Pakar: Reformasi Membuat Demokrasi Tidak Macet

Suara.com - Pakar ekonomi dan mantan menteri Ginandjar Kartasasmita mengatakan lahirnya reformasi di Indonesia telah menghasilkan sistem demokrasi yang berfungsi sehingga memunculkan banyak kemajuan, baik di bidang politik maupun ekonomi.

"Menurut saya, reformasi telah menghasilkan sistem demokrasi yang berfungsi. Demokrasi kita berfungsi, tidak ada yang macet," kata Ginandjar saat menjadi pembicara kunci dalam seminar kebangsaan peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi yang diselenggarakan oleh Institut Harkat Negeri bertajuk "Reformasi dan Jalan Keluar Krisis" di Jakarta, hari ini.

Ia menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang berfungsi tersebut terlihat dari terselenggaranya pemilihan umum, DPR RI dapat menjalankan fungsinya membentuk undang-undang, Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan suatu perkara, adanya organisasi masyarakat sipil, kebebasan pers, dan masyarakat boleh menyampaikan protes.

Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada era Presiden  Soeharto ini menyampaikan beberapa kemajuan yang ada di Indonesia sekarang.

Secara politik, kata Ginandjar, salah satu kemajuan yang ada adalah desentralisasi. Melalui desentraliasi itu, Indonesia dapat menjadi negara demokrasi terbesar pada urutan ketiga di dunia dan negara ekonomi terbesar pada urutan keenam belas di dunia.

Secara ekonomi, lanjut dia. kemajuan di Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tergolong baik.

"Kemarin, diumumkan ekonomi kita tumbuh sekitar 5 persen, sedangkan negara-negara lain berada di bawah kita. Meskipun sempat naik saat muncul pandemi COVID-19, angka kemisikinan dan pengangguran kembali menurun. Infrastruktur juga luar biasa. Kita harus jujur, luar biasa sekali," kata dia.

Meskipun begitu, Ginandjar menilai masih terdapat sejumlah kekurangan dan tantangan yang belum terjawab secara optimal berkaitan dengan pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia. Salah satunya adalah praktik korupsi yang masih kerap terjadi.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan agenda reformasi itu, menurut dia, butuh peran kelompok masyarakat sipil untuk mendorong Pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: 24 Tahun Reformasi, Aliansi Lampung Memanggil Kritisi UU Cipta Kerja