Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengaku gagal paham dan tidak habis pikir dengan ulah para pejabat negara yang menghendaki penundana Pemilu 2024, agar Presiden Jokowi bisa memperpanjang masa jabatannya.
Menurut dia tindakan tersebut menghina akal sehat dan konstitusi yang dengan tegas membatasi masa jabatan presiden hanya untuk dua periode.
"Karena itu memang saya gagal paham, ada beberapa pejabat tinggi, sejumuk, maaf ini saya agak kasar, ya enggak ada yang lebih tepat saya kira yang bersandiwara untuk bisa meyakinkan rakyat penundaan pemilu dan tiga periode Pak Jokowi memang kehendak mayoritas rakyat. Ini saya betul-betul haduh, saya enggak bisa paham," tutur Amien Rais secara daring dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan DPD RI dan Gerakan Bela Negara, Senin (14/3/2022).
Karena itu Amien mengingatkan kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti untuk tetap menjaga dan taat terhadap konstitusi.
"Hati-hati Pak La Nyalla, DPD masih merupakan harapan kita, jadi counter ballance, dari tetangga sebelah itu yang semuanya sebagian besar sudah menjadi yes man, yes woman," kata Amien.
Eks pendiri PAN ini meminta wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dihentikan.
"Wanti-wanti saya yang pertama adalah ini harus dihentikan, kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan, kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," ujarnya.
DPR jadi Yes Men dan Yes Women
Amien Rais mengatakan Presiden Jokowi telah membunuh demokrasi. Di rezim Jokowi, kata Amien, demokrasi telah ditenggelamkan dan dikubur.
Baca Juga: Big Data 110 Juta Warga Dukung Tunda Pemilu, PDIP: Pak Luhut Harus Melakukan Klarifikasi
Amien berujar penenggalaman demokrasi itu lewat kekuasaan pemerintah di parlemen. Di mana mayoritas fraksi di DPR merupakan mereka yang tergabung dalam partai koalisi.
"Demokrasi ditenggelamkan, dibunuh, dikubur dan itu yang sekarang menurut saya terjadi, yaitu caranya, menguasai DPR, MPR," kata Amien secara daring dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan DPD RI dan Gerakan Bela Negara, Senin (14/3/2022).
Lewat penguasan tersebut, apapun yang dikehendaki eksekutif menurut Amien bisa langsung disetujui oleh legislatif.
"Sehingga hampir semua anggotaya menjadi yes man dan yes woman pada apa saja yang diinginkan Pak Jokowi. Rezim Jokowi berhasil melakukan political buying yang nyaris sempurna," tandasnya.
Berita Terkait
-
'Sentil' Luhut soal Big Data Penundaan Pemilu 2024, Sekjen PDIP: Dia Harus Klarifikasi, Berbicara Dalam Kapasitas Apa?
-
Amien Rais: Political Buying Rezim Jokowi Nyaris Sempurna, Bikin DPR jadi Yes Men dan Yes Women
-
Big Data 110 Juta Warga Dukung Tunda Pemilu, PDIP: Pak Luhut Harus Melakukan Klarifikasi
-
Sekjen PDIP Kritik Keras Luhut Soal Big Data Penundaan Pemilu: Kenapa Ada Pembantu Presiden Membuat Wacana Tidak Sehat?
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT