Suara.com - Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan gencatan senjata sementara di kota pelabuhan utama Ukraina, yakni Mariupol, Sabtu (5/3/2022), yang telah dikepung selama berhari-hari.
Rusia mengonfirmasi gencatan sementara diberlakukan untuk memungkinkan pembuatan jalur kemanusiaan agar warga sipil di kota tersebut bisa mengungsi.
"Gencatan senjata mulai berlaku pada pukul 02.00 (waktu setempat) dan akan mencakup Mariupol dan kota kecil terdekat Volnovakha," demikian dilaporkan media pemerintah Rusia.
Mykhailo Podolyak, penasihat kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, melalui Twitter pada hari yang sama, mengatakan koridor evakuasi sedang disiapkan sejak gencatan senjata diberlakukan.
Gencatan senjata dan pembuatan jalur evakuasi itu dilakukan setelah adanya pertemuan putaran kedua antara delegasi Ukraina dengan Rusia awal pekan ini.
Selama berhari-hari, militer Rusia telah mengepung Mariupol, kota besar di tenggara Laut Azov. Kota penting yang strategis itu tetap berada di tangan Ukraina, tetapi dewan kota menuduh Rusia menciptakan “bencana kemanusiaan” dan menghambat pasokan makanan.
Pasukan Rusia sendiri mengalami kemajuan penting dalam kampanye militer dalam beberapa hari terakhir, yakni dengan menguasai kota Kherson, serta pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa.
Meskipun Ukraina telah mempertahankan kendali atas Mariupol, Kharkiv dan Sumy di timur laut dan Chernihiv di utara, "sangat mungkin" bahwa keempat kota itu telah dikepung oleh pasukan Rusia, menurut kementerian pertahanan Inggris.
Presiden Ukraina Zelenskyy diperkirakan mengadakan panggilan konferensi video dengan para senator AS dan beberapa anggota DPR pada Sabtu pagi. Hal tersebut dikonfirmasi berbagai sumber dan pemberitahuan dari Kaukus Ukraina bipartisan di Capitol Hill.
Baca Juga: GSBI: Setop Operasi Militer Rusia! AS - NATO Harus Berhenti Menghasut Perang di Ukraina
Dalam seruan emosional Sabtu pagi waktu setempat, Zelenskyy mengkritik NATO karena menolak zona larangan terbang, dengan alasan keputusan itu memberi Rusia "lampu hijau" untuk terus menembaki Ukraina.
Dia meminta aliansi militer dari 30 negara, termasuk AS, untuk melarang semua pesawat tidak sah terbang di atas Ukraina.
AS dan pejabat lainnya telah menolaknya, dengan mengatakan hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung dengan militer Rusia dan berisiko meningkatkan perang yang lebih luas di Eropa.
Berita Terkait
-
GSBI: Setop Operasi Militer Rusia! AS - NATO Harus Berhenti Menghasut Perang di Ukraina
-
Sedih! Kisah Bocah di Ukraina Harus Tinggalkan Ayahnya di Kyiv, Demi Mengungsi ke Polandia
-
Senator Irlandia Kritik Pedas Sikap Eropa yang Pilih Kasih Soal Rusia dengan Israel: Mandat Moral Kalian Telah Hancur
-
Dampak Konflik Rusia dan Ukraina, Sejumlah Pabrik BMW Terpaksa Berhenti Produksi
-
Ejaan Ibu Kota Negara Ukraina Mana yang Benar, Kyiv atau Kiev? Jangan Salah Tulis, Ini Penjelasan Selengkapnya!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono