Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengagendakan pemanggilan kepada Detasemen Khusus (Densus) 88 Porli terkait penembakan terhadap seorang dokter bernama Sunardi yang diduga terlibat jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam berharap saat dipanggil, Densus 88 bersedia hadir untuk memberikan keterangannya.
"Kami berencana minggu depan kami akan meminta keterangan kepada pihak kepolisian khususnya kepada pihak Densus 88," kata Anam lewat pernyataan dalam sebuah video, Minggu (13/3/2022).
Anam mengatakan Komnas HAM melakukan pemantauan terkait kasus ini. Sebelumnya, kata dia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sukoharjo juga meminta lembaganya untuk memberikan perhatian.
"Dari IDI Sukoharjo juga berkomunikasi dengan Komnas HAM meminta atensi kepada Komnas HAM untuk melakukan monitoring pemantauan terhadap peristiwa ini," ujar Anam.
Sejauh ini, Komnas HAM telah melakukan pengumpulan informasi terkait peristiwa penembakan tersebut.
"Termasuk informasi yang sudah ada di publik yang sudah ditulis oleh rekan-rekan media," kata Anam.
Harapannya dengan kehadiran Densus 88 di Komnas HAM, membuat peristiwa ini menjadi terang menderang.
"Agar sesegera mungkin kami mendapatkan semua informasinya dan membuat terangnya peristiwa dan ini kami juga membaca di ruang publik banyak hal informasi yang berdiri menyampaikan informasinya dari berbagai latar belakang dan perspektifnya. Oleh karenanya penting bagi kami untuk meminta keterangan Densus 88," ujar Anam.
"Kami juga berharap ketika teman-teman Densus bisa datang ke Komnas HAM itu juga membawa bukti-bukti yang memang menunjang keterangannya. Sehingga memamg kerjanya cepat, kita bisa efektif, memotret apa peristiwa dan bagaimana peristiwanya," sambungnya.
Dalih Tembak Mati Dokter
Sebelumya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menanggapi atas penembakan terhadap Sunardi, tersangka dugaan tindak pidana terorisme. Sunardi (54) diketahui berprofesi sebagai dokter yang membuka praktik di rumahnya di Kampung Bangunharjo RT 03/RW 07, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
"Prinsipnya penegakan hukum adalah upaya terakhir ketika upaya-upaya preventif sudah dilakukan oleh petugas di lapangan," kata Dedi di Jakarta, Jumat (11/3/2022) lalu.
Dedi menjelaskan, petugas kepolisian dalam hal ini Densus 88 Antiteror dibekali kewenangan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri sesuai situasi di lapangan.
"Apabila membahayakan maka dapat dilakukan tindakan untuk melumpuhkan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Dokter Sunardi Tewas Ditembak Densus 88, Fahri Hamzah Sentil DPR: Harusnya yang Punya Kekebalan Melawan
-
Dokter Sunardi Terlibat Kasus Terorisme, Polisi Sebut Bukan Terduga, Tapi Tersangka
-
Ini Sosok Dokter Sunardi yang Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo
-
Dokter Sunardi Tewas Ditembak, Fadli Zon Sebut Kebiadaban yang Tidak Adil Tanpa Kemanusiaan
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus