Duterte juga membentuk satuan tugas nasional yang berfokus pada pemakaian dan perdagangan narkoba, menganjurkan penembakan secara terbuka, dan bahkan menyerukan pembunuhan mereka yang mengkritik kampanye kekerasannya.
Kelompok HAM percaya bahwa penembakan tidak dilakukan petugas polisi, melainkan pembunuh bayaran yang terhubung dengan penegak hukum, yang disebut "pasukan kematian".
Belasan anak dan remaja tewas dibunuh, sama nasibnya dengan lebih dari selusin walikota dan pejabat publik lainnya.
Kritikus mengatakan kebanyakan korban ini bahkan tidak terlibat dalam perdagangan narkoba.
Tahun lalu Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dibentuk untuk menyelidiki beberapa pembunuhan anti-narkoba, termasuk tuduhan bahwa polisi mengarang bukti tentang bagaimana penembakan yang dilakukannya adalah upaya membela diri.
Tetapi ICC mundur ketika Departemen Kehakiman Duterte berjanji untuk mengadakan penyelidikannya sendiri atas kasus-kasus tersebut.
Orang miskin sering menjadi sasaran
Walau kampanye narkoba ini memuncak di awal tahun pemerintahan Duterte, menurut data dari organisasi penelitian yang berbasis di Amerika ACLED, puluhan kematian terkait dengan upaya anti-narkoba pada tahun 2021 masih terjadi.
Meski Duterte bersumpah untuk menargetkan "raja narkoba" dalam "perangnya", sebagian besar yang terbunuh dan dipenjara adalah orang dari kalangan miskin.
"Untuk memberi makan keluarga, Anda perlu menjual narkoba," kata Bilog, seorang pengedar sabu di Masambong.
Baca Juga: Ferdinand Marcos Jr Ingin Filipina Hindari Konflik Bersejarah dengan China
Tempat tinggal Bilog terletak di pusat "perang narkoba" di kota Quezon — bagian dari wilayah ibukota Manila.
Pria berusia 49 tahun itu dipenjara selama lebih dari dua tahun dalam periode pemberantasan keras Duterte.
Tapi begitu dibebaskan, Bilog kembali berbisnis.
Ia hidup di gubuk satu kamar yang lembab bersama dengan dua putra remajanya yang juga adalah pengedar sabu.
"Ini adalah sumber pendapatan kami sehingga kami akan terus melakukannya terlepas dari apa yang terjadi," katanya.
"Perang narkoba menghancurkan keluargaku dan setiap keluarga di Filipina yang menjual narkoba."
Berita Terkait
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Kenapa Proyek Jalan Trans Halmahera Disebut Hanya Untungkan Korporasi Tambang?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting