Suara.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ramai dibicarakan lantaran membuat beberapa terobosan untuk TNI, khususnya dalam syarat seleksi penerimaan calon prajurit TNI periode 2022.
Salah satu kebijakan yang banyak mendapat sorotan adalah Jenderal Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengikuti seleksi TNI. Sebagaimana diketahui, selama ini keturunan PKI tidak dapat mendaftar TNI.
Adapun berikut ini daftar terobosan Jenderal Andika Perkasa, seperti dirangkum Suara.com, Kamis (31/3/2022).
1. Menghapus Tes Keperawanan
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan telah menghapus aturan terkait tes keperawanan bagi Bintara Perempuan.
Calon prajurit perempuan yang sudah lulus seleksi di Kodam dapat menjalani Secaba di Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat (Pusdik Kowad) yang bertempat di Bandung. Nantinya, lulusan Secaba akan mendapat pangkat sersan dua.
Jenderal Andika turut menyampaikan penghapusan keperawanan tidak hanya berlaku untuk calon prajurit, tetapi juga sudah tidak berlaku bagi calon istri dari prajurit pria yang mengajukan izin menikah.
Panglima TNI itu menilai tes keperawanan sudah tidak mempunyai relvenasi dengan tujuan pendidikan militer.
2. Menghapus Tes Renang
Baca Juga: Mantan Kepala BAIS: Saya Jamin Keturunan PKI Tidak Akan Pernah Jadi TNI
Jenderal Andika Perkasa juga meminta penghapusan tes renang dalam proses seleksi calon prajurit TNI.
Menurutnya, tidak semua calon prajurit mempunyai akses untuk ke kolam renang atau sekadar belajar berenang.
"Itu tidak usah lagi. Kenapa (harus) renang? Jadi nomor 3 tidak usah. Karena apa? Kita enggak fair juga, ada orang yang enggak pernah renang. Nanti enggak fair," ujar Andika, dikutip dari YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis (31/3/2022).
3. Menghapus Tes Akademik
Tes akademik turut menjadi perhatian dari Jenderal Andika Perkasa. Ia meminta agar tes tersebut dihapuskan, baik dalam proses seleksi penerimaan prajurit, taruna, perwira, bintara, sampai tamtama.
Jenderal Perkasa menuturkan, dalam bidang akademik cukup dilihat dari nilai ijazah pendidikan terakhir.
Berita Terkait
-
Prabowo Libatkan TNI-Polri dalam Operasional Kopdes Merah Putih, Penyaluran Bansos Bakal Terpusat
-
Cak Imin Dukung Ekspor SDA Satu Pintu Prabowo, Sebut Ada 108 UU yang Harus Dibenahi
-
Heboh TNI-Polri Ikut Awasi Pajak, Bos DJP: Jangan Digoreng-goreng!
-
Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, Solusi atau Masalah?
-
Lantik 1.177 Perwira, Prabowo Tegaskan TNI-Polri Adalah Jantung Negara
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Istimewa! Eks Jampidsus Febrie Ditahan Tanpa Rompi Pink dan Tangan Tak Diborgol
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Merawat Koperasi agar Berdaya Melampaui Dinamika Politik
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi