
-
Operasi Militer ke Ukraina Disebut Barbar, Dubes Rusia Kritik Standar Ganda Negara Barat
-
Operasi Militer Rusia di Ukraina Disebut Aksi Barbar, Dubes Rusia Kritik Standar Ganda Negara Barat
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah