Suara.com - Partai oposisi utama di Australia Partai Buruh menuduh pemerintah 'mengalami kegagalan terburuk dalam kebijakan luar negeri di Pasifik' dalam hampir 80 tahun setelah pemerintah Kepulauan Solomon dan China menandatangani pakta keamanan baru.
Perjanjian kontroversial tersebut telah menjadi bahan perdebatan sengit dalam beberapa pekan terakhir karena menimbulkan kekhawatiran bahwa China bisa membangun pangkalan militer di kawasan Pasifik Selatan.
Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat sudah menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai keadaan ini yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara lainnya di kawasan Pasifik.
Minggu lalu, Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Zed Seselja dikirim dari Canberra ke ibu kota Kepulauan Solomon Honiara agar pemerintah di sana tidak menandatangani perjanjian.
Namun sekarang tampaknya usaha menteri tersebut tidak membuahkan hasil.
Menteri Luar Negeri Bayangan dari Partai Buruh, Senator Penny Wong mengeluarkan kecaman keras mengenai bagaimana pemerintah menangani masalah tersebut.
Di tingkat pemerintahan federal, pemerintah yang berkuasa adalah koalisi partai Liberal dan Nasional, dengan partai oposisi adalah Partai Buruh.
"
"Ini adalah kegagalan terburuk kebijakan luar negeri Australia di Pasifik sejak berakhirnya Perang Dunia kedua," kata Senator Wong.
Baca Juga: Kenapa Aliansi Keamanan Cina dan Kepulauan Solomon Dianggap Berbahaya?
"
"Kita sekarang melihat China memiliki perjanjian keamanan dengan sebuah negara di Pasifik, sebuah negara yang letaknya hanya 1.600 km dari kota Cairns.
"Artinya apa, bahwa dalam masa pemerintahan Scott Morrison, kawasan kita menjadi tidak aman, dan risiko yang dihadapi Australia lebih besar."
Senator Penny Wong mengatakan bahwa PM Morrison tidak mengindahkan berbagai peringatan mengenai adanya perjanjian tersebut tahun lalu, dan seharusnya secara pribadi terlibat guna memastikan perjanjian tersebut tidak ditandatangani.
"Memastikan keamanan kawasan di saat seperti sekarang ini merupakan tugas utama pemerintahan mana pun, sesuatu yang harus me menjadi perhatian utama PM Morrison namun dia tidak melakukannya," kata Senator Wong.
"Bukannya mengambl tanggung jawab dan menangani masalah ini layaknya seperti seorang pemimpin, demi kepentingan negara, dia mengirim seorang menteri junior di saat-saat terakhir."
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
Terkini
-
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
-
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
-
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
-
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
-
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
-
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!
-
Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran