Setelah 28 Tahun Reformasi, Guru Besar UI Nilai Keadilan Masih Jauh dari Harapan

Suara.com - Guru Besar Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, Suparman Marzuki, menyoroti perjalanan 28 tahun Reformasi yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan yang merata bagi masyarakat.
Dalam acara Terus Terang Goes to Campus UII Yogyakarta #1, Suparman menyebut kepercayaan publik terhadap pemerintah masih rendah, bahkan mulai muncul gejala pembangkangan sosial akibat kondisi tersebut.

Dilihat dari sudut pandang hukum dan tata negara, bangsa ini belum sungguh-sungguh membangun negara di atas fondasi kepercayaan publik.

Suparman pun menjelaskan bahwa fungsi utama hukum sejatinya adalah menciptakan ketertiban atau order di tengah masyarakat.

Namun, ia menilai pemerintah justru sering membiarkan ketidaktertiban atau disorder terjadi. Kondisi itu dinilai membuka ruang bagi tumbuhnya “shadow economy” yang berjalan tanpa kendali, seperti praktik korupsi, manipulasi, dan kebohongan.

“Dalam ketidaktertiban itu ada shadow economy yang bergerak tanpa kendali, seperti korupsi, kebohongan, dan manipulasi,” ujar Suparman, dikutip dari Youtube Mahfud MD Official, Jumat (22/5/2026).

Ia menilai, ketika negara terus memelihara ketidaktertiban, maka kepercayaan masyarakat akan semakin runtuh. Situasi tersebut pada akhirnya justru menjadi ancaman bagi kekuasaan itu sendiri.

“Dan ketidaktertiban itu akan dinikmati oleh kekuasaan sebagai investasi buruk yang akan mengancam kelangsungan kekuasaan itu sendiri. Itu sudah rumusnya seperti itu,” katanya.

Meski demikian, Suparman menegaskan bahwa moralitas tetap menjadi inti utama dalam penegakan hukum. Menurutnya, hukum yang memiliki etika dan moral masih dapat menjaga arah tindakan para penegaknya.

“Seburuk apa pun hukum, kalau dia punya moralitas dan etika, dia bisa menjaga tindakan dan langkahnya,” ujarnya.

Baca Juga: 28 Tahun Reformasi, Massa Aksi Kamisan Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM

Sayangnya, Suparman menilai moralitas dan etika belum sungguh-sungguh ditumbuhkan dalam praktik hukum dan pemerintahan saat ini.

Ia memperingatkan, tanpa moral dan etika, hukum hanya akan menjadi kumpulan aturan yang digunakan untuk melegitimasi tindakan kriminal dan melanggengkan kepentingan destruktif.

“Kalau moral dan etika tidak ada, hukum hanya menjadi alat legitimasi bagi tindakan kriminal dan kepentingan-kepentingan yang bersifat destruktif,” pungkasnya.

Reporter: Cornelius Juan Prawira