Suara.com - PDI Perjuangan meminta menteri di kabinet fokus dengan urusan masing-masing di bidangnya. Tidak perlu mencanpuri urusan pemilu, terkecuali memang menteri-menteri terkait.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul berujar menteri yang masih kompeten berbicara soal pemilu, misalnya ialah menteri dalam negeri.
Di luar itu, kata dia tidak pantas untuk ikut nimbrung. Apalagi sampai menyinggung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Tapi kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Termasuk juga misalnya Airlangga Hartarto yang diminta tidak ikut-ikut membahas pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekomian. Terkecuali apabila dia berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Sebab diketahui Airlangga sempat menerima aspirasi masyarakat soal wacana presiden tiga periode.
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai menko ya nggak pas," kata Bambang.
Selain Airlangga, ada juga menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.
Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
Ia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.
"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," kata Bambang.
Sebelumnya pria yang karib disapa Bambang Pacul meminta menteri-menteri di kabinet sadar akan posisi mereka yang merupakan pembantu presiden.
Sehingga diharapkan menteri jangan sampai ikut campur menyoal urusan politik, terlebih sampai bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah memberikan perintah untuk para menteri agar menyetop segala pembicaraan mengenai penundaan pemilu.
"Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai pak presiden sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi," kata Bambang.
Berita Terkait
-
Menko Airlangga Hartarto Dapat Dukungan dari 200 Seniman Betawi
-
Jokowi Memang Bisa Larang Menteri Teriak Penundaan Pemilu, Tapi Tak Berlaku untuk Rakyat
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
-
Banyak Jalan di Kota Bekasi yang Lampu Penerangan Mati, Publik Takut Jadi Rawan Begal hingga Sindir Luhut Binsar
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta