Suara.com - Dinamika politik pada 2022 berlangsung sangat menarik dan penuh intrik. Sejak awal tahun, asal mula wacana penundaan Pemilu 2024 mulai santer beredar. “Orator”-nya pun beragam mulai para menteri, ketua partai politik hingga organisasi kepala desa. Padahal sebelumnya isu seperti ini sangat tabu dibicarakan karena menyangkut konstitusi.
Sekitar tiga bulan isu tersebut bergulir, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Jokowi meminta menterinya berhenti membahas soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Berikut asal mula penundaan Pilpres 2024 berikut kronologinya.
1. Diawali Pernyataan Menteri Investasi
Wacana penundaan pemilu awalnya diembuskan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada 10 Januari 2022. Dia menyebut para pengusaha berharap pemilu ditunda untuk menjaga stabilitas perekonomian.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujarnya saat itu.
2. Muhaimin Ikut Menabuh Gendang
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin juga ikut menyokong soal penundaan pemilu. Cak Imin mengatakan Presiden Jokowi tentu akan setuju dengan penundaan pemilu jika semua partai kompak. Dia menilai pemerintah menunggu keputusan dari partai.
“Kalau partai-partai kompak, pasti setuju, tapi kalau partai-partai nggak kompak, ya nggak tahu,” kata Cak Imin di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), Senin (7/2/2022).
3. Nasdem & Golkar Bersikap
Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, tak menampik pernah membahas isu penundaan Pemilu 2024. Surya mengatakan dirinya dan Airlangga membahas sesuai perspektif masing-masing. Meski berbeda sikap, dia tak ingin perbedaan tersebut jadi polemic berkepanjangan.
“Kita berbicara dari perspektif partai yang ada yang semuanya adalah mencari pemikiran-pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kesepakatannya jelas, kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah itu,” ujar Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).
“Kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada.”
4. Zulhas Setuju Penundaan, Asal…
Wacana penundaan Pemilu kian liar setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan jmenyatakan setuju atas hal tersebut. Namun dia yakin usulan penundaan itu akan gagal.
Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri kegiatan di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (11/3/2022). Zulhas awalnya menyampaikan syarat agar pemilu itu ditunda.
Tag
Berita Terkait
-
Dihadang Masuk ke Gedung DPRD Sumsel, BEM Se-Sumsel Kecewa: Jika Tidak Boleh Masuk, Kami Blokir Jalan
-
Jokowi Memang Bisa Larang Menteri Teriak Penundaan Pemilu, Tapi Tak Berlaku untuk Rakyat
-
Puji Prabowo, Buya Arrazy Sebut Tak Coblos Jokowi di Pilpres 2019, Warganet: Benar Kata Gus Dur, Dia yang Paling Ikhlas
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing