Curiga Alasan Singapura Deportasi UAS karena Stigma Radikal, PA 212: Beliau Memang Tegas dalam Berceramah

Suara.com - Ketua Reuni Presidium Alumni (PA) 212,  Eka Jaya menduga deportasi yang dialami oleh Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh imigrasi Singapura karena stigmatisasi radikal yang disematkan kepada ulama kondang tersebut. 

“Bisa jadi (karena stigmatisasi radikal),” kata Eka saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/5/2022). 

Kata dia stigmatisasi radikal terhadap UAS karena ceramahnya yang tegas. 

“Bisa jadi stigma radikal sudah ada pada diri beliau yang memang tegas dalam berceramah,” ujarnya.

Padahal kata dia, selain terkenal sebagai pendakwa, UAS adalah seorang intelektual. 

“Di mana keilmuan beliau bukan saja di bidang agama tapi lebih luas lagi,” tambahnya. 

Desak Panggil Dubes Singapura

Karenanya dia mendesak pemerintah untuk memanggil Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia, guna memberikan klarifikasi deportasi tersebut. 

“Pemerintah Indonesia harus memanggil Dubes Singapura untuk mengklarifikasi semua. Karena perjalanan UAS ke Singapura itu legal dan sudah ada jadwal yang terdata,” kata Eka saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: Kemenkumham Masih Cari Tahu Alasan Ustad Abdul Somad Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Ancam Geruduk Kedubes Singapura

Dia mengatakan pihaknya akan menunggu langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam waktu dekat ini. Jika tidak ada langkah untuk mengklarifikasi hal itu, pihaknya mengancam melakukan aksi unjuk rasa di Kedubes Singapura di Indonesia. 

“Kami akan melihat perkembangan dan langkah apa yang  akan diambil pemerintah RI.  Kalau memang tidak ada langkah yang  di ambil, kami akan turun aksi ke Kedubes Singapura yang ada di Jakarta,” tegasnya. 

Viral

Seperti diketahui, Ustadz Abdul Somad (UAS) dideportasi dari Singapura pada Senin (16/5/2022) kemarin. Kabar tersebut disampaikan oleh akun di Instagram, ustadzabdulsomad_official.

Dalam unggahannya, UAS terlihat memakai masker dalam ruangan sempit. Ukuran 1 x 2 meter. UAS berencana melakukan klarifikasi atas perlakuan pemerintah Singapura hari ini.