Suara.com - Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan gencatan senjata sementara di kota pelabuhan utama Ukraina, yakni Mariupol, Sabtu (5/3/2022), yang telah dikepung selama berhari-hari.
Rusia mengonfirmasi gencatan sementara diberlakukan untuk memungkinkan pembuatan jalur kemanusiaan agar warga sipil di kota tersebut bisa mengungsi.
"Gencatan senjata mulai berlaku pada pukul 02.00 (waktu setempat) dan akan mencakup Mariupol dan kota kecil terdekat Volnovakha," demikian dilaporkan media pemerintah Rusia.
Mykhailo Podolyak, penasihat kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, melalui Twitter pada hari yang sama, mengatakan koridor evakuasi sedang disiapkan sejak gencatan senjata diberlakukan.
Gencatan senjata dan pembuatan jalur evakuasi itu dilakukan setelah adanya pertemuan putaran kedua antara delegasi Ukraina dengan Rusia awal pekan ini.
Selama berhari-hari, militer Rusia telah mengepung Mariupol, kota besar di tenggara Laut Azov. Kota penting yang strategis itu tetap berada di tangan Ukraina, tetapi dewan kota menuduh Rusia menciptakan “bencana kemanusiaan” dan menghambat pasokan makanan.
Pasukan Rusia sendiri mengalami kemajuan penting dalam kampanye militer dalam beberapa hari terakhir, yakni dengan menguasai kota Kherson, serta pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa.
Meskipun Ukraina telah mempertahankan kendali atas Mariupol, Kharkiv dan Sumy di timur laut dan Chernihiv di utara, "sangat mungkin" bahwa keempat kota itu telah dikepung oleh pasukan Rusia, menurut kementerian pertahanan Inggris.
Presiden Ukraina Zelenskyy diperkirakan mengadakan panggilan konferensi video dengan para senator AS dan beberapa anggota DPR pada Sabtu pagi. Hal tersebut dikonfirmasi berbagai sumber dan pemberitahuan dari Kaukus Ukraina bipartisan di Capitol Hill.
Baca Juga: GSBI: Setop Operasi Militer Rusia! AS - NATO Harus Berhenti Menghasut Perang di Ukraina
Dalam seruan emosional Sabtu pagi waktu setempat, Zelenskyy mengkritik NATO karena menolak zona larangan terbang, dengan alasan keputusan itu memberi Rusia "lampu hijau" untuk terus menembaki Ukraina.
Dia meminta aliansi militer dari 30 negara, termasuk AS, untuk melarang semua pesawat tidak sah terbang di atas Ukraina.
AS dan pejabat lainnya telah menolaknya, dengan mengatakan hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung dengan militer Rusia dan berisiko meningkatkan perang yang lebih luas di Eropa.
Berita Terkait
-
GSBI: Setop Operasi Militer Rusia! AS - NATO Harus Berhenti Menghasut Perang di Ukraina
-
Sedih! Kisah Bocah di Ukraina Harus Tinggalkan Ayahnya di Kyiv, Demi Mengungsi ke Polandia
-
Senator Irlandia Kritik Pedas Sikap Eropa yang Pilih Kasih Soal Rusia dengan Israel: Mandat Moral Kalian Telah Hancur
-
Dampak Konflik Rusia dan Ukraina, Sejumlah Pabrik BMW Terpaksa Berhenti Produksi
-
Ejaan Ibu Kota Negara Ukraina Mana yang Benar, Kyiv atau Kiev? Jangan Salah Tulis, Ini Penjelasan Selengkapnya!
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal