Desak Kasus Unlawful Kiling Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM, Menantu Rizieq: Ini Bukan Pelanggaran Biasa!

Suara.com - Menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Muhammad Hanif Alatas menyinggung soal kasus unlawful killing yang menewaskan enam anggota laskar FPI dalam tragedi penembakan di KM 50. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dituntaskan seadil-adilnya. 

Hal itu disampaikan dari atas mobil komando saat unjuk rasa massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 menuntut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipecat dan dipenjarakan di kawasan Patung Kuda, Silang Merdeka Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (25/3/2022). 

"Itu bukan pelanggaran biasa, itu pelanggaran HAM," seru Habib Hanif Alatas kepada peserta aksi. 

Habib Hanif pun lantas mengatakan peristiwa tersebut harus disidangkan di pengadilan HAM. 

"Kami minta menuntaskan tragedi (kasus) HAM KM 50 untuk disidangkan di pengadilan HAM," tegasnya. 

Diketahui, dua terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2022). 

"Mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan terdakwa Ipda M. Yusmin Ohorella dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumadana dalam keterangan tertulisnya.

Ketut turut membeberkan alasan pengajuan kasasi. Pertama, putusan majelis hakim dinilai terdapat kesalahan, tepatnya pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Baca Juga: Sebut Putusan Hakim Diambil dari Kebohongan Terdakwa, Jaksa Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas 2 Polisi Penembak Laskar FPI

Majelis hakim, kata Ketut, juga tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian. Sehingga, ada kekeliruan dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta hukum.

Sehingga membuat kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan terdakwa Ipda M Yusmin Ohorella dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dikarenakan pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess)," jelas Ketut.

Ketut melanjutkan, majelis hakim mengambil keputusan berdasarkan rangkaian kebohongan cerita yang dilakukan kedua terdakwa. Karangan cerita itu tidak didasarkan atas keyakinan hakim itu sendiri dan alat bukti. 

"Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan dalam keputusan didasarkan pada rangkaian kebohongan atas cerita karangan yang dilakukan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan terdakwa Ipda M Yusmin Ohorella yang tidak didasarkan atas keyakinan hakim itu sendiri dan alat bukti," beber Ketut.