Suara.com - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pendekatan ekstrem Cina untuk menahan virus corona tidak bisa dilanjutkan karena sifat varian Omicron yang sangat menular.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggambarkan strategi "nol-COVID" Cina sebagai upaya yang "tidak berkelanjutan".
"Kami mengenal virus lebih baik dan kami memiliki alat yang lebih baik, termasuk vaksin, sehingga penanganan virus sebenarnya harus berbeda dari apa yang biasa kami lakukan di awal pandemi,” kata Tedros, Selasa (17/05).
Dia menambahkan bahwa virus telah berubah secara signifikan sejak pertama kali diidentifikasi di Wuhan pada akhir 2019, ketika Cina sebagian besar menghentikan penyebarannya dengan lockdown.
Tedros mengatakan, WHO telah berulang kali memberi tahu pejabat Cina tentang strategi penanganan COVID-19 yang direkomendasikan, tetapi "mengenai pilihan kebijakan, setiap negara berhak untuk menentukan sendiri."
Kepala Keadaan Darurat WHO Dr. Michael Ryan mengatakan, WHO mengakui bahwa Cina telah menghadapi situasi sulit dengan COVID-19 baru-baru ini dan mengapresiasi pihak berwenang karena menjaga jumlah kematian ke tingkat yang sangat rendah.
"Kami memahami mengapa respons awal Cina adalah mencoba dan menekan infeksi ke tingkat maksimum, (tetapi) strategi itu tidak bisa dilanjutkan dan elemen lain dari respons strategis perlu diperkuat,” katanya.
Ryan menambahkan bahwa upaya vaksinasi harus dilanjutkan dan menekankan bahwa "strategi hanya untuk menekan bukanlah cara yang bisa dilanjutkan untuk keluar dari pandemi bagi negara manapun.”
WHO bujuk Korea Utara dan Eritrea Kepala WHO mengatakan pihaknya berusaha membujuk Korea Utara dan Eritrea untuk memulai vaksinasi COVID-19.
Baca Juga: WHO Kritisi Target Nol Covid-19 China, Apa Dasarnya?
"WHO sangat prihatin dengan risiko penyebaran lebih lanjut di (Korea Utara),” kata Tedros, yang mencatat bahwa penduduk Korea Utara tidak divaksinasi dan ada sejumlah orang yang mengkhawatirkan dengan kondisi rawan yang menempatkan mereka pada risiko penyakit parah.
Tedros mengatakan WHO telah meminta Korea Utara untuk membagikan lebih banyak data tentang wabah di sana, tetapi sejauh ini tidak ada tanggapan.
Korea Utara baru mengakui wabah untuk pertama kalinya minggu lalu, dan sekarang menyatakan lebih dari 1,7 juta orang sakit demam.
Tidak memiliki persediaan pengujian yang cukup untuk mengonfirmasi berapa banyak kasus COVID-19, tetapi para ahli luar percaya sebagian besar kasus demam disebabkan oleh virus corona.
Dia mengatakan WHO telah menawarkan untuk mengirim vaksin, obat-obatan, tes, dan dukungan teknis kepada Korea Utara dan Eritrea, tetapi kedua pemimpin negara itu belum menanggapi.
Ryan mengatakan setiap penularan yang tidak terkendali di negara-negara seperti Korea Utara dan Eritrea dapat memacu munculnya varian baru, tetapi WHO tidak berdaya untuk bertindak kecuali negara-negara menerima bantuannya. yas/ha (AP)
Berita Terkait
-
Promotor Mataloka Jadi Korban Penggelapan Dana Konser K-pop, Kerugiannya Mencapai Rp10 Miliar
-
Seruan Boikot Menguat,DFBAkhiri Polemik: Jerman Tetap Ikut Piala Dunia 2026
-
Manchester United Butuh 'Paul Scholes Baru' di Bursa Transfer Musim Panas
-
Sentinel Ungkap Dugaan Skandal Aditif Biosolar B40 Performance Tanpa Tender
-
Gus Lilur Soroti Paradoks Cukai Rokok: Negara Raup Rp226 T, Industri Rokok Rakyat Justru Tertekan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?