Suara.com - DPR RI sempat mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sebelum masa periode komisioner sebelumnya berakhir pada 11 April 2022. Namun, Jokowi akan melantiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro, mengatakan Presiden Jokowi bakal melantik jajaran komisioner KPU-Bawaslu periode 2022-2027 itu pada 12 April 2022.
"Sesuai akhir masa jabatan KPU-Bawaslu sekarang," kata Juri saat dihubungi, Kamis (17/3/2022).
"Taati undang-undang," sambungnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan agenda rapat pembahasan anggaran Pemilu 2024 menunggu pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terlebih dahulu.
Nantinya setelah komisioner yang baru dilantik, Komisi II segera melakukan rapat pembahasan dengan mereka. Kekinian, dikatakan Syamsurizal Komisi II baru melakukan rapat internal untuk membahas agenda-agenda ke depan.
"Soal pembahasan anggaran kemudian penyegeraan dilantik tapi kita menunggu tanggal 11 April masa berlakunya KPU yang lama," kata Syamsurizal kepada wartawan, Rabu (16/3/2022).
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang.
"Ya (rapat bahas anggaran Pemilu) itu akan kita lakukan setelah pelantikan KPU dan Bawaslu yang baru," kata Junimart.
Baca Juga: Intip Helm yang Ditenteng Presiden Jokowi ketika Acara Parade Pembalap MotoGP, Berapa Harganya?
Ia memastikan bahwa rapat pembahasan anggaran Pemilu akan tepat waktu dan tidak akan mepet dengan tahapan Pemilu.
"Gak. Karena tahap awal itu kan diperkirakan dimulai pada Juni tahun ini," ujarnya.
Karena itu, Junimart berharap Presiden Jokowi bisa segera melakukan pelantikan terhadap komisoner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sebelum masa periode komisioner lama berakhir pada 11 April.
Sehingga agenda rapat bahas anggaran Pemilu bisa cepat terealisasikan.
"Jadi kita harapkan presiden sudah bisa melantik pada akhir bulan ini (Maret) biar efektivitas bisa berjalan lancar," tandasnya.
Berita Terkait
-
Intip Helm yang Ditenteng Presiden Jokowi ketika Acara Parade Pembalap MotoGP, Berapa Harganya?
-
Densus 88 Sergap Teroris di Banten, Pendukung Jamaah Islamiyah yang Targetkan Gedung DPR
-
Hyundai Luncurkan Mobil Listrik Pertama yang Dirakit di Indonesia, Presiden Jokowi: Ada Potensi Produksi Baterai Lithium
-
Terkait Polemik Minyak Goreng, Puan Maharani: Saya Lihat Terjadi Penimbunan di Mana-mana
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah