Suara.com - Sekjen PBB menyebut proyek sistem peringatan dini iklim global bertujuan untuk membuat setiap orang mampu bertindak menangani bencana alam yang lebih kuat karena perubahan iklim.
Setiap orang di planet ini harus berada dalam jangkauan sistem peringatan dini cuaca dalam lima tahun, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (23/03).
"Setiap peningkatan pemanasan global akan semakin menambah frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem,” kata Guterres.
Sistem peringatan dini memungkinkan pemantauan kondisi atmosfer waktu nyata di laut dan di darat, serta memprediksi peristiwa cuaca yang akan datang.
Guterres mengatakan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) bertujuan untuk membuat sistem yang sudah digunakan oleh banyak negara kaya, tersedia untuk negara berkembang.
Sepertiga penduduk dunia tidak memiliki cakupan peringatan dini, terutama di negara-negara kurang berkembang dan negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang.
"Ini tidak dapat diterima, terutama dengan dampak iklim yang pasti akan menjadi lebih buruk,” kata Guterres.
"Sistem peringatan dini menyelamatkan nyawa. Mari kita pastikan mereka bekerja untuk semua orang,” tambahnya.
WMO mengharapkan pengembalian investasi yang tinggi
Baca Juga: Peneliti Iklim: Negara Kaya Harus Stop Produksi Minyak dan Gas Sampai 2034
Rencana tersebut akan menelan biaya $1,5 miliar (Rp21,5 triliun) dan WMO akan mempresentasikan rencana aksi pada konferensi iklim PBB di Mesir pada bulan November 2022.
Organisasi itu mengatakan jumlah bencana cuaca yang tercatat naik lima kali lipat dari 1970 hingga 2019 karena perubahan iklim.
Ada juga peningkatan jumlah kejadian cuaca ekstrem dan peningkatan pemantauan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah kejadian yang tercatat.
"Berkat peringatan yang lebih baik, jumlah nyawa yang hilang menurun hampir tiga kali lipat selama periode yang sama,” kata WMO.
Komisi Global untuk Adaptasi menyarankan bahwa menghabiskan $800 juta (Rp11,4 triliun) untuk sistem peringatan dini di negara-negara berkembang saja akan menghindari kerugian tahunan hingga $16 miliar (Rp229,7 triliun). rw/ha (AP, AFP, Reuters)
Berita Terkait
-
Standar Baru Hunian Modern: Pengalaman, Kesehatan, dan Desain Masa Depan
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
Ada 7 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2025, Terbaru BPR Bumi Pendawa Raharja
-
Tidak Ada Rizky Ridho, Berikut Penerima FIFA Football Awards 2025
-
Bantah Jadi Selingkuhan Mantan Menpora, Momen Davina Karamoy dan Ajudan Dito Ariotedjo Tersebar
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak