Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tidak habis pikir dengan DPR yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,7 miliar hanya untuk mengganti gorden.
Ia menganggap proyek pembelian gorden DPR hingga menelan anggaran miliaran itu tentu merupakan sesuatu yang mengherankan dan sulit dipahami.
"Anggaran sebesar 48 miliar itu terlalu fantastis untuk dihabiskan mendandani ruangan DPR. Apakah dengan anggaran sebesar itu, DPR mau membeli gorden yang akan menutupi akses mereka ke dunia luar? Atau gorden yang akan dibeli mampu menutupi aktifitas DPR di dalam ruangan?" tutur Lucius dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).
Menurut dia, tidak ada urgensi untuk pembelian gorden tersebut. Ia berujar tidak ada penjelasan masuk akal yang bisa membenarkan rencana pembelian gorden dengan total harga miliaran.
Justru ia menduga ada kepentingan lain di balik proyek pembelian gorden dengan anggaran yang fantastis.
"Satu-satunya penjelasan paling masuk akal adalah kebutuhan pengadaan gorden untuk kepentingan proyek yang menguntungkan para pengelola anggaran atau bahkan anggota DPR tertentu yang ikut bermain dalam proyek pembelian gorden tersebut," papar Lucius.
Menurut dia, modus pengadaan dengan motif proyek tentu saja selalu mungkin terjadi ketika anggaran dipakai tanpa tanggung jawab etis untuk kemaslahatan bangsa.
"Hilangnya tanggung jawab etis membuat DPR tak punya beban untuk memakai anggaran sesuka hati seperti untuk membeli gorden yang kegunaannya sangat tak mendesak itu," kata Lucius.
Anggaran Gorden Miliaran
Baca Juga: Jleb! DPR Disindir Warganet Gegara Anggarkan Rp 48 M untuk Ganti Gorden
Diketahui, DPR RI diketahui menganggarkan uang miliaran rupiah hanya untuk mengganti gorden dan aspal di kompleks parlemen.
Dilihat Suara.com dari situs LPSE DPR RI, Minggu (27/3/2022), DPR menganggarkan Rp 48,7 miliar.
Dalam situs tersebut, anggaran tersebut diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'.
Sementara itu, tender tersebut saat ini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis , dan harga.
Kemudian, sumber dana dari tender tersebut ialah APBN. Terdapat 49 peserta tender yang telah terdaftar.
Selain itu, dalam situs tersebut tertulis bahwa pergantian godern tersebut berlokasi di Jl DPR dalam Tim No 12 RT 12 RW 5, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.
Rupanya tak hanya ganti gorden, DPR juga menganggarkan Rp 11 miliar untuk pelapisan aspal hotmix area kompleks parlemen.
Anggaran tersebut berasal dari APBN 2022. Anggaran tersebut diberi nama Pelapisan Aspal Hotmix Area Komplek DPR RI dengan kode RUP 35120066.
Berita Terkait
-
Ichsan Firdaus Meninggal, Posisinya di DPR Digantikan Putra Ketum Golkar Airlangga Hartarto
-
Anak Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga Gantikan Almarhum Ichsan Firdaus di DPR
-
Gus Muhaimin Tak Henti-hentinya Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
-
Ziarahi Pahlawan Zaenal Musthofa, Gus Muhaimin Siap Teruskan Perjuangannya
-
Politisi Gerindra Menilai Pemberhentian Terawan Bisa Jadi Yurispudensi, Dokter Takut Berinovasi pada Riset
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah