Suara.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (pemilu) kian santer beberapa waktu belakangan ini. Wacana tersebut lalu beriringan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. Lantas siapa saja tokoh yang pernah menyuarakan penundaan Pemilu ini?
Muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai wacana tersebut. Bahkan dua wacana tersebut yang menjadi salah satu penyulut aksi mahasiswa pada 11 April 2022 di Jakarta.
Ternyata isu atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi tidak muncul dari ruang hampa. Ada beberapa orang yang justru menyuarakan hal tersebut, dan mereka mengklaim hal ini merupakan keinginan dari masyarakat.
Berikut pihak-pihak yang diduga berada di belakang isu atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
1. Muhammad Qodari
Muhammad Qodari adalah Direktur Eksekutif lembaga survey Indo barometer. Ia juga dikenal sebagai pengamat dan analis politik yang kerap kali menjadi rujukan media di Indonesia. Namun tak hanya itu, ia juga membentuk Kominitas Jok-Pro 2024, yang bertujuan “mengawinkan” Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2024.
Dalam beberapa kesempatan ia menyampaikan, konstitusi kita bisa diubah untuk memungkinkan presiden Joko Widodo menjabat tiga periode. Hal itu jika ada keinginan dari masyarakat dan keinginan politik (political will) dari MPR untuk mengakomodir aspirasi rakyat tersebut.
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Awal 2022 lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pernah menyatakan bahwa kalangan pengusaha ingin pemili diundur. Menurut Bahlil, hal tersebut didasari oleh kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih, akibat hantaman pandemic Covid-19.
Baca Juga: Ubah Haluan usai Getol Gaungkan Isu Tunda Pemilu, PAN Kini Ikut Jokowi Siapkan Pemilu 2024
3. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga angkat bicara mengenai penundaan pemilu 2024. Ia bahkan mengklaim yang pertama kali mengembuskan wacana tersebut. Tak hanya itu, Cak Imin juga mengaku punya data mengenai jumlah masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu. Berbeda dengan data yang dimiliki oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Cak Imin mengklaim ada 100 juta orang di Indonesia yang menginginkan pemilu 2024 ditunda.
4. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
Akhir Februari 2022 lalu, Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan kesetujuannya terhadap penundaan pemilu 2024. Ia menyatakan, pandemic Covid 19 yang belum berakhir bisa menjadi alasan untuk memundurkan jadwal pemilihan umum 2024.
Alasan lainnya adalah kondisi perekonomian nasional yang belum membaik. Lalu alasan ketiga, menurut Zulhas adalah kondisi politik global yang belum menentu, diantaranya konflik Rusia-Ukraina. Dan terakhir, ia beralasan, biaya pemilu 2024 yang sangat tinggi.
5. Airlangga Hartarto
Tag
Berita Terkait
-
Ubah Haluan usai Getol Gaungkan Isu Tunda Pemilu, PAN Kini Ikut Jokowi Siapkan Pemilu 2024
-
Jokowi Tolak Penundaan Pemilu, Ernest Prakasa: Terima Kasih Pak
-
Meski Usung Isu yang Sama, Ini 3 Perbedaan BEM SI dan BEM Nusantara
-
Massa BEM SI Belum Datangi Kawasan DPR RI, Arus Lalin Masih Lancar
-
Anwar Abbas Minta Polri Hormati Hak Mahasiswa dan Masyarakat: Jangan Halangi Mahasiwa Datang ke Jakarta!
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM Dunia, DPR: Ini Tanggung Jawab Moral, Beri Contoh Dulu di Dalam Negeri
-
Kubu Laras Sebut Jaksa Berkhotbah Moral, Gagal Paham Feminist Legal Theory dan Unsur Mens Rea
-
Pledoi Laras Faizati Dianggap Angin Lalu, Jaksa Tetap Tuntut Laras Faizati 1 Tahun Penjara
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
-
Terbongkar Love Scamming Lintas Negara di Jogja, Polisi Tetapkan 6 Tersangka
-
KPK Pecah Suara? Wakil Ketua Akui Ada Keraguan Tetapkan Tersangka Korupsi Kasus Haji
-
Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara
-
Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah
-
Guru Besar UNM Soroti Pasal Penghinaan di Era 'Big Bang' Transformasi Hukum 2026
-
Benarkah Rakyat Indonesia Bahagia Meski Belum Sejahtera? Begini Pandangan Sosiolog UGM