Wakil Ketua MPR Kritik Pengeroyokan Ade Armando: Main Hakim Bukan Image Demokrasi RI

Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Fadel Muhammad mengkritik keras kasus kekerasan yang menimpa Ade Armando. Diketahui, Ade Armando dikeroyok massa saat unjuk rasa pada Senin (11/4/2022). 

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Fadel menyayangkan aksi pengeroyokan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab ke Ade Armando. Ia menyebut main hakim sendiri bukan cerminan demokrasi di Indonesia.

"Saya sangat menyayangkan aksi penganiayaan dan pengeroyokan Ade Armando oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab ketika unjuk rasa kemarin. Aksi main hakim sendiri bukan image demokrasi Indonesia," katanya di Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menegaskan bahwa segala bentuk tindak kekerasan adalah hal yang tidak bisa ditoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. 

"Semua bentuk kekerasan, mau itu verbal atau lisan, adalah sifat intoleran. Segala aspek intoleransi dalam bermasyarakat sudah seharusnya dilarang," imbuhnya

Karena itu, Fadel mengimbau kepada seluruh kalangan masyarakat agar selalu mengedepankan dialog dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, tanpa melakukan kekerasan. 

"Perbedaan pendapat dalam berdemokrasi itu wajar. Yang tidak wajar adalah kekerasan sebagai jalan menyelesaikan itu," pesan Fadel.

"Saya imbau kepada seluruh masyarakat dan elemen bangsa agar semua perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan dialog dan musyawarah mufakat," tambahnya.

Terakhir, Fadel Muhammad berharap pelaku pengeroyokan Ade Armando bisa segara ditangkap dan diproses. Hukuman yang tegas juga harus diberikan ke pelaku, agar tidak mencoreng nilai demokrasi di Tanah Air.

Baca Juga: Orang Pertama yang Pukul Ade Armando Akhirnya Tertangkap, Dhia Ul Haq Sembunyi di Pesantren?

"Saya beharap Polda Metro Jaya dapat segara menangkap dan memproses semua pelaku pengeroyokan Ade Armando sesuai hukum. Jangan sampai nilai-nilai demokrasi kita tercoreng oleh pihak-pihak intoleran ini," pungkasnya.