Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali menilai sindiran Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan hal lumrah.
Kemarin, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena pengadaan barang dan jasa di pemerintahan masih dipenuhi barang impor, padahal sebagian produk bisa diproduksi di dalam negeri.
Menurut Ahmad Ali alat pertanian, meskipun sudah ada alat yang diproduksi di dalam negeri, belum tentu bisa masuk ke dalam e-katalog untuk kemudian dibeli Kementerian Pertanian.
"Karena ada lembaga yang mensertifikasi SNI dan kemudian harus masuk dalam e-katalog. Karena kalau tidak itu nanti akan bermasalah secara hukum," kata Ahmad, Sabtu (26/3/2022).
"Kalau ada produksi dalam negeri yang sudah siap untuk digunakan, tapi kemudian belum terstandarisasi secara SNI atau belum masuk dalam e-katalog kan juga nggak bisa dilelang. Kalau dilelang kan nanti bisa bermasalah."
Reshuffle kabinet
Jokowi juga menyinggung mengenai reshuffle terhadap kementerian yang masih menomorsatukan impor ketimbang produk dalam negeri.
Pernyataan itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi Partai Nasional Demokrat. Syahrul Yasin Limpo merupakan kader Partai Nasional Demokrat.
"Karena Pak Jokowi tahu bagaimana ketulusan Nasdem bersahabat dengan beliau dan kami juga tahu bagaimana ketulusan Pak Jokowi bersahabat dengan Nasdem sehingga kemudian kami merasa biasa-biasa saja," kata Ahmad.
Baca Juga: Jokowi Marah Uang Rakyat Buat Beli Barang Impor, Refly Harun: Jangan-jangan Disabotase...
Menurut Ahmad kader partainya yang sekarang menjadi menteri dapat menjalankan tugas negara dengan baik.
"Tetapi kembali lagi bahwa urusan reshuffle kabinet itu adalah prerogratif Presiden. Tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Itu adalah hak mutlak oleh Presiden."
Jokowi mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah masih digunakan untuk membeli barang impor, padahal sebagian barang bisa diproduksi di dalam negeri.
Jokowi mendorong semua pimpinan kementerian atau lembaga negara, BUMN maupun pemda untuk membeli barang dalam negeri sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan," kata Jokowi dalam pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Demikian pula pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit, kata Jokowi, juga masih impor, padahal bisa diproduksi di dalam negeri.
Berita Terkait
-
Ekonom Bongkar Strategi Perang Harga China, Rupanya Karena Upah Buruh Murah dan Dumping
-
PPPK Jadi PNS Tanpa Tes Lagi? Anggota DPR Beri Sinyal Kuat dari Senayan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Menteri Maman Kena Sentil Menkeu Purbaya Gara-gara Hal Ini!
-
PSI Klaim 5 hingga 7 Tokoh Besar Akan Bergabung, Termasuk 'Bapak J' sebagai Ketua Dewan Pembina
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting