Suara.com - Dinamika politik pada 2022 berlangsung sangat menarik dan penuh intrik. Sejak awal tahun, asal mula wacana penundaan Pemilu 2024 mulai santer beredar. “Orator”-nya pun beragam mulai para menteri, ketua partai politik hingga organisasi kepala desa. Padahal sebelumnya isu seperti ini sangat tabu dibicarakan karena menyangkut konstitusi.
Sekitar tiga bulan isu tersebut bergulir, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Jokowi meminta menterinya berhenti membahas soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Berikut asal mula penundaan Pilpres 2024 berikut kronologinya.
1. Diawali Pernyataan Menteri Investasi
Wacana penundaan pemilu awalnya diembuskan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada 10 Januari 2022. Dia menyebut para pengusaha berharap pemilu ditunda untuk menjaga stabilitas perekonomian.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujarnya saat itu.
2. Muhaimin Ikut Menabuh Gendang
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin juga ikut menyokong soal penundaan pemilu. Cak Imin mengatakan Presiden Jokowi tentu akan setuju dengan penundaan pemilu jika semua partai kompak. Dia menilai pemerintah menunggu keputusan dari partai.
“Kalau partai-partai kompak, pasti setuju, tapi kalau partai-partai nggak kompak, ya nggak tahu,” kata Cak Imin di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), Senin (7/2/2022).
3. Nasdem & Golkar Bersikap
Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, tak menampik pernah membahas isu penundaan Pemilu 2024. Surya mengatakan dirinya dan Airlangga membahas sesuai perspektif masing-masing. Meski berbeda sikap, dia tak ingin perbedaan tersebut jadi polemic berkepanjangan.
“Kita berbicara dari perspektif partai yang ada yang semuanya adalah mencari pemikiran-pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kesepakatannya jelas, kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah itu,” ujar Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).
“Kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada.”
4. Zulhas Setuju Penundaan, Asal…
Wacana penundaan Pemilu kian liar setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan jmenyatakan setuju atas hal tersebut. Namun dia yakin usulan penundaan itu akan gagal.
Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri kegiatan di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (11/3/2022). Zulhas awalnya menyampaikan syarat agar pemilu itu ditunda.
Tag
Berita Terkait
-
Dihadang Masuk ke Gedung DPRD Sumsel, BEM Se-Sumsel Kecewa: Jika Tidak Boleh Masuk, Kami Blokir Jalan
-
Jokowi Memang Bisa Larang Menteri Teriak Penundaan Pemilu, Tapi Tak Berlaku untuk Rakyat
-
Puji Prabowo, Buya Arrazy Sebut Tak Coblos Jokowi di Pilpres 2019, Warganet: Benar Kata Gus Dur, Dia yang Paling Ikhlas
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG