Suara.com - Perjanjian keamanan antara Cina dengan Kepulauan Solomon memberi akses bagi kapal perang Cina untuk berlayar ke selatan Pasifik. Perjanjian itu menegaskan ambisi maritim Cina memperluas pengaruhnya hingga Samudera Atlantik.
Peringatan antara lain datang dari Presiden Mikronesia David Panuelo yang mewanti-wanti Perdana Menteri Kep. Solomon Manasseh Sogavare tentang kerusakan yang tercipta ketika negara-negara kepulauan Pasifik terseret menjadi medan tempur Perang Dunia II.
"Saya yakin tidak seorang pun ingin melihat kembalinya konflik sebesar itu, terutama tidak di halaman rumah kita sendiri,” tulisnya dalam sebuah surat.
Kegentingan merajalela di barat daya Pasifik setelah pemerintah di Honiara merangkai kesepakatan dengan Cina.
Menurut naskah yang bocor ke media, perjanjian itu membuka pelabuhan di Kep. Solomon bagi kapal perang Tiongkok untuk mendapat "suplai logistik,” serta memungkinkan pemerintah mendatangkan aparat keamanan Cina jika terjadi kerusuhan sosial.
Kep. Solomon giat mendekat ke Cina sejak memutus hubungannya dengan Taiwan pada 2019 silam.
Buntutnya, Februari lalu Amerika Serikat mengumumkan akan kembali membuka kedutaan di Honiara yang ditutup sejak 1993.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyatakan pentingnya memperkuat hubungan dengan Kep. Solomon sebelum Cina bisa menjalin "ikatan kuat” di Honiara.
Keberadaan militer Cina di negeri kepulauan itu dianggap mengkhawatirkan, lantaran jaraknya yang dekat dengan Australia, Selandia Baru, dan pangkalan militer raksasa AS di Guam.
Baca Juga: Kepulauan Solomon: Cina Tidak Boleh Bangun Pangkalan Militer
Namun begitu, Kementerian Luar Negeri Cina menegaskan kesepakatan dengan Kep.Solomon "tidak menitikberatkan pada militer,” tetapi kepada perlindungan warga dan properti dalam skenario kerusuhan massal.
Ekspansi maritim Euan Graham, peneliti senior di International Institute for Strategic Studies di Singapura, mengatakan Cina sudah berusaha mengakses pelabuhan di Kepulauan Pasifik sejak lima tahun, seiring ambisinya di selatan Pasifik.
"Jika mereka ingin mengakses Samudera Pasifik, mereka harus membangun kapabilitas logistik untuk menopang misi militer di sana,” kata dia.
"Kita tidak berbicara tentang rencana perang, melainkan memperluas keberadaan militer dan pengaruhnya.”
Berbeda dengan pangkalan militer di Djibouti, di mana Cina ingin melindungi kepentingan komersilnya, Graham meyakini Kep. Solomon akan memainkan peranan yang lebih kecil.
"Dampaknya halus,” kata dia. "Cina selama ini berhasil mengalahkan Amerika Serikat dan Australia dalam kompetisi memperluas pengaruh, bukan kompetisi militer,” katanya lagi.
Berita Terkait
-
Breakingnews! Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik 1 Peringkat, Begini Update Terakhir
-
Parah Kondisi FIFA Matchday Malaysia vs Kepulauan Solomon, Indonesia Patut Beruntung Dapat Lawan Argentina dan Palestina
-
Wawancara Dubes RI Andriana Supandi: Kerja Sama dengan Papua Nugini Perlu Dipererat
-
Gempa M 7,0 di Kepulauan Solomon Sempat Picu Peringatan Tsunami
-
Sudah Mengalami Kelumpuhan, Pekerja Ini Terancam Dideportasi dari Australia
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum