Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali menilai sindiran Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan hal lumrah.
Kemarin, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena pengadaan barang dan jasa di pemerintahan masih dipenuhi barang impor, padahal sebagian produk bisa diproduksi di dalam negeri.
Menurut Ahmad Ali alat pertanian, meskipun sudah ada alat yang diproduksi di dalam negeri, belum tentu bisa masuk ke dalam e-katalog untuk kemudian dibeli Kementerian Pertanian.
"Karena ada lembaga yang mensertifikasi SNI dan kemudian harus masuk dalam e-katalog. Karena kalau tidak itu nanti akan bermasalah secara hukum," kata Ahmad, Sabtu (26/3/2022).
"Kalau ada produksi dalam negeri yang sudah siap untuk digunakan, tapi kemudian belum terstandarisasi secara SNI atau belum masuk dalam e-katalog kan juga nggak bisa dilelang. Kalau dilelang kan nanti bisa bermasalah."
Reshuffle kabinet
Jokowi juga menyinggung mengenai reshuffle terhadap kementerian yang masih menomorsatukan impor ketimbang produk dalam negeri.
Pernyataan itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi Partai Nasional Demokrat. Syahrul Yasin Limpo merupakan kader Partai Nasional Demokrat.
"Karena Pak Jokowi tahu bagaimana ketulusan Nasdem bersahabat dengan beliau dan kami juga tahu bagaimana ketulusan Pak Jokowi bersahabat dengan Nasdem sehingga kemudian kami merasa biasa-biasa saja," kata Ahmad.
Baca Juga: Jokowi Marah Uang Rakyat Buat Beli Barang Impor, Refly Harun: Jangan-jangan Disabotase...
Menurut Ahmad kader partainya yang sekarang menjadi menteri dapat menjalankan tugas negara dengan baik.
"Tetapi kembali lagi bahwa urusan reshuffle kabinet itu adalah prerogratif Presiden. Tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Itu adalah hak mutlak oleh Presiden."
Jokowi mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah masih digunakan untuk membeli barang impor, padahal sebagian barang bisa diproduksi di dalam negeri.
Jokowi mendorong semua pimpinan kementerian atau lembaga negara, BUMN maupun pemda untuk membeli barang dalam negeri sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan," kata Jokowi dalam pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Demikian pula pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit, kata Jokowi, juga masih impor, padahal bisa diproduksi di dalam negeri.
Berita Terkait
-
KPK Tunggu 3 Perkara yang Diduga Jadi Sumber TPPU SYL
-
Lingkaran Korupsi SYL: Giliran Putri Kandung Indira Chunda Thita Diperiksa KPK Soal Pencucian Uang
-
Ekonom Bongkar Strategi Perang Harga China, Rupanya Karena Upah Buruh Murah dan Dumping
-
PPPK Jadi PNS Tanpa Tes Lagi? Anggota DPR Beri Sinyal Kuat dari Senayan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?