Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta agar para tokoh politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 untuk meminta maaf kepada masyarakat.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, para elite politik tersebut telah menyeret masyarakat ke dalam perdebatan yang tak berujung.
"Saya sih merasa bahwa tokoh-tokoh partai yang mengusulkan ide soal pemunduran atau penundaan jadwal pemilu sampai itu sampai sejauh ini ya mohon maaf kepada masyarakat karena telah menarik masyarakat dalam ritme perdebatan yang tidak berujung," kata Ray, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (10/3/2022).
Menurut Ray, mereka telah membuat gaduh dengan mengusulkan penundaan pemilu.
"Bagaimana menjelaskan perilaku politisi yang seperti ini, setelah kisruh di sana lalu buang badan, 'saya kan mengajak berdiskusi'," ujarnya.
Ray menambahkan, seharusnya para elite politik mengetahui ide yang harus disetop dan ide yang masih bisa didiskusikan.
"Kalau partai-partai politik seperti itu, itu ya seperti melukai proses demokrasinya, demokrasinya ya enggak begitu, setelah riuh buang badan, ya kan 'saya cuma mengajak diskusi'. Anda ketua partai, Anda tahu mana hal yang masih bisa didiskusikan bangsa ini mana yang tidak," ungkapnya.
Sementara itu, DPR bersama pemerintah telah sepakat pelaksanaan Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.
Sehingga, seharunya tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan 2022.
Baca Juga: Efek Usulkan Penundaan Pemilu, Elektabilitas Tokoh dan Parpol Disebut Akan Terperosok
Hal tersebut sesuai ketentuan UU Pemilu bahwa tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
"Agustus sudah mulai masuk tahapan, kecuali mau didiskusikan tiga tahun atau empat tahun yang lalu," jelasnya.
Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.
Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur selama 1 tahun atau 2 tahun.
Ia beralasan hal tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Usulan penundaan pemilu juga disetujui oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Berita Terkait
-
Wacana Penundaan Pemilu 2024 Jadi Polemik, Begini Penjelasan KPU
-
Bisa Berujung Pemakzulan, Pemerintah Diwanti-Wanti Tidak Gunakan Perppu untuk Tunda Pemilu 2024
-
Efek Usulkan Penundaan Pemilu, Elektabilitas Tokoh dan Parpol Disebut Akan Terperosok
-
Peneliti UI: Kalau Perppu Dikeluarkan untuk Tunda Pemilu, Keadaan Darurat Apa yang Memaksa?
-
PDI Perjuangan Tegaskan Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ini Alasannya
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik