Suara.com - PDI Perjuangan meminta menteri di kabinet fokus dengan urusan masing-masing di bidangnya. Tidak perlu mencanpuri urusan pemilu, terkecuali memang menteri-menteri terkait.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul berujar menteri yang masih kompeten berbicara soal pemilu, misalnya ialah menteri dalam negeri.
Di luar itu, kata dia tidak pantas untuk ikut nimbrung. Apalagi sampai menyinggung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Tapi kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Termasuk juga misalnya Airlangga Hartarto yang diminta tidak ikut-ikut membahas pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekomian. Terkecuali apabila dia berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Sebab diketahui Airlangga sempat menerima aspirasi masyarakat soal wacana presiden tiga periode.
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai menko ya nggak pas," kata Bambang.
Selain Airlangga, ada juga menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.
Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
Ia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.
"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," kata Bambang.
Sebelumnya pria yang karib disapa Bambang Pacul meminta menteri-menteri di kabinet sadar akan posisi mereka yang merupakan pembantu presiden.
Sehingga diharapkan menteri jangan sampai ikut campur menyoal urusan politik, terlebih sampai bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah memberikan perintah untuk para menteri agar menyetop segala pembicaraan mengenai penundaan pemilu.
"Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai pak presiden sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi," kata Bambang.
Sementara itu terkait perintah Jokowi ke kabinet, menurut Bambang hal itu menjadi suatu peringatan.
"Itu kan presiden memperingatkan, ya boleh-boleh saja, namanya presiden. Tugasmu sebagai menteri sudahlah nggak usah bicara itu, boleh dong. Menteri kan teknis. Apa iya pantes (bicara penundaan pemilu)?" kata Bambang.
Berita Terkait
-
Menko Airlangga Hartarto Dapat Dukungan dari 200 Seniman Betawi
-
Jokowi Memang Bisa Larang Menteri Teriak Penundaan Pemilu, Tapi Tak Berlaku untuk Rakyat
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
-
Banyak Jalan di Kota Bekasi yang Lampu Penerangan Mati, Publik Takut Jadi Rawan Begal hingga Sindir Luhut Binsar
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis