Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Bersalah usai Gelar Paripurna Interpelasi Anies, PAN Minta Ada Kesepakatan soal Tatib

Suara.com - Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto meminta agar ada kesepakatan politik soal penafsiran tata tertib (Tatib) dewan. Pasalnya, masih ada perbedaan pandangan antar anggota DPRD atas aturan yang berlaku ini.

Hal ini dikatakan Bambang menanggapi putusan Badan Kehormatan (BK) yang menyatakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak bersalah setelah menggelar rapat paripurna tentang interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Tindakan Prasetio yang memasukan pembahasan mengenai agenda paripurna untuk interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah dianggap sah oleh BK. Sementara, sejumlah fraksi yang melaporkan Prasetio ke BK menganggap tindakan itu melanggar tata tertib.

Meski ada perbedaan pandangan, Bambang menilai aturan tata tertib tak perlu diubah. Harus disepakati mengenai penafsiran atas aturan ini agar semua anggota memiliki perspektif yang sama.

"Perlu ada kesepakatan politik saja atas penafsiran Tatib yang ada. Tidak perlu mengubah Tatib. Ini kan proses komunikasi politik saja, ya kami perbaiki komunikasinya saja," ujar Bambang saat dihubungi Suara.com, Rabu (6/4/2022).

Bambang juga mengaku tidak mau mempermasalahkan putusan BK. Ia meminta agar para pelapor untuk fokus pada agenda dewan selanjutnya saja.

"Fraksi PAN dapat menerima dan menghormati keputusan tersebut. Mari kita lupakan yang sudah lewat dan memandang ke depan dengan kebersamaan yang lebih tulus," jelasnya.

Selain itu, ia juga menganggap keputusan BK ini menjadi bahan evaluasi agar ke depannya semua keputusan di DPRD DKI lahir berdasarkan mekanisme yang berlaku.

"Peristiwa ini akan dapat menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak, untuk mewujudkan kepemimpinan bersama atau collective collegial yang lebih baik lagi."

Baca Juga: Pemeriksaan BK Rampung, Ketua DPRD DKI Prasetio Tak Bersalah Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Anies

Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI telah rampung melakukan pengusutan atas laporan terhadap Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi karena menggelar rapat paripurna interpelasi. Hasilnya, BK memutuskan Prasetio tidak bersalah.

Hal ini diketahui dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh BK DPRD DKI kepada Prasetio pada tanggal 14 Maret 2022 lalu. Prasetio sempat diminta keterangan dalam sidang yang digelar BK di gedung DPRD.

"Menyatakan terlapor tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian bunyi surat keputusan tersebut, dikutip Selasa, (5/4/2022).

Mengenai surat tersebut, Anggota BK DPRD DKI, August Hamonangan pun membenarkannya.

"Iya betul," ucap August saat dikonfirmasi.

Prasetio sendiri dilaporkan karena menyelipkan pembahasan untuk memasukan agenda interpelasi untuk digelar dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Setelah ditelusuri, tindakan Prasetio tersebut dianggap tidak bersalah.

"Khusus pemenuhan asas kolektif kolegial, saya sampaikan bahwa berdasarkan uraian Ketua DPRD DKI Jakarta (Teradu) bahwasanya beliau sudah terapkan dengan cara menghubungi para Wakil ketua/Pimpinan lainnya terkait mau dilakukannya Rapat Bamus," tuturnya.

"Adapun terkait 'penambahan' agenda di tengah rapat sesuatu yang lazim apalagi disetujui oleh para peserta rapat," tambahnya menjelaskan.

Berikut adalah rekomendasi dari BK DPRD DKI berdasarkan amar putusan:

1. Meminta kepada pimpinan DPRD senantiasa memperkuat prinsip kolektif kolegial yang disebutkan dalam tata tertib DPRD Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 pada bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 poin 20 dan 21 serta pasal 85.
2. Meminta Pimpinan dan anggota DPRD untuk mematuhi dan menghormati kode etik DPRD Pasal 12 tentang Hubungan antar Anggota DPRD yaitu memelihara, dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama anggota DPRD, saling mempercayai menghormati menghargai membantu dan membangun saling pengertian antar sesama anggota DPRD menjaga keharmonisan hubungan antar sesama anggota DPRD.
3. Meminta kepada pimpinan DPRD untuk melaksanakan revisi terhadap tata tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020 karena ditemukan beberapa aturan yang saling bertentangan serta tidak sesuai dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018.
4. Meminta kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk memahami tata tertib DPRD sekaligus meminta Sekretariat Dewan untuk membagikan buku tata tertib
5. Meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tidak secara mudah dalam membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD.