Suara.com - Partai Demokrat mengatakan ada alarm bahaya buat demokrasi jika rakyat ketakutan menyatakan pendapatnya. Ketakutan untuk berpendapat hanya terjadi di negara-negara otoriter.
Hal itu disampaikan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi hasil survei terbaru milik Indikator Politik Indonesia yang menyatakan sebanyak 64,9 persen masyarakat menyatakan semakin takut menyampaikan pendapatnya.
"Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan rakyat makin takut berpendapat di era Jokowi. Menurut kami, Ini alarm bahaya buat demokrasi kita," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Ia mengatakan, alam demokrasi seharusnya membuat masyarakat berani dan bebas berpendapat. Ketakutan masyarakat untuk berpendapat itu hanya ada di pemerintahan yang otoriter, bukan di pemerintahan yang demokratis.
"Pemerintah harus introspeksi diri. Karena iklim ketakutan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terjadi karena ada upaya-upaya terstruktur dan sistematis yang disengaja oleh Pemerintah. Bisa dengan kebijakan, tindakan, dan bisa pula dengan pembiaran atau by omission, yang dilakukan oleh elemen pemerintah, baik sedikit maupun banyak," ungkapnya.
Herzaky menyampaikan, sejumlah aktivis sudah terbukti menjadi korban di mana usai menyatakan pendapat mengkritik pemerintah justru mendapat serangan peretasan di media sosial. Belum lagi adanya upaya kriminalisasi dan doxing.
Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah harus berbenah ke depan. Herzaky pun menagih janji pemerintah merevisi UU ITE yang kerap dipakai untuk menyerang para pengkritik.
"Pemerintah jangan hanya manis di depan, tapi berbeda dalam kenyataan. Sampai dengan saat ini, janji Pemerintah ingin merevisi UU ITE, belum juga terwujud," tuturnya.
"Apa yang terjadi pada Haris Azhar dan Fatia merupakan contoh terbaru yang membuat masyarakat semakin takut untuk berpendapat," tandasnya.
Baca Juga: Pengakuan Ferdinand Hutahaean Tinggal di Rutan Enak, Begini Penjelasannya
Berita Terkait
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
-
Skor Indeks Integritas Nasional 2025 Cuma 72,32, KPK: Indonesia Masih Rentan
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
-
Media Sustainability Forum 2025: Perkuat Daya Hidup Media Demi Topang Demokrasi
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka