Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan, terdapat perbedaan angka biaya pembuatan sirkuit Formula E di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyebut kepada publik anggarannya adalah Rp 60 miliar.
Sementara, Gilbert menyebut bila sebenarnya biaya proyek sirkuit Formula E Jakarta itu adalah Rp75 miliar.
Menurut Gilbert, sebenarnya penambahan ini terjadi karena PT Jaya Konstruksi selaku kontraktor sudah membuat barrier atau pembatas trek sejak tahun 2020.
Padahal, saat itu Formula E masih direncanakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Total anggaran barrier tersebut sebesar Rp 15 miliar dari dana perusahaan Jakpro.
"Ternyata itu barrier sebesar Rp 15 miliar dan biaya membangun trek yang dipaksakan di Ancol Rp 60 miliar, artinya total Rp75 miliar," ujar Gilbert kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).
Karena itu, Gilbert menyebut penganggaran Formula E telah melanggar Undang-Undang. Pasalnya, Jakpro dan pihak Pemprov DKI tak memberikan data mengenai besaran biaya pembangunan secara transparan kepada DPRD DKI Jakarta.
"Semua serba tidak jelas, dan di sini perlu Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk memperjelas," jelas Gilbert.
Sejalan dengan Gilbert, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga mempertanyakan nilai biaya Rp 60 miliar untuk pembuatan sirkuit Formula E. Pasalnya, nilai tersebut membengkak dari kontrak yang awalnya bernilai Rp 50 miliar.
PDIP sebelumnya juga sempat mempersoalkan anggaran Rp 60 miliar pembangunan sirkuit. Masalahnya, anggaran ini membengkak Rp 10 miliar, dari nilai kontrak awal pengerjaan lintasan sebesar Rp 50 miliar.
Baca Juga: Anies Baswedan Lagi-Lagi Kena Semprot PSI, Disebut Hamburkan Dana Nyaris Rp 1 Triliun
Karena itu, Gembong menilai kontrak yang dibuat dalam tender itu terkesan abal-abal. Pasalnya, nilai kontrak dengan mudah diubah dari Rp 50 miliar jadi Rp 60 miliar.
"Membengkak itu bagaimana ceritanya? Itu namanya kontrak abal-abal itu. Kontrak itu kan sudah ada kesepakatan awal, kok tiba-tiba dalam perjalananan begitu sudah dikerjakan ada pembengkakan biaya yang tidak masuk akal," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (8/3/2022).
Seharusnya, jika ada perubahan nilai kontrak, maka tender harus diulang. Sebab, kesepakatan itu harus dijalankan pihak pemenang apapun konsekuensinya.
"Katakanlah ada yang di luar nilai kontrak ya harus lelang baru dong. Dalam bicara tambah biaya ya enggak bisa, sekadar ya sudah nambah, ya enggak bisa begitu dong. Kalau mau seperti itu ya kontrak baru," jelasnya.
Karena nilai kontrak yang dengan mudahnya diubah, Gembong curiga sudah ada kesepakatan terselubung antara Jakpro dan Jaya Konstruksi.
"Enggak bisa, itu namanya kong kali kong kalau itu lanjutan sementara kontraknya 50 nambahnya Rp 10 miliar lagi," kata Gembong.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
Terkini
-
Jaringan Korupsi Haji 'Dikupas' Tuntas: 70 Persen Biro Travel Sudah Buka Suara ke KPK
-
Lahan Kuburan Menipis, Ini Alasan Pramono 'Sulap' Pemakaman Era COVID-19 di Rorotan jadi TPU
-
Penting Buat Peserta Jakarta Running Festival 2025! Ini 9 Titik Parkir di Sekitar GBK yang Disiapkan
-
KPK Ungkap Ada Pengkondisian Mesin EDC dalam Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Geledah Kantor Bea Cukai, Kejagung Ogah Beberkan Detail Kasusnya, Mengapa?
-
Setelah Pembalap, KPK Panggil Anak Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan, Tapi Mangkir...
-
BGN Proses Internal Kepala SPPG di Bekasi yang Lecehkan dan Aniaya Staf, Segera Dinonaktifkan
-
Lebih Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Transformasi Sistem Pensiun Nasional di Era Digital
-
Cara Ambil Bansos Rp900 Ribu di Kantor Pos, Bisa Diwakilkan Asal Bawa KTP dan KK
-
Soal Mikroplastik di Hujan Jakarta, BMKG: Bisa Terbawa dari Wilayah Lain