Suara.com - Anggota Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan berdasarkan data badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) per November 2021, aborsi adalah intervensi kesehatan yang umum.
Sehingga dari data WHO, aborsi bukan sesuatu yang luar biasa, namun aman jika menggunakan metode yang direkomendasikan.
"Bahwa aborsi itu adalah intervensi kesehatan yang umum. Jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa tapi itu biasa saja dan aman bila dilakukan dengan menggunakan metode yang direkomendasikan mereka," ujar Harkristuti dalam diskusi publik 'Pengaturan Aborsi Dalam Upaya Pembaruan KUHP' secara virtual, Jumat (22/4/2022).
Adapun kapan menentukan aborsi, yakni sesuai dengan durasi kehamilan dan dilakukan oleh orang yang memiliki keterampilan. Pasalnya, kata dia, hal tersebut dimunculkan WHO karena banyak adanya aborsi yang tak aman.
"Kapan menentukannya? Sesuai dengan durasi kehamilan dan harus dilakukan oleh orang yang memang memiliki keterampilan yang diperlukan. Jadi ini dimunculkan oleh WHO karena ternyata banyak sekali adanya aborsi tidak aman," ucap dia.
Ia menjelaskan, berdasarkan data WHO enam dari 10 kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan, berakhir dengan aborsi yang diinduksi.
Kata Harkristuti sebanyak 45 persen aborsi tidak aman. 97 persen bahkan terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
"Dari seluruh jumlah aborsi yang diinduksi ini, ternyata 45 persennya itu yang tidak aman, 97 persen di antaranya terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini adalah penyebab utama kematian dan morbiditas ibu ,padahal ini sangat bisa dicegah," kata Harkristuti.
Karena itu, Harkristuti menuturkan dari data WHO, aborsi tidak selalu menimbulkan kematian jika jika dilakukan dengan aman dan memenuhi syarat-syarat.
Baca Juga: Tim Perumus RKUHP Sebut Salah Kaprah Aborsi, Harkristuti Harkrisnowo: Bukan Pengguguran Kandungan
"Jadi aborsi itu tidak selalu menimbulkan kematian apabila dilakukan dengan aman dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila dilakukan secara tidak aman, akan ada sejumlah komplikasi kesehatan fisik dan mental, serta beban sosial dan keuangan bagi perempuan masyarakat dan juga sistem kesehatan, ini dari WHO juga ya," katanya.
Permasalahannya kata Harkristuti berdasarkan data WHO yaitu kurangnya akses keperawatan aborsi yang aman, tepat waktu terjangkau dan terhormat adalah masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang kritis.
"Yang di kita (Indonesia) juga, walaupun kita sudah mempunyai satu peraturan pemerintah peraturan menteri tentang aborsi, tentang klinik aborsi, akan tetapi nampaknya belum belum diterapkan, sehingga lebih banyak yang pergi ke lklinik klinik aborsi yang ilegal, yang mengakibatkan hal yang sangat sangat miris ya ,yang sangat negatif," ungkapnya.
Ia juga menyebut data dari WHO, bahwa hampir setengah dari semua kehamilan sekitar 121 juta tidak disengaja atau tidak direncanakan. Bahkan 73 juta aborsi terjadi setiap tahun di seluruh dunia.
"Setiap tahun terjadi 73 aborsi di seluruh dunia," kata dia
Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) itu menyebut ada dua jenis aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan dan aborsi yang dilakukan dengan sengaja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook