Suara.com - Perjanjian keamanan antara Cina dengan Kepulauan Solomon memberi akses bagi kapal perang Cina untuk berlayar ke selatan Pasifik. Perjanjian itu menegaskan ambisi maritim Cina memperluas pengaruhnya hingga Samudera Atlantik.
Peringatan antara lain datang dari Presiden Mikronesia David Panuelo yang mewanti-wanti Perdana Menteri Kep. Solomon Manasseh Sogavare tentang kerusakan yang tercipta ketika negara-negara kepulauan Pasifik terseret menjadi medan tempur Perang Dunia II.
"Saya yakin tidak seorang pun ingin melihat kembalinya konflik sebesar itu, terutama tidak di halaman rumah kita sendiri,” tulisnya dalam sebuah surat.
Kegentingan merajalela di barat daya Pasifik setelah pemerintah di Honiara merangkai kesepakatan dengan Cina.
Menurut naskah yang bocor ke media, perjanjian itu membuka pelabuhan di Kep. Solomon bagi kapal perang Tiongkok untuk mendapat "suplai logistik,” serta memungkinkan pemerintah mendatangkan aparat keamanan Cina jika terjadi kerusuhan sosial.
Kep. Solomon giat mendekat ke Cina sejak memutus hubungannya dengan Taiwan pada 2019 silam.
Buntutnya, Februari lalu Amerika Serikat mengumumkan akan kembali membuka kedutaan di Honiara yang ditutup sejak 1993.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyatakan pentingnya memperkuat hubungan dengan Kep. Solomon sebelum Cina bisa menjalin "ikatan kuat” di Honiara.
Keberadaan militer Cina di negeri kepulauan itu dianggap mengkhawatirkan, lantaran jaraknya yang dekat dengan Australia, Selandia Baru, dan pangkalan militer raksasa AS di Guam.
Baca Juga: Kepulauan Solomon: Cina Tidak Boleh Bangun Pangkalan Militer
Namun begitu, Kementerian Luar Negeri Cina menegaskan kesepakatan dengan Kep.Solomon "tidak menitikberatkan pada militer,” tetapi kepada perlindungan warga dan properti dalam skenario kerusuhan massal.
Ekspansi maritim Euan Graham, peneliti senior di International Institute for Strategic Studies di Singapura, mengatakan Cina sudah berusaha mengakses pelabuhan di Kepulauan Pasifik sejak lima tahun, seiring ambisinya di selatan Pasifik.
"Jika mereka ingin mengakses Samudera Pasifik, mereka harus membangun kapabilitas logistik untuk menopang misi militer di sana,” kata dia.
"Kita tidak berbicara tentang rencana perang, melainkan memperluas keberadaan militer dan pengaruhnya.”
Berbeda dengan pangkalan militer di Djibouti, di mana Cina ingin melindungi kepentingan komersilnya, Graham meyakini Kep. Solomon akan memainkan peranan yang lebih kecil.
"Dampaknya halus,” kata dia. "Cina selama ini berhasil mengalahkan Amerika Serikat dan Australia dalam kompetisi memperluas pengaruh, bukan kompetisi militer,” katanya lagi.
Berita Terkait
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Hasil FIFA Series 2026: Bulgaria Mengamuk, Hajar Kepulauan Solomon Dua Digit Gol!
-
FIFA Series 2026: Pelatih Bulgaria Pantang Remehkan Kepulauan Solomon
-
Menanti Sihir John Herdman, Timnas Indonesia Hadapi 3 Tim dengan Karakter Berbeda di FIFA Series
-
3 Pemain Bintang Rival Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 yang Patut Diwaspadai
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!
-
Mengurai Benang Kusut Gagal Bayar Gaji PPPK: Apakah Dana APBN Bisa Jadi Solusi?
-
MBG Bau Tengik, Plastik Mahal! Jeritan Pedagang Tanah Abang di Tengah Demo BGN
-
Amnesty Bongkar Dugaan Operasi Sistematis Israel Hapus Jejak Palestina di Tepi Barat