Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengaku gagal paham dan tidak habis pikir dengan ulah para pejabat negara yang menghendaki penundana Pemilu 2024, agar Presiden Jokowi bisa memperpanjang masa jabatannya.
Menurut dia tindakan tersebut menghina akal sehat dan konstitusi yang dengan tegas membatasi masa jabatan presiden hanya untuk dua periode.
"Karena itu memang saya gagal paham, ada beberapa pejabat tinggi, sejumuk, maaf ini saya agak kasar, ya enggak ada yang lebih tepat saya kira yang bersandiwara untuk bisa meyakinkan rakyat penundaan pemilu dan tiga periode Pak Jokowi memang kehendak mayoritas rakyat. Ini saya betul-betul haduh, saya enggak bisa paham," tutur Amien Rais secara daring dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan DPD RI dan Gerakan Bela Negara, Senin (14/3/2022).
Karena itu Amien mengingatkan kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti untuk tetap menjaga dan taat terhadap konstitusi.
"Hati-hati Pak La Nyalla, DPD masih merupakan harapan kita, jadi counter ballance, dari tetangga sebelah itu yang semuanya sebagian besar sudah menjadi yes man, yes woman," kata Amien.
Eks pendiri PAN ini meminta wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dihentikan.
"Wanti-wanti saya yang pertama adalah ini harus dihentikan, kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan, kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," ujarnya.
DPR jadi Yes Men dan Yes Women
Amien Rais mengatakan Presiden Jokowi telah membunuh demokrasi. Di rezim Jokowi, kata Amien, demokrasi telah ditenggelamkan dan dikubur.
Baca Juga: Big Data 110 Juta Warga Dukung Tunda Pemilu, PDIP: Pak Luhut Harus Melakukan Klarifikasi
Amien berujar penenggalaman demokrasi itu lewat kekuasaan pemerintah di parlemen. Di mana mayoritas fraksi di DPR merupakan mereka yang tergabung dalam partai koalisi.
"Demokrasi ditenggelamkan, dibunuh, dikubur dan itu yang sekarang menurut saya terjadi, yaitu caranya, menguasai DPR, MPR," kata Amien secara daring dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan DPD RI dan Gerakan Bela Negara, Senin (14/3/2022).
Lewat penguasan tersebut, apapun yang dikehendaki eksekutif menurut Amien bisa langsung disetujui oleh legislatif.
"Sehingga hampir semua anggotaya menjadi yes man dan yes woman pada apa saja yang diinginkan Pak Jokowi. Rezim Jokowi berhasil melakukan political buying yang nyaris sempurna," tandasnya.
Berita Terkait
-
'Sentil' Luhut soal Big Data Penundaan Pemilu 2024, Sekjen PDIP: Dia Harus Klarifikasi, Berbicara Dalam Kapasitas Apa?
-
Amien Rais: Political Buying Rezim Jokowi Nyaris Sempurna, Bikin DPR jadi Yes Men dan Yes Women
-
Big Data 110 Juta Warga Dukung Tunda Pemilu, PDIP: Pak Luhut Harus Melakukan Klarifikasi
-
Sekjen PDIP Kritik Keras Luhut Soal Big Data Penundaan Pemilu: Kenapa Ada Pembantu Presiden Membuat Wacana Tidak Sehat?
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara