Suara.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mewanti-wanti menteri-menteri di kabinet tidak menginvasi wilayah kerja lain. Sebab ia menilai menteri yang merambah kerja di luar tupoksinya hanya akan membuat kegaduhan.
Selain timbulkan kegaduhan, sikap menteri yang demikian dikatakan LaNyalla dapat memicu kemarahan rakyat.
Karena itu LaNyalla meminta para menteri fokus bekerja sesuai bidang dan tidak mengurusi yang bukan ranah kerjanya.
"Para menteri dibayar dari uang rakyat, seharusnya imbal baliknya adalah bekerja untuk rakyat. Bukan membuat kegaduhan dengan membuat wacana yang menabrak aturan dan Konstitusi," kata LaNyalla dalam keterangannya, Rabu (13/4/2022).
LaNyalla lantas menyoroti sikap sejumlah menteri yang juga sempat mencuri perhatian publik lantaran bicara menyoal penundaan Pemilu. Menteri yang disorot itu mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Misalnya menteri investasi, dia harus memastikan investasi di Indonesia karena kita perlu membangun. Lalu menko marves harus memastikan kemajuan kemaritiman. Konsen saja di situ supaya jelas kinerjanya," kata LaNyalla.
Menurut LaNyalla saat ini yang dibutuhkan rakyat ialah pembuktian kinerja dari para menteri-menteri. Terlebih dengan kondisi sekarang di mana harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikkan.
LaNyalla meminta para pembantu presiden lebih fokus dalam memberikan kepastian stabilisasi harga pokok, pertumbuhan ekonomi dan juga serapan tenaga kerja korban PHK.
"Jadi sudahlah, konsisten saja dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Jangan membuat wacana sesat yang kemudian jadi bola liar, apalagi sibuk kampanye dan roadshow ke sana kemari di luar tupoksi kementerian,” tandasnya.
Baca Juga: Luhut Ngaku Nggak Pernah Usul Soal Jokowi 3 Periode: Siapa yang Bilang Begitu?
Berita Terkait
-
Luhut Tak Bisa Berikan Big Data ke Mahasiswa UI, Warganet Beri Komentar Menohok: Cuma Mau Sama Corbuzier
-
Luhut Ngaku Nggak Pernah Usul Soal Jokowi 3 Periode: Siapa yang Bilang Begitu?
-
Refly Harun Sampaikan Kritik Keras Soal Big Data Milik Luhut Binsar, Begini Katanya
-
Luhut Dapat Segundang Jabatan, DPP PDIP: Pak Jokowi Mestinya Bagi-bagi Kekuasaan, Jangan ke Satu Orang
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
Terkini
-
Duduk Perkara Polemik Ijazah Gibran yang Dipermasalahkan Roy Suryo, Benarkah Tidak Sah?
-
Polisi Gencar Pasang Plang Peringatan di Hutan Riau: Karhutla Musuh Bersama!
-
Anak Purbaya Bandingkan Kinerja Sri Mulyani Vs Ayahnya: Satu Cekek, Satu Mandiin
-
Belum Ada Satupun Tersangka, KPK Usut Aliran Duit 'Panas' Bos Biro Haji ke Pejabat Kemenag
-
Viral Didi Lionrich Nilai Jabatan Jokowi di Bloomberg Tak Penting: Cuma 2-3 Hari Doang
-
KSP Qodari Ungkap 99% Dapur MBG Tanpa SLHS, Cuma 34 dari 8.583 yang Punya Izin Laik Higiene
-
6 Fakta Bloomberg New Economy, Panggung Baru Jokowi Bersama Para Pemimpin Top Dunia
-
2 Kali Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, Sepenting Apa KPK Korek Keterangan Bupati Pati Sudewo?
-
Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
-
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat