Suara.com - Sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan Negara, PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) Subsidi menyentuh seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote dalam rangka mewujudkan energi berkeadilan.
Untuk mewujudkan harapan tersebut, Pertamina telah membangun dan mengoperasikan Lembaga Penyalur Program BBM Satu Harga dan melalui Program One Village One Outlet (OVOO).
Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina, Heppy Wulansari mengatakan Program BBM 1 harga telah dijalankan Pertamina sejak 2017, atas arahan Presiden Joko Widodo. BBM 1 Harga tersebar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di 112 kabupaten di Indonesia sebanyak 328 lembaga penyalur.
Pada tahun 2022, pemerintah menargetkan 92 titik BBM 1 Harga dan progres pembangunan saat ini telah berhasil dituntaskan sebanyak 7 titik tersebar di Kalimantan Barat (2 titik), Kalimantan Tengah (1 titik), Sulawesi Utara (1 titik) dan Kepulauan Maluku (3 titik). Selain itu, sebanyak 65 titik BBM 1 Harga tengah dalam proses pembangunan dan perizinan Pemerintah Daerah. Selain itu, Pertamina juga telah mengembangkan 217.687 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di 61.801 desa.
“Melalui OVOO Pertamina akan terus memperluas infrastruktur penyaluran LPG 3 kg hingga ke seluruh pedesaan, agar lebih mudah terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” imbuh Heppy.
Melalui infrastruktur distribusi energi yang telah dibangun, Pertamina sepanjang Januari- April 2022 telah mengalirkan Solar bersubsidi dengan volume sekitar 5,2 juta KL, Pertalite sekitar 9 juta KL dan LPG Subsidi dengan volume sekitar 2,5 juta Metrik Ton.
Masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi bisa menikmati harga BBM dan LPG bersubsidi yang terjangkau karena didukung subsidi BBM dan LPG dari Pemerintah. Dalam APBN 2022, Pemerintah telah menambah besaran subsidi sebesar Rp 71,8 triliun, sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia.
“Pertamina didukung seluruh stakeholder akan terus memastikan penyediaan dan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar subsidi Pemerintah yang demikian besar tahun ini dapat dimanfaatkan dengan baik, tepat sasaran dan tidak over kuota,” tandas Heppy.
Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan BBM Subsidi di lapangan bisa langsung menghubungi Call Centre Pertamina di nomor 135.
Baca Juga: Cerita UMKM yang Jadi Mitra Binaan Pertamina
Berita Terkait
-
Cerita UMKM yang Jadi Mitra Binaan Pertamina
-
Siemens Segera Jadi Investor Proyek Mobil Listrik Hingga Pengembangan Hidrogen di Indonesia
-
Beban Pertamina Makin Berat, Pemerintah Buat Aturan Baru Pembelian BBM Subsidi
-
Pertamina Patra Niaga Regional Jabar Bantu UMK Tingkatkan Kualitas Penjualan
-
Subholding Gas Pertamina Suplai 45 BBTUD ke Pupuk Iskandar Muda
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
Terkini
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Tegas! Prabowo Minta Polri Menjadi Penjaga Demokrasi yang Dewasa
-
Mahasiswa Viral Masuk Toilet Cewek? Unisa Yogyakarta: Investigasi Awal Belum Temukan Faktanya
-
Viral Gunungan Sampah di Cakung Barat, Kelurahan Kerahkan Petugas dan Tutup TPS Liar
-
Habiburokhman: HUT ke-80 Harus Jadi Momentum Polri Perkuat Kepercayaan Rakyat
-
Pasar Baru Bakal Dijadikan Myeongdong Versi Jakarta
-
Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional
-
Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!
-
Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan
-
Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik