Suara.com - Hingga saat ini, minyak goreng masih menjadi barang langka di pasaran. Karena langka, harga minyak goreng pun menjadi mahal.
Kondisi ini pun juga diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Orang nomor satu di Indonesia itu pun harus turun gunung untuk ikut menyelesaikan masalah ini.
Dengan gaya blusukannya, Jokowi melakukan pengecekan ketersediaan minyak goreng di Yogyakarta pada Minggu (13/3/2022).
Langkah itu dilakukan sebelum berangkat menuju Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka meninjau titik nol kilometer Ibu Kota Nusantara.
"Pada prinsipnya bapak presiden setiap kunjungan ke daerah beliau pasti melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut dengan minyak goreng," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Minggu (13/3/2022).
Pramono pun mengklaim bahwa Jokowi sangat memahami persoalan mahal dan langkahnya komoditas satu ini.
"Beliau juga memotret dan segera akan mutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat ini.
Karena ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama," kata Pramono.
Bahkan kata Pramono setelah acara perkemahan dengan sejumlah Gubernur di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN), Jokowi berencana untuk melakukan rapat internal dengan sejumlah menteri terkait.
"Dengan demikian setelah kembali dari acara IKN, Presiden akan segera melaksanakan rapat intern untuk memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini," katanya.
Baca Juga: Rombongan Presiden Akan Berkemah di IKN, Dagangan Sri Handayani Mulai Ramai Pelanggan
Menurut Pramono, ada persoalan di lapangan di mana separuh dari total 50 juta ton produksi minyak goreng diekspor. Sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri
"Sehingga kemudian yang diekspor itu akan diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri," katanya.
"Oleh karena itu diminta pada produsen untuk mementingkan masy kita dibandingkan di luar, meskipun harga di luar memang tinggi sekali. Kita tau ini persoalan dilematis juga bagi masy atau produsen yang selama ini produksi cpo," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Tiba di Kaltim Sebelum ke IKN, Presiden Jokowi Gelar Pertemuan dengan 34 Gubernur
-
Jokowi Kemah di IKN, Nginap di Tenda Sederhana Tapi Keamanan Tetap Terjaga
-
Luhut Sebut Big Data Masyarakat Ingin Pemilu Ditunda, Demokrat: Hanya Akal-akalan
-
DPP NasDem: Hentikan Bahas Wacana Penundaan Pemilu, Fokus Urus Permasalahan Rakyat
-
Ganjar Pranowo Bawa Air dan Tanah ke IKN, Dari Mana Asalnya?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri