Indonesia Rawan Bencana, Legislator PKS Soroti Anggaran Minim hingga Singgung Komitmen Pemerintah Atasi Krisis Iklim

Suara.com - Komisi IV DPR RI menyoroti anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim sangatlah kecil yakni hanya 2,3 persen dari total belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp 11,22 triliun. Pemerintah dinilai tidak serius serius dalam menangani dampak perubahan iklim.

“Hal ini patut dipertanyakan karena negara kita merupakan Kawasan rawan bencana dan pasti diperlukan anggaran yang memadai untuk menahan laju perubahan iklim” kata anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan, Rabu (6/4/2022).

Dia menyebut belanja utama KLHK diperuntukkan dengan tujuan untuk penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada toleransi yang dibutuhkan, namun pada porsi anggaran sangat tidak memadai.

“Saya minta KLHK lebih serius melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi, demikian juga komitmen untuk membentuk 20.000 kampung iklim untuk penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim," ujarnya.

Politisi PKS ini menyayangkan kecilnya porsi anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim padahal menurutnya negara harus memiliki kewaspadaan sebagai daerah rawan bencana yang diperparah dengan perubahan iklim yang akan menambah jumlah kejadian bencana.

“Saya mendorong KLHK menyiapkan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menangani bencana serta menahan laju perubahan iklim” ucap Johan.

Selain itu dia juga menyoroti soal pentingnya pengawasan ketika kelestarian dan produktivitas digabung dalam satu tema pembangunan LHK yaitu produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia.

Menurutnya saat ini oligarki telah menguasai dan mengatur pembangunan kita sehingga harus ada sistem pengawasan ketat untuk memastikan hutan kita tetap lestari dan produktivitas hutan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

“Saya minta pemerintah berani menghentikan berbagai proyek yang akan merusak Kawasan hutan secara massif yang berujung pada bencana ekologis, ancaman deforestasi harus selalu dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan demi masa masa depan kehidupan dan tanah air negara kita," tutup Johan.

Baca Juga: Tetapkan Tersangka Baru Kasus TPS Ilegal di Tambun Selatan, Ditjen Gakkum KLHK: Kami Tahan di Rutan Bareskrim