Suara.com - Apa itu zona larangan terbang yang baru-baru ini ditolak diberlakukan oleh NATO dalam konflik Rusia dan Ukraina? Suasana mencekam terjadi sejak Rusia memutuskan untuk menginvasi negara Ukraina.
Pasalnya dalam invasinya itu Rusia beberapa kali telah mengirimkan serangan melalui udara, hal itu membuat sejumlah warga Ukraina terutama wanita dan anak-anak ketakutan. Hingga salah seorang wanita melalui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky meminta untuk diterapkannya zona larangan terbang. Lantas apa itu zona larangan terbang?
Permintaan zona larangan terbang pada awalnya diusulkan oleh warga Ukraina terhadap negara Barat melalui Perdana Menteri Inggris, Borish Johnson pada konverensi pers, Selasa 1 Maret 2022. Namun atas usulan ini Amerika Serikat dikabarkan menolaknya.
Apa Itu Zona Larangan Terbang?
Zona larangan terbang merupakan batas wilayah udara di suatu negara yang telah ditetapkan larangan untuk pesawat terbang melintasi area teraebut. Zona larangan terbang sendiri ditetapkan untuk melindungi area sensitif seperti rumah raja, tempat ibadah, arena olah raga yang sedang mengadakan perlombaan besar dan area sebuah pertemuan besar.
Zona larangan terbang hanya bisa ditegakkan dengan cara militer. Sementara dalam kemiliteran zona larangan terbang dirancang untuk menghentikan pesawat terbang melintasi area terlarang. Demi mencegah adanya serangan dari udara dan pengawasan dari musuh.
Dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, jika zona larangan terbang diterapkan di langit Ukraina. Maka akan melibatkan seluruh pasukan militer dan juga pasukan yang tergabung dalam NATO. Selain itu, pasukan NATO nantinya akan terlibat langsung dengan pesawat Rusia yang melintas di udara.
Oleh karena itu Barat menolak seruan untuk menerapkan zona larangan terbang di Ukraina. Jika tetap dilaksanakan maka besar kemungkinan akan menyebabkan ekskalasi yang begitu cepat. Menerapkan zona larangan terbang juga sama saja menimbulkan perang langsung antara AS dan Rusia.
Sementara itu, Negara Inggris melalui Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallece dengan tegas tidak akan mendukung penerapan zona larangan terbang di Ukraina. Mengingat jika NATO turut memerangi jet Rusia akan memicu peperangan di seluruh Eropa. Namun mereka akan tetap membantu Ukraina dengan memasok peralatan yang dibutuhkan.
Resiko terbesar dengan eskalasi lainnya dalam konflik melawan Rusia adalah momok senjata nuklir. Mengingat Rusia merupakan negara yang memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia.
Jika perang nuklir meletus, tidak hanya negara-negara di Eropa saja yang akan terkena dampaknya. Bahkan seluruh negara di dunia berpotensi turut menjadi korban, hingga disebut dapat memicu Perang Dunia III. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan penting untuk tidak disetujuinya peraturan zona larangan terbang di Ukraina.
Demikian informasi mengenai apa itu zona larangan terbang. Semoga bermanfaat menambah wawasan Anda!
Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO