Suara.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mewanti-wanti menteri-menteri di kabinet tidak menginvasi wilayah kerja lain. Sebab ia menilai menteri yang merambah kerja di luar tupoksinya hanya akan membuat kegaduhan.
Selain timbulkan kegaduhan, sikap menteri yang demikian dikatakan LaNyalla dapat memicu kemarahan rakyat.
Karena itu LaNyalla meminta para menteri fokus bekerja sesuai bidang dan tidak mengurusi yang bukan ranah kerjanya.
"Para menteri dibayar dari uang rakyat, seharusnya imbal baliknya adalah bekerja untuk rakyat. Bukan membuat kegaduhan dengan membuat wacana yang menabrak aturan dan Konstitusi," kata LaNyalla dalam keterangannya, Rabu (13/4/2022).
LaNyalla lantas menyoroti sikap sejumlah menteri yang juga sempat mencuri perhatian publik lantaran bicara menyoal penundaan Pemilu. Menteri yang disorot itu mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Misalnya menteri investasi, dia harus memastikan investasi di Indonesia karena kita perlu membangun. Lalu menko marves harus memastikan kemajuan kemaritiman. Konsen saja di situ supaya jelas kinerjanya," kata LaNyalla.
Menurut LaNyalla saat ini yang dibutuhkan rakyat ialah pembuktian kinerja dari para menteri-menteri. Terlebih dengan kondisi sekarang di mana harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikkan.
LaNyalla meminta para pembantu presiden lebih fokus dalam memberikan kepastian stabilisasi harga pokok, pertumbuhan ekonomi dan juga serapan tenaga kerja korban PHK.
"Jadi sudahlah, konsisten saja dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Jangan membuat wacana sesat yang kemudian jadi bola liar, apalagi sibuk kampanye dan roadshow ke sana kemari di luar tupoksi kementerian,” tandasnya.
Baca Juga: Luhut Ngaku Nggak Pernah Usul Soal Jokowi 3 Periode: Siapa yang Bilang Begitu?
Berita Terkait
-
Luhut Tak Bisa Berikan Big Data ke Mahasiswa UI, Warganet Beri Komentar Menohok: Cuma Mau Sama Corbuzier
-
Luhut Ngaku Nggak Pernah Usul Soal Jokowi 3 Periode: Siapa yang Bilang Begitu?
-
Refly Harun Sampaikan Kritik Keras Soal Big Data Milik Luhut Binsar, Begini Katanya
-
Luhut Dapat Segundang Jabatan, DPP PDIP: Pak Jokowi Mestinya Bagi-bagi Kekuasaan, Jangan ke Satu Orang
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Hilmar Farid: Ada Gap Pengetahuan Antara Jaksa dan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Jabar Sudah Bisa Bayar Pajak Kendaraan via WhatsApp, Jakarta Kapan?
-
Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus Sritex
-
Kunjungi Lampung Selatan, Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Apresiasi Komitmen Daerah Tangani Zero Dose
-
Kasus PRT Benhil: Pernyataan Penyidik Dinilai Reduksi Kesalahan Pelaku
-
15 Tahun Jaga Rel Tanpa Status, Penjaga Perlintasan Minta Palang Kereta Resmi yang Layak
-
Masuk Kelompok Ekonomi Terbawah, 11 Ribu Nama Dibuang dari Daftar Penerima Bansos
-
Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan dan Transisi Energi
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Pantau Intervensi Imunisasi Zero Dose di Lampung