Suara.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menyoroti pengerahan ribuan personel saat Presiden Joko Widodo berkemah di Kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya pengerahan ribuan personel aparat tersebut justru menguras keuangan negara.
"Situasi ini juga kontras dengan bagaimana pengerahan ribuan personel yang kami lihat bahwa ini justru malah menguras keuangan negara. Di mana saat ini posisi negara juga tidak memiliki keuangan," ujar Pradarma dalam konferensi pers "Camping Oligarki di IKN : Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit" secara virtual, Selasa (15/3/2022).
Diketahui sebanyak 2.064 personel yang terdiri dari unsur TNI, kepolisian dan unsur pemerintah daerah diterjunkan untuk mengawal kegiatan Jokowi yang berkemah di IKN pada 14-15 Maret 2022 di IKN.
Pradarma menilai ribuan personel yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Jokowi, terlalu berlebihan. Seharusnya kata Pradarma, Jokowi dan jajarannya seharusnya lebih mendekat kepada publik bukan menjauh dari publik dengan adanya pengerahan personel tersebut.
"Ini adalah sebuah sebuah kegiatan yang terlalu berlebihan, yang sebenarnya juga proses-proses perkemahan ini juga mengabaikan fakta-fakta, bagaimana seharusnya pilihan elite politik kita harusnya lebih mendekat kepada publik bukan menjauh kepada publik," papar dia.
"Apa maksud dari pengarahan apa komponen-komponen personel keamanan organik yang sebenarnya, kami sebut bahwa bahkan menghadirkan ke unit pengamanan seperti kendaraan panser pun juga dihadirkan."
Pradarma juga menilai sejumlah persiapan yang dilakukan untuk kegiatan Jokowi berkemah terlalu berlebihan. Bahkan ia mempertanyakan berapa jumlah anggaran yang digelontorkan negara untuk kegiatan Jokowi berkemah di IKN.
"Sejumlah persiapan itu ternyata terlalu berlebihan, bahkan juga anggarannya kita belum ketahui, ada berapa sebenarnya keuangan negara yang dianggarkan untuk kegiatan camping di IKN kemarin yang masih berlangsung hingga hari ini," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Soroti Kemah Jokowi Di IKN, Jatam Kaltim: Bentuk Elite Politik Tak Peka Di Tengah Krisis Minyak Goreng
-
Terkait Pembangunan IKN di Kalimantan, Organisasi Adat Rumuskan 'Maklumat Rakyat Kalimantan', Berikut Isi Lengkapnya
-
Cuma Gimmick, JATAM Kaltim Sebut Rakyat Tak Peduli Aksi Jokowi Kemah Super Mewah di IKN
-
Presiden Jokowi Sebut Pembangunan IKN Nusantara Diperkirakan Selesai 15-20 Tahun
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak