Suara.com - Partai Demokrat mengatakan ada alarm bahaya buat demokrasi jika rakyat ketakutan menyatakan pendapatnya. Ketakutan untuk berpendapat hanya terjadi di negara-negara otoriter.
Hal itu disampaikan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi hasil survei terbaru milik Indikator Politik Indonesia yang menyatakan sebanyak 64,9 persen masyarakat menyatakan semakin takut menyampaikan pendapatnya.
"Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan rakyat makin takut berpendapat di era Jokowi. Menurut kami, Ini alarm bahaya buat demokrasi kita," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Ia mengatakan, alam demokrasi seharusnya membuat masyarakat berani dan bebas berpendapat. Ketakutan masyarakat untuk berpendapat itu hanya ada di pemerintahan yang otoriter, bukan di pemerintahan yang demokratis.
"Pemerintah harus introspeksi diri. Karena iklim ketakutan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terjadi karena ada upaya-upaya terstruktur dan sistematis yang disengaja oleh Pemerintah. Bisa dengan kebijakan, tindakan, dan bisa pula dengan pembiaran atau by omission, yang dilakukan oleh elemen pemerintah, baik sedikit maupun banyak," ungkapnya.
Herzaky menyampaikan, sejumlah aktivis sudah terbukti menjadi korban di mana usai menyatakan pendapat mengkritik pemerintah justru mendapat serangan peretasan di media sosial. Belum lagi adanya upaya kriminalisasi dan doxing.
Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah harus berbenah ke depan. Herzaky pun menagih janji pemerintah merevisi UU ITE yang kerap dipakai untuk menyerang para pengkritik.
"Pemerintah jangan hanya manis di depan, tapi berbeda dalam kenyataan. Sampai dengan saat ini, janji Pemerintah ingin merevisi UU ITE, belum juga terwujud," tuturnya.
"Apa yang terjadi pada Haris Azhar dan Fatia merupakan contoh terbaru yang membuat masyarakat semakin takut untuk berpendapat," tandasnya.
Baca Juga: Pengakuan Ferdinand Hutahaean Tinggal di Rutan Enak, Begini Penjelasannya
Berita Terkait
-
Teriak Demokrasi, tapi yang Beda Pendapat Dicap Buzzer: Sehat?
-
Dulu Dicibir Kini Dipuji, Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen di Survei Kompas
-
Saat Stigma Menjadi Senjata: Mengapa Label "Demo Bayaran" Bisa Mematikan Demokrasi?
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Berdemokrasi dengan Sehat: Bicara Politik itu Hak Warga Negara
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan
-
Gempa Pacitan Terasa hingga Yogyakarta, KAI Sempat Hentikan Perjalanan Kereta
-
Jangan Lewatkan Keseruan Belanja di Alfamidi Akhir Pekan Ini: Bonus Spesial Sudah Menanti
-
5 Peserta SPPI Tewas, TB Hasanuddin Desak Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Dihentikan
-
Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo
-
5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil
-
Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes
-
Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta