Suara.com - Perkara penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan penundaan Pemilu terus menjadi isu yang panas dibicarakan. Bahkan topik ini juga memicu rencana demonstrasi mahasiswa pada Senin (11/4/2022) hari ini.
Kini Presiden Joko Widodo kembali menegaskan soal masalah tersebut. Hal ini tampak dalam sebuah video yang menunjukkan kata pengantarnya pada Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada Minggu (10/4/2022).
"Saya minta disampaikan kepada masyarakat, bahwa seluruh tahapan dan jadwal Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," tegas Jokowi dalam potongan videonya, seperti dikutip Suara.com dari akun Instagram @fakta.indo. "Saya kira semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024."
"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi penambahan masa jabatan Presiden atau yang berkaitan dengan 3 periode," sambungnya.
Penegasan ini sebenarnya bukan pertama kali disampaikan oleh Jokowi. Pertama kali ia menyampaikan tanggapan mengenai usul 3 periode pada Desember 2019, tetapi isunya kian memanas beberapa waktu belakangan.
Video penegasan jawaban Jokowi mengenai isu 3 periode ini seketika mendapat beragam reaksi warganet. Dilansir dari kolom komentar, ternyata banyak warganet yang malah mengaku kasihan dengan penegasan sikap Jokowi ini.
Mengapa demikian? Ternyata rasa kasihan ini dikaitkan dengan sikap para menteri Jokowi yang kerap menimbulkan kegaduhan dengan membawa-bawa topik 3 periode di hadapan umum.
Sebagai contoh, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan yang bahkan menyebut soal big data 110 juta orang mendukung Jokowi 3 periode.
"Kasian pak jokowi ini, menterinya gak hormat ama beliau, bikin gaduh aja," komentar warganet.
"Kasian pak jokowi jadi 'tameng' mulu para elit dan anak buah yang ga tau diri," imbuh warganet lain.
"Padahal dah dari kemaren bilang ga bakal 3 periode," kata warganet.
"Ok saya pegang kata katanya," ujar warganet.
"Awas April mop," sindir warganet lain.
"Kata lord luhut gimana," celetuk warganet.
"Nah gitu pak tegas," timpal yang lainnya.
Berita Terkait
-
Pemilu 2024 Butuh Rp 110,4 Triliun, Jokowi: Jangan Sampai Masyarakat Terprovokasi oleh Kepentingan Politik
-
Minta KPU dan Bawaslu Hitung Ulang, Presiden Jokowi: Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Butuh Rp 110,4 Triliun
-
Pastikan Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Jokowi: Jangan Muncul Spekulasi Perpanjangan Jabatan
-
6 Tuntutan Jelang Aksi Demo BEM SI, 11 April 2022 di Istana Negara
-
CEK FAKTA: Beredar Kabar Jokowi Akui Tak Berminat Menjabat 3 Periode Kecuali Dipaksa Rakyat, Benarkah?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar