Suara.com - Di hari-hari terakhir masa kepresidenannya yang 'liar dan berdarah', Rodrigo Duterte merasa sedih karena ada beberapa hal yang belum dicapainya sebagai presiden Filipina.
"Sebelum saya pergi, mari kita bereskan tiga atau lima bandar narkoba," katanya.
"Saya ingin membunuh mereka. Saya tidak ingin mereka hidup," tambah Presiden Duterte.
Sejak dilantik pada tahun 2016, Duterte mengatakan Filipina memiliki satu musuh bersama: perdagangan narkoba.
Sejalan dengan klaimnya bahwa setidaknya ada 3 juta pecandu yang harus "dibantai", Duerte mengatakan akan menawarkan ganjaran kepada polisi yang berhasil membunuh para pengguna dan pengedar.
Pertumpahan darah pun terjadi.
Perkiraannya bervariasi, tapi Pemerintah Filipina mengatakan lebih dari 6.000 orang telah tewas dalam operasi anti-narkoba selama enam tahun terakhir, di samping lebih dari 300.000 penangkapan.
Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) memyebut jumlah korban yang meninggal mendekati 30.000 bila menghitung kematian anti-narkoba di tangan pembunuh bayaran.
Namun, metode ini dinilai gagal mengurangi perdagangan narkoba secara nasional, sehingga membuat pendukung setia sang presiden menyerukan tindakan yang lebih halus.
Baca Juga: Ferdinand Marcos Jr Ingin Filipina Hindari Konflik Bersejarah dengan China
Pengganti Duerte, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, berada di bawah tekanan untuk merombak taktik brutal tersebut.
Pembunuh, ganjaran, dan anak-anak yang meninggal
Sementara Duterte sering menggambarkan Filipina sebagai "narco-state" atau "negara narkoba" yang dibanjiri metamfetamin, data yang ada menunjukkan situasi yang lebih kompleks.
Kantor PBB bidang Narkoba dan Kejahatan mengklaim pada tahun 2007 bahwa Filipina memiliki prevalensi tertinggi pemakaian sabu di dunia.
Berselang beberapa tahun kemudian, kantor yang sama mengatakan negara tersebut memiliki tingkat prevalensi pengguna narkoba yang rendah dibandingkan dengan rata-rata global.
Namun penentangan Duterte terhadap narkoba masih menjadi kampanye yang populer dan meluas.
Ini dimulainya setelah Pemilu tahun 2016, yang melibatkan penangkapan massal, penembakan oleh polisi, dan pembunuhan terhadap tersangka pengedar dan pengguna narkoba.
Berita Terkait
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Redmi 15C 5G Resmi, HP Murah Xiaomi dengan Kamera 50MP dan Baterai 6.000 mAh
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu