Suara.com - Rencana mengurangi hari kerja menjadi empat hari seminggu mungkin terdengar menyenangkan dan akan mendapat dukungan luas, namun tak semua pihak di Canberra, ibu kota Australia, setuju.
Komite Tetap untuk Ekonomi dan Kesetaraan Gender (EGEE) pada dewan legislatif setempat kini menerima masukan masyarakat tentang penerapan hal ini di wilayah ibu kota Canberra (ACT).
"Dilaporkan bahwa pengurangan jam kerja dalam bentuk empat hari kerja seminggu, dapat membuat karyawan lebih bahagia dan lebih berkomitmen," kata EGEE dalam naskah pengantar yang dirilis pekan ini.
Dikatakan, keterlibatan karyawan yang tinggi dapat memiliki efek berlanjut, termasuk stres yang berkurang, penurunan cuti sakit, dan produktivitas yang meningkat.
Komite juga mencatat, empat hari kerja seminggu menggeser fokus perusahaan dan manajer, dari waktu yang dihabiskan oleh karyawan ke hasil yang telah mereka capai.
"Model kerja mingguan yang dikurangi harinya berorientasi pada hasil dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan seorang karyawan. Bukan lagi pada berapa lama seorang karyawan menghabiskan waktu di kantor," katanya.
"Praktik kerja kontemporer telah beralih dari pencatatan kehadiran di tempat kerja berbasis waktu ke model yang lebih fokus pada hasil," demikian ditambahkan.
Penyelidikan oleh Komite mendapat dukungan dari Pemerintah ACT yang turut mengajukan usulannya sendir.
"
Baca Juga: Siapkah Australia Terapkan Sistem Kerja Empat Hari Seminggu?
Dalam usulan itu, Pemerintah ACT menyatakan berminat untuk menjajaki penerapan sistem empat hari kerja seminggu untuk pegawai negeri.
"
Pertimbangan yang disampaikan oleh Pemerintah ACT mengacu pada pengalaman dari para pegawai negeri di ACT (ACTPS), yang menunjukkan perubahan itu mengurangi stres.
"Kerja empat hari seminggu memberikan waktu luang kepada pegawai, mengurangi stres akibat pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya kasus kecemasan dan depresi di masyarakat, kurang tidur, pola makan dan kebiasaan olahraga yang buruk serta kesehatan anak, kesejahteraan, dan perilaku," kata usulan dari Pemerintah ACT.
"Dalam Survei Pegawai ACTPS 2021, 30 persen responden mengaku mengalami stres tinggi dan sangat tinggi terkait pekerjaan. Separuhnya menyebut hal ini disebabkan oleh tekanan waktu (50 persen) dan berban pekerjaan (46 persen)," katanya.
Meskipun mengakui sistem empat hari kerja seminggu membutuhkan biaya dan sulit untuk diterapkan, pemerintah berspekulasi hal itu bisa menjadi daya tarik bagi karyawan.
Berita Terkait
-
Rupiah di Level Kritis Rp17.300, Pakar Sarankan Ini Buat Pemerintahan Prabowo
-
7 Day Cream Wardah yang Ampuh Cegah Kulit Keriput dan Flek Hitam
-
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
-
Wall Street Ditutup Merah Setelah Harga Minyak Dunia Mendidih Lagi
-
Rumor iPhone 18, Layar Diduga Turun Kualitas, Pakai Teknologi Lama Samsung?
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
Terkini
-
Tragis! Bayi Kembar Jadi Korban Kekejaman Pemukim Israel di Tepi Barat Palestina
-
PKB: Usul KPK Soal Capres-Cawapres Wajib Kader Partai 'Pikiran Menarik'
-
Mengenal Amal Khalil, Jurnalis Pemberani yang Dibunuh Israel di Lebanon
-
Pungli Berjamaah di Dinas ESDM Jatim: 19 Pegawai Kembalikan Duit 'Panas' Rp707 Juta ke Jaksa
-
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
-
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
-
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
-
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
-
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
-
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!