Suara.com - Aziz Yanuar memprotes berita terkait pernyataannya yang mengomentari pihak rezim, yang ditulis sebagai rezim Jokowi. Ia menjelaskan tidak menyebut secara spesifik nama Jokowi ataupun kubu tertentu yang dimaksudnya dengan rezim.
Dalam keterangannya, Aziz menegaskan siapapun pihak yang bertindak dzalim pasti akan menjadi musuh bersama, baik sekarang, tahun 2024, atau di masa mendatang. Meski begitu, ia tidak menyebut siapa pihak rezim yang dimaksud.
"Yang jelas kedzaliman pasti menjadi common enemy baik itu saat ini, 2024 maupun di masa depan. Saya tidak pernah spesifik menyebut person maupun kubu spesifik tertentu," kata Aziz Yanuar dalam keterangan yang diterima Suara.com, Selasa (26/4/2022).
"Siapapun yang dzalim pasti jadi musuh bersama dan jadi penyesalan tak berujung di akhir masanya atas kedzalimannya," lanjutnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, memprediksi rezim ini maupun penerusnya berpotensi menjadi musuh bersama pada Pemilu 2024.
Hal itu lantaran pemerintahan saat ini mempertontonkan ketidakadilan hukum hingga ekonomi secara gamblang. Kalangan opisisi didorong solid dan bersatu sehingga muncul pemerintahan yang lebih baik pada 2024.
“Kita dihadapkan permasalahan penegakan hukum dan ekonomi, akan ada arah common enemy (musuh bersama),” ujar Aziz dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, Rabu (20/4/2022).
Aziz menganalisis pihak rezim tak akan tinggal diam dengan potensi menguatnya gerakan opisisi jelang 2024. Menurut dia, ada kemungkinan pemerintah akan membuat manuver untuk memperbaiki citra mereka di bidang penegakan hukum maupun ekonomi.
Bahkan, dia menilai tak menutup kemungkinan manuver itu juga berdampak pada Habib Rizieq. Sebagai informasi, Habib Rizieq divonis empat tahun penjara atas penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab RS Ummi pada 24 Juni 2021.
Baca Juga: MRP: Kasus Kekerasan Dan Kematian Di Papua Meningkat Tajam Di Era Jokowi
“Pihak rezim pastinya tidak tinggal diam, sudah jadi perhitungan mereka. Saya yakin akan ada manuver terkait penegakan hukum yang berkeadilan, bahkan kejutan manuver bisa jadi pada Bang Rizieq sendiri (dapat keringanan hukum),” tuturnya.
Oleh karena itu, Aziz mendorong kalangan opisisi bersatu dan meninggalkan baju kelompoknya agar menjadi gerakan yang signifikan. Aziz menegaskan kebutuhan pemerintahan yang adil bukan hanya demi umat Islam semata, tapi untuk seluruh warga Indonesia.
“Keadilan bukan cuma domain umat Islam, bukan domain pendukung Ahok, bukan domain pendukung Anies (Baswedan), bukan domain pendukung Pak Jokowi, dan sebagainya. Keadilan adalah sesuatu yang dimiliki hati nurani masing-masing.”
Dirinya mencontohkan ribuan umat Islam yang tetap turun mendampingi saat pembacaan vonis HRS beberapa waktu lalu. Aziz menyebut itu hanya contoh kecil semata. Menurut Aziz, sudah saatnya seluruh kalangan bersatu dan menjadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama.
“Abaikan identitas politik Islam, sekuler, atau siapapun partainya nanti asal usung keadilan (harus solid). Dengan monumen HRS, posisi gaet suara akan semakin besar,” kata dia.
Aziz pun mengkritisi kegagalan partai politik Islam menjadi pemimpin bangsa saat itu. Hal tersebut, menurutnya, karena parpol maupun sistem Islam tidak dipercaya rakyat. Namun rintangan itu dinilainya dapat disingkirkan apabila semua sepakat membawa penegakan hukum dan politik etis sebagai isu besar.
“Selama ini politik Islam huru-hara, pecah. Kalau keadilan, kita punya nurani yang sama,” ujar Aziz Yanuar.
Catatan Redaksi: judul dan sebagian isi artikel ini telah direvisi oleh redaksi Suara.com pada Selasa, 26 April 2022, setelah kami mendapat protes dari Aziz Yanuar.
Aziz Yanuar menegur karena ia tidak menyebut secara spesifik nama Jokowi ataupun kubu tertentu yang dimaksud dengan rezim, seperti yang ada di judul artikel.
Melalui catatan ini, redaksi Suara.com meminta maaf kepada Aziz Yanuar serta publik.
Kontributor : Alan Aliarcham
Berita Terkait
-
Jokowi Lempar Bola Panas, Mungkinkah KPK Kembali Sakti?
-
Eros Djarot: Indonesia Terjebak Lingkaran Setan, Fondasi Bangsa Bobrok!
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
-
Survei Indekstat: Pengangguran Masih Jadi PR Utama Pemerintah Sejak Era Jokowi
-
PDIP Beri Tanggapan soal Tembok Ratapan Solo Diduga di Kediaman Jokowi
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
Terkini
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Kerry Adrianto Merasa Dijebak dalam Kasus Korupsi Pertamina
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
-
Unik, Aksi Massa di Mapolda DIY Bergerak Organik Tanpa Orasi dan Tuntutan Tertulis
-
Aksi di Mapolda DIY: Massa Kecam Kekerasan Aparat yang Tewaskan Bocah di Maluku
-
Terkuak! Bukan Polisi, Pelaku Penganiaya Pegawai SPBU di Cipinang Ternyata Wiraswasta
-
Rekaman CCTV Ungkap Kronologi Kecelakaan Transjakarta dan Ojol di Gunung Sahari