Suara.com - Partai Demokrat mengatakan ada alarm bahaya buat demokrasi jika rakyat ketakutan menyatakan pendapatnya. Ketakutan untuk berpendapat hanya terjadi di negara-negara otoriter.
Hal itu disampaikan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi hasil survei terbaru milik Indikator Politik Indonesia yang menyatakan sebanyak 64,9 persen masyarakat menyatakan semakin takut menyampaikan pendapatnya.
"Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan rakyat makin takut berpendapat di era Jokowi. Menurut kami, Ini alarm bahaya buat demokrasi kita," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Ia mengatakan, alam demokrasi seharusnya membuat masyarakat berani dan bebas berpendapat. Ketakutan masyarakat untuk berpendapat itu hanya ada di pemerintahan yang otoriter, bukan di pemerintahan yang demokratis.
"Pemerintah harus introspeksi diri. Karena iklim ketakutan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terjadi karena ada upaya-upaya terstruktur dan sistematis yang disengaja oleh Pemerintah. Bisa dengan kebijakan, tindakan, dan bisa pula dengan pembiaran atau by omission, yang dilakukan oleh elemen pemerintah, baik sedikit maupun banyak," ungkapnya.
Herzaky menyampaikan, sejumlah aktivis sudah terbukti menjadi korban di mana usai menyatakan pendapat mengkritik pemerintah justru mendapat serangan peretasan di media sosial. Belum lagi adanya upaya kriminalisasi dan doxing.
Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah harus berbenah ke depan. Herzaky pun menagih janji pemerintah merevisi UU ITE yang kerap dipakai untuk menyerang para pengkritik.
"Pemerintah jangan hanya manis di depan, tapi berbeda dalam kenyataan. Sampai dengan saat ini, janji Pemerintah ingin merevisi UU ITE, belum juga terwujud," tuturnya.
"Apa yang terjadi pada Haris Azhar dan Fatia merupakan contoh terbaru yang membuat masyarakat semakin takut untuk berpendapat," tandasnya.
Baca Juga: Pengakuan Ferdinand Hutahaean Tinggal di Rutan Enak, Begini Penjelasannya
Berita Terkait
-
Siapa 0,07 Persen Rakyat Korea Utara Pemberani yang Tolak Kim Jong Un?
-
Narasi Makar di Hambalang: Kritik Rakyat atau Ancaman Negara?
-
Bukan Cuma Luka di Kulit, Demokrasi Kita Juga Ikut Cedera Gara-Gara Cairan Keras
-
Investigasi TAUD: Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Diduga Ikut Terkena Cipratan Air Keras
-
Kronologi Baru Kasus Andrie Yunus: TAUD Ungkap Temuan Botol yang Dibuang Pelaku dari Motor
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
-
Kronologi Pemudik Terjebak di Jalan Sawah Sleman Akibat Google Maps, Antrean Panjang Tak Terhindar
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
Terkini
-
Diperiksa Penyidik Usai Kembali ke Rutan KPK, Yaqut: Mohon Maaf Lahir Batin
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Gubernur DKI Tunggu Keputusan Pusat soal WFH ASN untuk Efisiensi BBM
-
Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret
-
Awal Retaknya Hubungan Trump - Netanyahu, Skenario Rahasia Mossad yang Gagal
-
Nasib Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Dunia Bergantung Pada Respon Iran Terhadap Proposal AS