Suara.com - Sekjen PBB menyebut proyek sistem peringatan dini iklim global bertujuan untuk membuat setiap orang mampu bertindak menangani bencana alam yang lebih kuat karena perubahan iklim.
Setiap orang di planet ini harus berada dalam jangkauan sistem peringatan dini cuaca dalam lima tahun, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (23/03).
"Setiap peningkatan pemanasan global akan semakin menambah frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem,” kata Guterres.
Sistem peringatan dini memungkinkan pemantauan kondisi atmosfer waktu nyata di laut dan di darat, serta memprediksi peristiwa cuaca yang akan datang.
Guterres mengatakan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) bertujuan untuk membuat sistem yang sudah digunakan oleh banyak negara kaya, tersedia untuk negara berkembang.
Sepertiga penduduk dunia tidak memiliki cakupan peringatan dini, terutama di negara-negara kurang berkembang dan negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang.
"Ini tidak dapat diterima, terutama dengan dampak iklim yang pasti akan menjadi lebih buruk,” kata Guterres.
"Sistem peringatan dini menyelamatkan nyawa. Mari kita pastikan mereka bekerja untuk semua orang,” tambahnya.
WMO mengharapkan pengembalian investasi yang tinggi
Baca Juga: Peneliti Iklim: Negara Kaya Harus Stop Produksi Minyak dan Gas Sampai 2034
Rencana tersebut akan menelan biaya $1,5 miliar (Rp21,5 triliun) dan WMO akan mempresentasikan rencana aksi pada konferensi iklim PBB di Mesir pada bulan November 2022.
Organisasi itu mengatakan jumlah bencana cuaca yang tercatat naik lima kali lipat dari 1970 hingga 2019 karena perubahan iklim.
Ada juga peningkatan jumlah kejadian cuaca ekstrem dan peningkatan pemantauan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah kejadian yang tercatat.
"Berkat peringatan yang lebih baik, jumlah nyawa yang hilang menurun hampir tiga kali lipat selama periode yang sama,” kata WMO.
Komisi Global untuk Adaptasi menyarankan bahwa menghabiskan $800 juta (Rp11,4 triliun) untuk sistem peringatan dini di negara-negara berkembang saja akan menghindari kerugian tahunan hingga $16 miliar (Rp229,7 triliun). rw/ha (AP, AFP, Reuters)
Berita Terkait
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Wujudkan Hunian dan Kendaraan Impian di BRI Consumer Expo 2026
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April