Suara.com - Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan intervensi bantuan kewirausahaan dan memberikan akses permodalan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan Komisi VIII DPR sejalan dengan strategi Menteri Sosial Tri Rismaharini tersebut dan menekankan kepada pemerintah daerah agar turut berkontribusi dalam memperkuat strategi itu sehingga diharapkan akan mengakselerasi penanganan kemiskinan.
Marwan mengatakan, dari 10 juta KPM PKH, tidak semua dalam kondisi mengandalkan bantuan terus menerus. Ada di antara mereka yang berpotensi segera bisa graduasi. Mereka adalah KPM dengan rintisan usaha.
"Tugas kita adalah menemukan KPM dengan rintisan usaha tersebut. Mereka ini dengan bantuan Rp5-10 juta saya kira cukup untuk menjadi modal memperkuat usaha mereka," kata Marwan di hadapan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Marwan meminta pemerintah daerah untuk bergerak bersama, menyisir KPM dengan rintisan usaha dan memfasilitasi mereka agar terakses permodalan mikro dengan bunga lunak. Marwan optimistis, intervensi modal cukup membantu usaha mereka.
Terlebih pemerintah juga sudah memberikan berbagai bantuan dan subsidi. Di antaranya ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), juga subsidi listrik dan sebagainya.
"Kalau kita bantu dengan modal Rp 10 juta, plus KIS, KIP, Rutilahu, listrik dan sebagainya ada sekitar Rp20 juta. Saya kira itu sudah cukup," katanya.
Dengan skenario tersebut, Marwan optimis pengentasan kemiskinan akan segera terwujud. "Dalam waktu satu tahun mereka diharapkan bisa graduasi. Mari kita dukung kebijakan Mensos untuk mewujudkan 1 jjuta KPM graduasi," kata Marwan.
Bertempat di BBPPKS Banjarmasin, Marwan secara simbolis menyerahkan bantuan berupa bantuan ATENSI, PKH dan BPNT periode bulan Januari s/d Maret 2022 senilai total Rp176.487.615.505 untuk 276.674 PM di wilayah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Bantuan ATENSI melalui Sentra Budi Luhur Banjarbaru diberikan kepada 335 KPM dengan total bantuan Rp256.630.200.
Baca Juga: 10 Ribu Lebih STB Gratis Untuk Rumah Tangga Dibagikan Untuk Masyarakat Bali di Denpasar
Penyerahan bantuan oleh Komisi VIII DPR RI juga dilakukan di Solok, Sumatera Barat. Bertempat di Rumah Dinas Bupati Solok, bantuan diserahkan oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, serta para anggota yakni M. Husni, Delmeria, Buchori Yusuf, dan Asli Chaidir. Secara simbolis bantuan yang diserahkan berupa bantuan ATENSI, PKH dan BPNT senilai total Rp28.908.508.985 di wilayah Kabupaten Solok.
Dalam kesempatan itu, Yandri Susanto menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI terus mendorong mitra kerja seperti Kemensos agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Kami mendukung program Kemensos, seperti bantuan sosial. Komisi VIII juga meminta agar bantuan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat, negara harus hadir memastikan masyarakat tidak boleh ada yang kelaparan, kekurangan gizi, apalagi ada yang terlunta-lunta," katanya.
Bantuan ATENSI ini diberikan oleh Sentra Terpadu Inten Suweno di Bogor, terdiri dari bantuan kebutuhan dasar, bantuan nutrisi, bantuan kewirausahaan, alat bantu aksesibilitas, dan bantuan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19.
Selain Banjarmasin dan Solok, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR juga dilakukan di Jambi. Bertempat di Sentra Alyatama Jambi (18/3/2022), anggota Komisi VIII Hasan Basri Agus menyerahkan bantuan sosial ATENSI, PKH dan BPNT periode bulan Januari s/d Maret 2022 senilai total Rp.184.665.775.000 untuk 289.971 KPM di wilayah Provinsi Jambi.
Bantuan ATENSI melalui Sentra Alyatama diberikan kepada 175 PM dengan total bantuan Rp.346.000.000, dan bantuan ATENSI melalui Sentra Dharma Guna diberikan kepada 165 PM dengan total bantuan Rp105.900.000. Bantuan ATENSI melalui Sentra Budi Perkasa diberikan kepada YAPI Covid-19 (50 PM) dengan total nilai Rp75.000.000.
Dalam sambutannya, Hasan Basri Agus menyatakan apresiasi atas gerak cepat Mensos dan jajaran dalam percepatan penyaluran bansos khususnya di wilayah Provinsi Jambi.
Berita Terkait
-
Haris dan Fatia Jadi Tersangka, Ketua YLBHI: Saya Duga Kuat Ada Struktur Yang Bermain
-
Rakyat Patut Khawatir Sikap Jokowi Soal Penundaan Pemilu, Ketua YLBHI: Hari Ini Menolak, Besok Bisa Menerima
-
Upaya Bantu Warga Ukraina, AS Terjun Beramal Salurkan Alat Medis
-
Kemensos Salurkan Bantuan untuk Anak yang Alami Kelainan Mata di Kendari
-
Aset BLBI Hasil Sitaan di Lippo Karawaci Bakal Diberikan ke BUMN, Supaya Bisa Dioptimalkan
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf