Suara.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia berusaha menyembunyikan bukti kejahatan perang untuk menghindari reaksi global. Sementara PBB menggelar pemungutan suara untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM PBB.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam postingan video Rabu (06/04) malamnya bahwa Rusia berusaha menyembunyikan bukti kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina.
"Kami memiliki informasi bahwa pasukan Rusia telah mengubah taktik dan mencoba untuk memindahkan orang-orang yang tewas, orang-orang Ukraina yang tewas, dari jalan-jalan dan ruang bawah tanah wilayah yang mereka duduki," kata Zelensky.
"Ini hanya upaya untuk menyembunyikan bukti dan tidak lebih," tambahnya.
Zelensky mengatakan bahwa para pemimpin Rusia "takut bahwa kemarahan global atas apa yang terlihat di Bucha akan terulang setelah apa yang terlihat di kota-kota lain."
Lebih lanjut, Zelenksy mengatakan Rusia juga memblokir akses bantuan kemanusiaan ke kota Mariupol yang terkepung karena ingin menyembunyikan bukti bahwa ada ribuan orang di sana tewas.
"Saya pikir itu adalah tragedi, itu neraka, saya tahu bahwa itu bukan puluhan, tetapi ribuan orang, orang yang berbeda, yang telah terbunuh di sana dan ribuan terluka," kata Zelensky.
"Mereka tidak akan bisa menyembunyikan semua ini dan mengubur semua orang-orang Ukraina yang meninggal dan menyembunyikan yang terluka. Ini soal angka, jumlahnya ribuan, tidak mungkin untuk disembunyikan."
Zelensky pun mendesak warga Rusia untuk memprotes perang tersebut. "Jika Anda memiliki sedikit rasa malu tentang apa yang dilakukan militer Rusia di Ukraina, maka bagi Anda warga Rusia, ini adalah momen penting: Anda harus menuntut, hanya menuntut, diakhirinya perang,” tegasnya.
Baca Juga: Bucha: Biden Desak Putin Diadili Atas Kejahatan Perang
PBB gelar voting untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara pada hari Kamis (07/04) terkait penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) organisasi tersebut.
Pemungutan suara itu diminta oleh Amerika Serikat (AS) sebagai tanggapan atas penemuan ratusan mayat di kota Bucha di Ukraina setelah pasukan Rusia menarik diri dari daerah itu.
Sebanyak 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun.
Masa jabatan Federasi Rusia akan berakhir pada 2023, seperti halnya Ukraina. Agar penangguhan disetujui, diperlukan dua pertiga mayoritas dari semua suara, tidak termasuk abstain.
Sementara itu, Kementerian Kehakiman AS bekerja dengan sekutunya di Eropa dan jaksa di Ukraina untuk menyelidiki potensi kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina.
Jaksa Agung AS Merrick Garland mengatakan pada hari Rabu (06/04) jaksa AS di seluruh dunia tengah bekerja untuk mengumpulkan bukti dan untuk "mengumpulkan informasi tentang kekejaman yang kita semua lihat di foto-foto dan rekaman video.''
Korban tewas di Mariupol dilaporkan capai 5.000 orang
Dilansir Associated Press, Wali Kota Mariupol Vadym Boichenko mengatakan bahwa hingga Rabu (06/04) lebih dari 5.000 warga sipil telah tewas selama pengepungan Rusia atas kota pelabuhan tersebut.
Boichenko menambahkan bahwa lebih dari 90% infrastruktur kota dihancurkan oleh serangan Rusia.
Pasukan Rusia juga telah membom rumah sakit, termasuk satu di mana 50 orang tewas terbakar, katanya.
Selain itu, dilaporkan 11 mayat ditemukan di kota Hostomel di wilayah Kyiv. Mayat-mayat tersebut ditemukan di sebuah garasi, demikian kata mantan Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov dalam sebuah postingan di Telegram.
Menurut Avakov, korban tewas adalah warga sipil yang dibunuh oleh tentara Rusia.
Hostomel terletak di barat laut Kyiv dan di sana terdapat bandara dengan nama yang sama yang menerima pesawat kargo internasional.
Sebagian besar dari 16.000 penduduknya telah meninggalkan daerah itu. Sebelumnya, pemerintah setempat mengatakan bahwa 400 penduduk hilang dari kota itu setelah 35 hari invasi Rusia.
Pasukan Ukraina kembali menguasai kota itu, beserta tetangganya Bucha dan Irpin beberapa hari lalu. rap/ha (Reuters, AP, AFP, dpa)
Berita Terkait
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer