Suara.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menyoroti pengerahan ribuan personel saat Presiden Joko Widodo berkemah di Kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya pengerahan ribuan personel aparat tersebut justru menguras keuangan negara.
"Situasi ini juga kontras dengan bagaimana pengerahan ribuan personel yang kami lihat bahwa ini justru malah menguras keuangan negara. Di mana saat ini posisi negara juga tidak memiliki keuangan," ujar Pradarma dalam konferensi pers "Camping Oligarki di IKN : Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit" secara virtual, Selasa (15/3/2022).
Diketahui sebanyak 2.064 personel yang terdiri dari unsur TNI, kepolisian dan unsur pemerintah daerah diterjunkan untuk mengawal kegiatan Jokowi yang berkemah di IKN pada 14-15 Maret 2022 di IKN.
Pradarma menilai ribuan personel yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Jokowi, terlalu berlebihan. Seharusnya kata Pradarma, Jokowi dan jajarannya seharusnya lebih mendekat kepada publik bukan menjauh dari publik dengan adanya pengerahan personel tersebut.
"Ini adalah sebuah sebuah kegiatan yang terlalu berlebihan, yang sebenarnya juga proses-proses perkemahan ini juga mengabaikan fakta-fakta, bagaimana seharusnya pilihan elite politik kita harusnya lebih mendekat kepada publik bukan menjauh kepada publik," papar dia.
"Apa maksud dari pengarahan apa komponen-komponen personel keamanan organik yang sebenarnya, kami sebut bahwa bahkan menghadirkan ke unit pengamanan seperti kendaraan panser pun juga dihadirkan."
Pradarma juga menilai sejumlah persiapan yang dilakukan untuk kegiatan Jokowi berkemah terlalu berlebihan. Bahkan ia mempertanyakan berapa jumlah anggaran yang digelontorkan negara untuk kegiatan Jokowi berkemah di IKN.
"Sejumlah persiapan itu ternyata terlalu berlebihan, bahkan juga anggarannya kita belum ketahui, ada berapa sebenarnya keuangan negara yang dianggarkan untuk kegiatan camping di IKN kemarin yang masih berlangsung hingga hari ini," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Soroti Kemah Jokowi Di IKN, Jatam Kaltim: Bentuk Elite Politik Tak Peka Di Tengah Krisis Minyak Goreng
-
Terkait Pembangunan IKN di Kalimantan, Organisasi Adat Rumuskan 'Maklumat Rakyat Kalimantan', Berikut Isi Lengkapnya
-
Cuma Gimmick, JATAM Kaltim Sebut Rakyat Tak Peduli Aksi Jokowi Kemah Super Mewah di IKN
-
Presiden Jokowi Sebut Pembangunan IKN Nusantara Diperkirakan Selesai 15-20 Tahun
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya