Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengagendakan pemanggilan kepada Detasemen Khusus (Densus) 88 Porli terkait penembakan terhadap seorang dokter bernama Sunardi yang diduga terlibat jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam berharap saat dipanggil, Densus 88 bersedia hadir untuk memberikan keterangannya.
"Kami berencana minggu depan kami akan meminta keterangan kepada pihak kepolisian khususnya kepada pihak Densus 88," kata Anam lewat pernyataan dalam sebuah video, Minggu (13/3/2022).
Anam mengatakan Komnas HAM melakukan pemantauan terkait kasus ini. Sebelumnya, kata dia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sukoharjo juga meminta lembaganya untuk memberikan perhatian.
"Dari IDI Sukoharjo juga berkomunikasi dengan Komnas HAM meminta atensi kepada Komnas HAM untuk melakukan monitoring pemantauan terhadap peristiwa ini," ujar Anam.
Sejauh ini, Komnas HAM telah melakukan pengumpulan informasi terkait peristiwa penembakan tersebut.
"Termasuk informasi yang sudah ada di publik yang sudah ditulis oleh rekan-rekan media," kata Anam.
Harapannya dengan kehadiran Densus 88 di Komnas HAM, membuat peristiwa ini menjadi terang menderang.
"Agar sesegera mungkin kami mendapatkan semua informasinya dan membuat terangnya peristiwa dan ini kami juga membaca di ruang publik banyak hal informasi yang berdiri menyampaikan informasinya dari berbagai latar belakang dan perspektifnya. Oleh karenanya penting bagi kami untuk meminta keterangan Densus 88," ujar Anam.
"Kami juga berharap ketika teman-teman Densus bisa datang ke Komnas HAM itu juga membawa bukti-bukti yang memang menunjang keterangannya. Sehingga memamg kerjanya cepat, kita bisa efektif, memotret apa peristiwa dan bagaimana peristiwanya," sambungnya.
Dalih Tembak Mati Dokter
Sebelumya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menanggapi atas penembakan terhadap Sunardi, tersangka dugaan tindak pidana terorisme. Sunardi (54) diketahui berprofesi sebagai dokter yang membuka praktik di rumahnya di Kampung Bangunharjo RT 03/RW 07, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
"Prinsipnya penegakan hukum adalah upaya terakhir ketika upaya-upaya preventif sudah dilakukan oleh petugas di lapangan," kata Dedi di Jakarta, Jumat (11/3/2022) lalu.
Dedi menjelaskan, petugas kepolisian dalam hal ini Densus 88 Antiteror dibekali kewenangan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri sesuai situasi di lapangan.
"Apabila membahayakan maka dapat dilakukan tindakan untuk melumpuhkan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Dokter Sunardi Tewas Ditembak Densus 88, Fahri Hamzah Sentil DPR: Harusnya yang Punya Kekebalan Melawan
-
Dokter Sunardi Terlibat Kasus Terorisme, Polisi Sebut Bukan Terduga, Tapi Tersangka
-
Ini Sosok Dokter Sunardi yang Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo
-
Dokter Sunardi Tewas Ditembak, Fadli Zon Sebut Kebiadaban yang Tidak Adil Tanpa Kemanusiaan
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
SETARA Institute: Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Pengkhianatan Reformasi!
-
Whoosh Disorot! KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Mark-Up Biaya Terendus?
-
Teka-Teki Penundaan Rakor Sekda Terungkap! Tito Karnavian Beberkan 2 Alasan Utama
-
Di KTT ASEAN, Prabowo Ajak Negara Asia Jaga Persaingan Sehat demi Masa Depan Kawasan
-
Geger Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab Terseret Pusaran Korupsi Chromebook Nadiem
-
Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Delpedro: Ini Kriminalisasi, Hakim Abaikan Putusan MK
-
Pramono Anung Pastikan Tarif TransJakarta Naik, Janjikan Fasilitas Bakal Ditingkatkan
-
KPK Pastikan Korupsi Whoosh Masuk Penyelidikan, Dugaan Mark Up Gila-gilaan 3 Kali Lipat Diusut!
-
Gagal Bebas! Praperadilan 4 Aktivis yang Dituding Dalang Kerusuhan Agustus 2025 Ditolak Hakim
-
Eks Dirut Jadi Saksi di Sidang Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Ngaku Kenal Anak Riza Chalid