Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ikut turun tangan atas masalahnya dengan Rumah Sakit Eka Hospital, BSD, Tangerang Selatan. Peristiwa dugaan diagnosa palsu dan pemaksaan bayar seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk pengawasan manajemen RS.
Prasetio berharap ke depannya tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami keluarganya. Masyarakat dimintanya tidak mendiamkan RS yang semena-mena memperlakukan pasien.
"Sudah seharusnya Kementerian Kesehatan turun tangan guna membuat masyarakat nyaman," ujar Prasetio kepada wartawan, Minggu (27/3/2022).
Ia menyarankan agar Kemenkes membuat kanal aduan cepat tanggap atas keluhan pasien yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari RS. Jika memang sudah ada, layanan ini harus dioptimalkan untuk bagian dari pengawasan.
"Dengan begitu masyarakat dapat mudah menyampaikan keluhan dan saran," jelasnya.
Selain itu, dengan adanya kanal aduan maka Kemenkes bisa dengan cepat melakukan penelusuran untuk mengambil tindakan atas RS yang dilaporkan.
"Kementerian Kesehatan pun dapat langsung menindaklanjuti ketika ada pelanggaran untuk kemudian memberikan sanksi RS, seperti contoh mencabut izinnya jika melakukan pelanggaran."
Lapor Polisi
Sebelumnya, Pras resmi melapor ke pihak memolisikan Rumah Sakit (RS) Eka Hospital di BSD, Tangerang Selatan. Sebab, ia kecewa karena merasa dirugikan oleh manajemen RS itu.
Kekesalan Pras diungkap dalam unggahan di akun instagram miliknya, @prasetyoedimarsudi. Ada dua kejadian yang tidak mengenakan didapatnya ketika membawa putrinya ke RS itu.
"Saya kecewa dengan pelayanan Rumah Sakit (RS) Eka Hospital BSD karena tidak menjunjung tinggi pengayoman dan pengabdian kepada masyarakat," ujar Pras, dikutip Sabtu (27/3/2022).
Pras menceritakan, kejadian ini bermula saat putrinya mengalami keluhan nyeri di dada karena asam lambung. Lalu ia membawa anaknya itu ke Eka Hospital pada Jumat (18/3/2022) lalu.
Kemudian, begitu sampai di Unit Gawat Darurat (UGD), putrinya ditangani oleh dokter jaga. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter menyarankan untuk melakukan Computerized Tomography Scan (CT Scan).
Setelah itu, dokter menduga mendiagnosa ada kista di tubuh putrinya. Pihak rumah sakit kemudian menyarankan putri Pras menjalani rawat inap.
Mendengar hal itu, Politisi PDIP ini meragukan diagnosa dokter karena sebenarnya yang dirasakan putrinya hanya sakit asam lambung. Karena itu, Pras meminta hasil CT Scan kepada pihak RS. Namun, pihak RS malah tak juga kunjung memberikannya. Selanjutnya, ia tetap mengikuti anjuran dokter untuk membawa sang putri ke dokter spesialis Internis dan spesialis kandungan.
Berita Terkait
-
Geram Gegara Dokter Diduga Salah Diagnosa Anaknya dan Dipaksa Bayar Tagihan, Ketua DPRD DKI Polisikan Eka Hospital BSD
-
Ketua DPRD DKI Minta Anies Ikut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi Formula E, Gerindra: Kita Dukung KPK
-
Ogah Damai, Bupati Bondowoso Tetap Memolisikan Ketua DPRD Perkara Dugaan Pencemaran Nama Baik
-
Setelah Ketua DPRD DKI, KPK Berpeluang Periksa Anies Baswedan Terkait Kasus Formula E
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Indonesia Marah Besar di PBB Setelah 3 Pasukan TNI Gugur Akibat Serangan Militer Israel
-
Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda
-
Tak Semua ASN Bisa WFH, Ini Daftar Sektor Pelayanan Publik yang Tetap Wajib Masuk Kantor
-
Update Kasus TPKS Gedung DPP Bapera: Konfrontir Saksi Berujung Ricuh, Polisi Amankan Pelaku
-
WFH ASN Bukan Work From Anywhere, Kemenag Tegaskan Pegawai Harus Standby di Rumah
-
Indonesia Berduka Nama Personel UNIFIL yang Tewas Dibacakan Lantang di Depan Dewan Keamanan PBB
-
Belajar dari Zebra Cross 'Pac-Man', Pemprov DKI Diminta Wadahi Kreativitas Warga di Fasilitas Publik
-
Perang Iran di Depan Mata? Ribuan Tentara AS Mendarat, Trump Minta Negara Arab 'Bayar' Perang
-
DPR Minta Pemerintah Awasi Ketat ASN yang WFH Jumat: Harus Benar-benar Kerja!
-
Waspada Kemarau Panjang 2026, DPR RI Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi Cegah Karhutla