Suara.com - Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar menanggapi soal larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk para menteri.
Jokowi diketahui melarang menteri untuk berbicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Arvindo Noviar, Jokowi tak bisa melakukan hal serupa kepada rakyat.
Arvindo mengatakan, Jokowi tidak bisa membungkam rakyat yang tetap ingin presiden 3 periode.
"Karena jika kita bicara demokrasi, maka artinya kita bicara tentang 'rakyat berkuasa'. Maka, serahkan saja pada rakyat dan partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat," kata Arvindo, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (7/4/2022).
Selain itu, Arvindo mengatakan bahwa partai yang menolak penundaan peilu karena memiliki calon yang ingin menggantikan petahana.
"Namun, (mereka) tidak punya kepercayaan diri melawan Jokowi," jelasnya.
"Artinya, semua tahu kalau Jokowi diizinkan maju kembali pada 2024, maka tidak ada yang setara karena Jokowi masih merebut hati rakyat secara mayoritas di antara tokoh-tokoh yang tersedia," imbuhnya.
Selanjutnya, rakyat yang ingin Jokowi tetap memerintah karena memiliki kelengkapan sebagai presiden.
Baca Juga: Bagi-bagi BLT Minyak Goreng Di Jambi, Jokowi: Semoga Meringankan Beban Pedagang Kecil
"Jangan terlalu mendewa-dewakan reformasi yang memang banyak sekali melahirkan produk legislasi yang anti-kepentingan nasional, termasuk pembatasan masa jabatan presiden yang kontraproduktif," tandasnya.
Meski demikian, Arvindo menegaskan dirinya tetap mendorong UUD 1945 diamandemen dan kembali seperti semula.
"Sikap saya masih sama, kembalikan UUD 2002 ke UUD ke 1945 yang asli dan serahkan pada rakyat. Jika rakyat berkehendak Jokowi lagi, maka 2024 Jokowi lanjut," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan pesan kepada menteri agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.
Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan menyingkirkan hal lain seperti hal yang bersifat politik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Puji Prabowo, Buya Arrazy Sebut Tak Coblos Jokowi di Pilpres 2019, Warganet: Benar Kata Gus Dur, Dia yang Paling Ikhlas
-
Jokowi Lepas Tujuh Kontainer Pinang Biji Dari Jambi Untuk Diekspor
-
Bagi-bagi BLT Minyak Goreng Di Jambi, Jokowi: Semoga Meringankan Beban Pedagang Kecil
-
Dianggap Melanggar, DPR Minta Kepala Desa yang Deklarasi Jokowi 3 Periode Diberi Sanksi
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar