Suara.com - Kandidat ekstrem kanan Prancis, Marine Le Pen, ingin melarang ritual penyembelihan tanpa bius dengan alasan hak hewan. Minoritas Yahudi dan muslim mengecam usulan itu sebagai serangan terhadap kebebasan beragama.
Sarah Gutmann mengutarakan perasaan tak nyaman saat menyiapkan makan siang di kediamannya di Paris, Prancis.
Percakapan berpusar pada pemilu presiden tahun 2022 dan betapa kandidat ekstrem kanan, Marine Le Pen, berusaha mencampuri kebebasan beragama.
Gutmann, seorang Yahudi, khawatir terhadap rencana Le Pen melarang praktik penyembelihan hewan menurut agama.
Hal ini bertentangan dengan kewajiban di dalam Islam atau Yahudi untuk hanya mengkonsumsi daging halal atau kosher. "Menyerang cara kita makan adalah pelanggaran privasi dan merupakan hal yang serius,” kata dia.
"Tujuannya adalah menyudutkan minoritas dan mengirimkan sinyal ke pemilih yang punya sikap antipati terhadap minoritas ini,” katanya lagi.
Bersama suaminya, Benjamin, dan anak laki-lakinya, dia berniat meninggalkan Prancis jika kandidat ekstrem kanan itu mengalahkan Presiden Emmanuel Macron dalam pemilu putaran kedua pada Minggu (24/4) pekan depan.
Kemudahan serupa tidak dimiliki Hayat Ettabet, seorang perempuan muslim Prancis, yang mengaku akan terpaksa menyembelih hewan secara ilegal di rumah sendiri, tepatnya "di kamar mandi, kembali seperti dulu lagi,” kata dia.
Diskursus soal hak hewan Le Pen mendukung gagasan untuk membius hewan dengan cara disetrum terlebih dulu sebelum disembelih.
Komunitas Muslim dan Yahudi, serta sejumlah pegiat hewan, sebaliknya beralasan, praktik setrum tidak mengurangi, malah menambah rasa sakit pada hewan dan sebabnya ditolak.
Sebagai jalan tengah, Le Pen mengatakan, pemerintahannya akan membuka keran impor daging halal untuk menggantikan produksi nasional yang perlahan akan diturunkan volumenya.
Dia mengaku "tidak akan menutup toko daging halal atau kosher di Prancis.” Tapi dengan populasi muslim dan Yahudi terbesar di Eropa Barat, ancaman larangan produksi daging halal/kosher di Prancis bisa berdampak kepada komunitas di negara lain.
Larangan produksi daging halal atau kosher sejauh ini sudah diterapkan di Denmark, Swedia, Slovenia, Swiss, Islandia dan Norwegia.
Tidak lama lagi, kedua wilayah Flandria dan Wallonia di Belgia akan mengikuti langkah serupa. Larangan itu kini digugat oleh Kongres Yahudi Eropa ke Mahkamah Hak Asasi Eropa. Usulan Le Pen itu ditentang oleh Presiden Emmanuel Macron.
Dia menolak "Prancis yang melarang warga muslim dan Yahudi mengkonsumsi makanan sesuai perintah agama.” Dia diunggulkan mendapat 54% dalam jajak pendapat teranyar yang dipublikasikan Kea Partners, Jumat (15/4).
Berita Terkait
-
Galaxy Tab A11+, Tablet Murah Berteknologi 5G, Dilengkapi Fitur Ramah Anak
-
Purbaya Sentil Balik Bank Dunia soal Defisit APBN: Jangan Terlalu Percaya World Bank!
-
Bank Mandiri Dorong Akselerasi Inklusivitas, Perkuat Ekosistem Kerja dan Usaha Ramah Disabilitas
-
Sebelum Jatuh Hati sama Honda HR-V: Simak Dulu Harga Mobil Bekas Lengkap dengan Pajak dan Ongkos BBM
-
Patah Hati yang Kupilih: Lebih dari Sekadar Cinta Beda Agama, tapi Betapa Pentingnya Keluarga
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu