Suara.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menyoroti pengerahan ribuan personel saat Presiden Joko Widodo berkemah di Kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya pengerahan ribuan personel aparat tersebut justru menguras keuangan negara.
"Situasi ini juga kontras dengan bagaimana pengerahan ribuan personel yang kami lihat bahwa ini justru malah menguras keuangan negara. Di mana saat ini posisi negara juga tidak memiliki keuangan," ujar Pradarma dalam konferensi pers "Camping Oligarki di IKN : Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit" secara virtual, Selasa (15/3/2022).
Diketahui sebanyak 2.064 personel yang terdiri dari unsur TNI, kepolisian dan unsur pemerintah daerah diterjunkan untuk mengawal kegiatan Jokowi yang berkemah di IKN pada 14-15 Maret 2022 di IKN.
Pradarma menilai ribuan personel yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Jokowi, terlalu berlebihan. Seharusnya kata Pradarma, Jokowi dan jajarannya seharusnya lebih mendekat kepada publik bukan menjauh dari publik dengan adanya pengerahan personel tersebut.
"Ini adalah sebuah sebuah kegiatan yang terlalu berlebihan, yang sebenarnya juga proses-proses perkemahan ini juga mengabaikan fakta-fakta, bagaimana seharusnya pilihan elite politik kita harusnya lebih mendekat kepada publik bukan menjauh kepada publik," papar dia.
"Apa maksud dari pengarahan apa komponen-komponen personel keamanan organik yang sebenarnya, kami sebut bahwa bahkan menghadirkan ke unit pengamanan seperti kendaraan panser pun juga dihadirkan."
Pradarma juga menilai sejumlah persiapan yang dilakukan untuk kegiatan Jokowi berkemah terlalu berlebihan. Bahkan ia mempertanyakan berapa jumlah anggaran yang digelontorkan negara untuk kegiatan Jokowi berkemah di IKN.
"Sejumlah persiapan itu ternyata terlalu berlebihan, bahkan juga anggarannya kita belum ketahui, ada berapa sebenarnya keuangan negara yang dianggarkan untuk kegiatan camping di IKN kemarin yang masih berlangsung hingga hari ini," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Soroti Kemah Jokowi Di IKN, Jatam Kaltim: Bentuk Elite Politik Tak Peka Di Tengah Krisis Minyak Goreng
-
Terkait Pembangunan IKN di Kalimantan, Organisasi Adat Rumuskan 'Maklumat Rakyat Kalimantan', Berikut Isi Lengkapnya
-
Cuma Gimmick, JATAM Kaltim Sebut Rakyat Tak Peduli Aksi Jokowi Kemah Super Mewah di IKN
-
Presiden Jokowi Sebut Pembangunan IKN Nusantara Diperkirakan Selesai 15-20 Tahun
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus