Suara.com - AS telah memberlakukan sejumlah sanksi terhadap lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk putri-putrinya.
Daftar sanksi itu juga termasuk keluarga Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan bank-bank besar.
Langkah-langkah tersebut muncul setelah pengungkapan baru kekejaman oleh pasukan Rusia di Ukraina, termasuk gambar-gambar mayat warga sipil yang tersebar di jalan-jalan Kota Bucha, dekat Ibu Kota Kyiv.
Rusia mengatakan, tanpa ada bukti, gambar-gambar itu hanya buatan para pejabat Kyiv.
Meskipun foto-foto satelit menunjukkan warga-warga sipil tewas ketika Rusia menguasai Bucha, Putin pada Rabu menggambarkan peristiwa itu sebagai "provokasi kasar dan sinis oleh rezim Kyiv".
Baca juga:
- Apa dan siapa oligarki, kelompok super kaya yang juga terkena sanksi Barat
- Rusia serang Ukraina, siapa orang-orang penting yang didengar Putin?
- Memburu kapal-kapal super mewah milik orang-orang dekat Putin
Mengacu pada pembunuhan di Bucha itu, Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Rabu: "Tidak ada kejadian yang lebih buruk dari kejahatan perang."
"Negara-negara harus bersatu untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku ini," tambah Biden.
AS mengatakan bahwa putri Putin, Katerina Vladimirovna Tikhonova dan Maria Vladimirovna Vorontsova, dikenai sanksi "karena berstatus anak-anak Putin, orang yang properti dan kepentingannya atas kepemilikan properti itu diblokir".
Baca Juga: Rusia Kena Sanksi Larangan Ekspor Energi, Harga Minyak Dunia Bergerak Melemah
Siapakah anak-anak Putin itu?
Menurut pengumuman AS, Tikhonova adalah "seorang eksekutif teknologi yang pekerjaannya mendukung pemerintah dan industri pertahanan Rusia".
Adiknya, Vorontsova, lanjut AS, "memimpin program-program yang didanai negara yang telah menerima miliaran dolar dari Kremlin untuk penelitian genetika dan secara pribadi diawasi oleh Putin".
Ditanya mengapa AS menargetkan putri-putri Putin itu, seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan AS menilai mereka bisa saja mengendalikan beberapa aset Putin.
"Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa Putin, dan banyak kroninya, dan para oligark, menyembunyikan kekayaan mereka, menyembunyikan aset mereka, sedangkan para anggota keluarganya menempatkan aset dan kekayaan mereka di sistem keuangan AS, dan juga di negara-negara lain," kata pejabat itu.
"Kami percaya bahwa banyak aset Putin disembunyikan oleh anggota keluarganya, dan itulah mengapa kami menargetkan mereka."
Sanksi AS yang diumumkan oleh Gedung Putih itu meliputi:
- langkah-langkah ekonomi untuk melarang investasi baru di Rusia
- sanksi keuangan yang berat terhadap bank swasta terbesar Rusia, Alfa Bank, dan lembaga keuangan terbesarnya, Sberbank
- sanksi terhadap perusahaan milik negara yang strategis
- sanksi terhadap pejabat pemerintah Rusia dan anggota keluarga mereka
Sementara itu Inggris telah mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap delapan oligark dan sejumlah bank Rusia, termasuk bank terbesar di negara itu, Sberbank, dan Credit Bank of Moscow.
Uni Eropa juga tengah membahas pengurangan impor batu bara Rusia karena kekhawatiran atas dugaan kejahatan perang yang meningkat.
Sebelum sanksi baru diumumkan di Washington, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia tidak bisa "menerima sikap keragu-keraguan".
Berbicara secara daring kepada parlemen Irlandia pada hari Rabu (06/04), dia mengatakan masih ada kebutuhan untuk meyakinkan beberapa pihak di Eropa yang masih percaya "kejahatan perang dan perang itu tidak semengerikan seperti kerugian finansial" demi mendukung sanksi yang lebih keras atas Rusia.
Dia menambahkan bahwa "minyak Rusia jangan dibiarkan membiayai mesin militernya". Menteri luar negeri Ukraina berargumen di Twitter bahwa embargo terhadap gas dan minyak diperlukan agar berdampak nyata melemahkan kemampuan Rusia dalam membiayai perang.
Josep Borrell, kepala hubungan luar negeri Uni Eropa, secara terpisah mengakui pada hari Rabu (06/04) bahwa satu miliar euro (Rp15,6 triliun) dihabiskan UE untuk membeli energi Rusia setiap hari dan ini telah menjadi sorotan.
Beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman, sangat bergantung pada energi Rusia dan enggan menargetkan sektor tersebut secara langsung.
Namun, pada awalnya, Komisi Eropa mengusulkan kemungkinan larangan impor batubara Rusia pada hari Selasa (05/04), yang harus disetujui oleh semua 27 anggota. Eropa membeli batu bara senilai sekitar €4 miliar dari Moskow setiap tahun.
Situasi tampaknya berubah setelah bukti kejahatan perang Rusia muncul, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bergabung dengan seruan untuk larangan batu bara awal pekan ini.
Larangan itu disarankan sebelum serangkaian sanksi yang akan diumumkan dalam koordinasi dengan AS dan negara-negara G7 lainnya.
Negara-negara anggota Uni Eropa juga diperkirakan akan memberlakukan "larangan transaksi penuh" pada empat bank Rusia dan melarang berbagai impor Rusia dan Belarusia lainnya, termasuk kayu, semen, makanan laut, dan minuman keras, senilai €5,5 miliar.
Berita Terkait
-
ENHYPEN Umumkan Tur Dunia BLOOD SAGA, Siap Guncang Amerika Sampai Eropa!
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Stasiun Mampang Riwayatmu Kini
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!