Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai 2022 ini sebesar Rp8 Triliun.
"(Perkiraan) ini Rp 8 triliun yang cair tahun ini (2022)," ujar Komisioner KPU Yulianto Sudrajat di kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/4/2022).
Yulianto menuturkan anggaran tersebut akan digunakan untuk persiapan pendaftaran partai politik, verifikasi parpol peserta pemilu, hingga pembentukan badan Ad Hoc dan lainnya
"Pertama untuk pendaftaran parpol, itu kan harus dilakukan Agustus. Kemudian verifikasi parpol peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc," ucap dia.
Anggaran keseluruhan untuk penyelenggaaan Pemilu 2024 kata Yulianto yakni sebesar Rp 76,6 Triliun. Namun kata dia, angka tersebut masih belum final.
"Ya itu makanya kita kaji. Angkanya belum. Kita fokus ke tahapan. Habis tahapan nanti kita ke anggaran," ucap Yulianto.
Ia menyebut pihaknya masih terus mengkaji berapa anggaran yang bisa diefisiensi.
"Seperti kita kurangi perbaikan gedung, pembelian tanah beberapa kabupaten kota provinsi yang sebenarnya sudah kita alokasikan ya. Nanti kita kerja sama difasilitasi pemda setempat. Itu terus kita hitung tapi kita cermat ya dari Rp76 triliun ini mudah mudahan segera ketemu angka besaran yang kita ajukan lagi kepada DPR," kata dia.
Ia menuturkan, saat ini KPU tengah fokus terkait pengesahan PKPU tentang tahapan program dan jadwal Pemilu 2024. Setelah itu KPU akan membahas anggaran
Baca Juga: Masinton Lempar Isu Korupsi Migor Buat Tunda Pemilu, Kejagung Beri Respons Tegas
"Urutannya kan begitu. Tidak anggaran dulu. Tahapannya ini nanti diputuskan KPU diketok baru kita bicara anggaran tapi kita sudah siapkan semua. Tapi bahannya sudah ada. Akan kita lanjutkan dengan langkah efisiensi (anggaran)," katanya.
Berita Terkait
-
Partai Mahasiwa Berhak Daftar Jadi Peserta Pemilu, KPU: Bisa Ikut Pemilu atau Tidak, Kita Lakukan Mekanisme Verifikasi
-
Survei Indikator Politik Soal Elektabilitas Parpol: PDIP Masih Tertinggi, Tapi Trennya Menurun Gegara Dampak Jokowi
-
Masinton Lempar Isu Korupsi Migor Buat Tunda Pemilu, Kejagung Beri Respons Tegas
-
Sempat Malu-malu, Petani Muda Milenial Jogja Dukung Ridwan Kamil Maju Capres 2024
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang