Kelemahan KPU dan Bawaslu Disebut Bisa Jadi 'Senjata' Penundaan Pemilu 2024

Suara.com - Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengkhawatirkan KPU dan Bawaslu soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, kelemahan KPU dan Bawaslu dikhawatirkan menjadi 'senjata' untuk memuluskan wacana penundaan Pemilu 2024.

"Ya saya khawatir kalau adanya skenario penundaan Pemilu itu justru masuknya dari kelemahan KPU-Bawaslu, sebagai penyelenggara Pemilu," kata Adi Prayitno, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (14/3/2022).

Adi Prayitno menduga bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 seperti sengaja diambangkan.

Kondisi saat ini dinilai sengaja dibuat tidak stabil.

"Ini KPU dan Bawaslu yang mestinya harus segera membahas tentang bagaimana persiapan tahapan menghadapi Pemilu 2024 terbengkalai," imbuhnya.

Adi menjelaskan, seharusnya Agustus 2022 sudah mulai pendaftaran partai politik yang tidak lolos ke Senayan atau partai yang baru ingin mengikuti Pemilu.

Namun, hal tersebut belum ada kepastian. Bahkan, kepastian soal anggaran juga belum dibahas.

"Ini disrupsi banget politik kita, terganggu gara-gara isu penundaan, karena serba tidak jelas. Makanya bagi saya kalau ini terus diambang ini berbahaya bagi persiapan KPU dan Bawaslu yang akan menghadapi Pemilu 2024," ujarnya.

Baca Juga: Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024, Adian Napitupulu: Kehendak Rakyat atau Bukan?

Sementara itu KPU sebagai penyelenggara juga dinilai nantinya akan menyatakan belum siap melaksanakan Pemilu 2024.

"Ya karena serba mepet dan serba medadak gitu aja. Tentang anggaran dan persiapan tentang konsolidasi bagaimana penyelenggaraan dari pusat dan daerah yang terintegritas, terhambat secara total," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta agar KPU dan Bawaslu bisa segera menyiapkan Pemilu 2024.

"Makanya, kalu KPU dan Bawaslu tidak segera mempersiapkan Pemilu 2024 lebih awal, apalagi tidak didengarkan oleh pemerintah dan DPR soal pengesahan (anggaran) saya kira ini bahaya juga bagi persiapan demokrasi kita," pungkasnya.