Suara.com - Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar menanggapi soal larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk para menteri.
Jokowi diketahui melarang menteri untuk berbicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Arvindo Noviar, Jokowi tak bisa melakukan hal serupa kepada rakyat.
Arvindo mengatakan, Jokowi tidak bisa membungkam rakyat yang tetap ingin presiden 3 periode.
"Karena jika kita bicara demokrasi, maka artinya kita bicara tentang 'rakyat berkuasa'. Maka, serahkan saja pada rakyat dan partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat," kata Arvindo, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (7/4/2022).
Selain itu, Arvindo mengatakan bahwa partai yang menolak penundaan peilu karena memiliki calon yang ingin menggantikan petahana.
"Namun, (mereka) tidak punya kepercayaan diri melawan Jokowi," jelasnya.
"Artinya, semua tahu kalau Jokowi diizinkan maju kembali pada 2024, maka tidak ada yang setara karena Jokowi masih merebut hati rakyat secara mayoritas di antara tokoh-tokoh yang tersedia," imbuhnya.
Selanjutnya, rakyat yang ingin Jokowi tetap memerintah karena memiliki kelengkapan sebagai presiden.
Baca Juga: Bagi-bagi BLT Minyak Goreng Di Jambi, Jokowi: Semoga Meringankan Beban Pedagang Kecil
"Jangan terlalu mendewa-dewakan reformasi yang memang banyak sekali melahirkan produk legislasi yang anti-kepentingan nasional, termasuk pembatasan masa jabatan presiden yang kontraproduktif," tandasnya.
Meski demikian, Arvindo menegaskan dirinya tetap mendorong UUD 1945 diamandemen dan kembali seperti semula.
"Sikap saya masih sama, kembalikan UUD 2002 ke UUD ke 1945 yang asli dan serahkan pada rakyat. Jika rakyat berkehendak Jokowi lagi, maka 2024 Jokowi lanjut," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan pesan kepada menteri agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.
Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan menyingkirkan hal lain seperti hal yang bersifat politik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Puji Prabowo, Buya Arrazy Sebut Tak Coblos Jokowi di Pilpres 2019, Warganet: Benar Kata Gus Dur, Dia yang Paling Ikhlas
-
Jokowi Lepas Tujuh Kontainer Pinang Biji Dari Jambi Untuk Diekspor
-
Bagi-bagi BLT Minyak Goreng Di Jambi, Jokowi: Semoga Meringankan Beban Pedagang Kecil
-
Dianggap Melanggar, DPR Minta Kepala Desa yang Deklarasi Jokowi 3 Periode Diberi Sanksi
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan