Suara.com - Pemerintah baru di Australia dari Partai Buruh mengatakan sudah waktunya untuk membicarakan kembali kemungkinan negara ini menjadi republik, terlepas dari Kerajaan Inggris.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Urusan Pembentukan Republik AustraliaMatt Thistlethwaite, yang jabatannya baru saja terbentuk dalam Pemerintahan PM Anthony Albanese.
Partai Buruh yang baru saja menang dalam Pemilu Federal pada 21 Mei menyatakan akan menggelar referendum untuk menentukan apakah Australia perlu meninggalkan sistem monarki di bawah Inggris yang berlaku saat ini.
Namun dikatakan, rencana referendum ini tidak akan dilakukan dalam masa pemerintahan tiga tahun ke depan, tapi dalam periode pemerintahan kedua bila Partai Buuruh kembali menang pemilu di tahun 2025.
Rencana perubahan bentuk negara menjadi republik pernah menjadi perdebatan sengit lebih dari 20 tahun lalu.
Bila terwujud, Australia akan menjadi republik dan memiliki kepala negara sendiri,tidak lagi mengikuti sistem kerajaan di mana kepala negaranya adalah ratu atau raja Inggris.
Namun referendum yang pernah digelar di tahun 1999 tersebut memutuskan bahwa Australia tetap menganut sistem monarki Inggris.
Di tahun 2022, masa kekuasaan Ratu Elizabeth sudah mencapai 70 tahun, dan akan diperingati besar-besaran dalam acara yang disebut Queen's Platinum Jubilee.
Namun kesehatan Ratu Elizabeth yang sekarang berusia 96 tahun terus menurun, dan banyak yang memperkirakan akan segera terjadi pergantian resmi dalam tahta kerajaan Inggris dalam waktu dekat.
Baca Juga: DPR Cecar Mentan: Kenapa Pilih ke Brasil Ketimbang Australia yang Sudah Bebas PMK
Menteri Matt Thistlethwaite mengatakan dukungan bagi pembentukan Republik Australia akan meningkat bila Ratu Elizabeth meninggal dunia.
"Di saat Ratu memasuki usia senja masa kekuasaannya, kita harus memberikan penghormatan terhadap apa yang sudah dilakukannya selama ini," katanya.
"Tetapi saya kira warga Australia mulai berpikir mengenai bagaimana negara kita selanjutnya," ujar Menteri Matt.
"Kita adalah bangsa yang independen. Kita memiliki identitas dan budayasendiri yang unik. Kita berada dalam kekuatan ekonomi besar di Asia Pasifik,"tambahnya.
"
"Saya kira sudah waktunya kita memulai pembicaraan serius mengenai masa depan kita sebagai negara setelah kekuasaan Ratu Elizabeth berakhir," kata Menteri Matt.
"Dia mengaku menyadari bahwa masalah ini sudah tidak menjadi bahan pembicaraan publik selama bertahun-tahun di Australia.
"Ada generasi baru warga Australia, para migran yang baru datang, yang tidak mengerti permasalahan ini," katanya.
"Tugas saya adalah memberikan penjelasan kepada warga mengapa kita memiliki seorang ratu dari negara lain sebagai kepala negara kita. Mengapa kita memiliki Gubernur Jenderal, dan mengapa kita perlu memiliki kepala negara yang kita pilih sendiri," jelasnya.
Mayoritas negara persemakmuran berbentuk republik
Beberapa saat setelah dilantik menjadi menteri, Matt Thistlethwaite terdengar oleh media saat mengatakan kepada Gubernur JenderalDavid Hurley:"Masa jabatan Anda tetap aman dengan kami"di saat mereka berjabat tangan dan berfoto bersama.
Gubernur Jenderal adalah perwakilan resmi Ratu Elizabeth di Australia dengan tugas-tugas resmi mengangkat dan mengambil sumpah pemerintahan baru.
Ketika menjadi oposisi, Matt sudah memegang portopolio urusan pembentukan republik sejak tahun 2019.
Dalam referendum di tahun 1999, pendukung negara kerajaan menang karena penentangan terhadap model republik yang diusulkan tidak mendapatkan banyak dukungan.
Menteri Mattmengakui adanya kelemahan besar dalam model negara republik yang ditawarkan saat itu, di mana Gubernur Jenderal akan digantikan oleh Presiden yang diangkat oleh Parlemen Federal.
"Banyak di antara kami yang masih terluka karena referendum tersebut," katanya.
"Saya terlibat dalam kampanye di tahun 1999. Itu adalah keterlibatan pertama saya dalam kegiatan politik sebagai seorang remaja ketika itu," kata Matt.
"
"Perbedaan yang terjadi di antara kelompok pendukung republik sangat fatal akibatnya bagi referendum, dan saya ingin menghindari hal tersebut di masa depan," ujarnya.
"Menurut dia, Australia masih bisa tetap menjadi bagian negara persemakmuran meski nantinya sudah menjadi berbentuk republik.
"Dari 54 negara anggota persemakmuran, 34 di antaranya republik, jadi Australia saat ini sebenarnya dalam kelompok minoritas," jelasnya..
"Tahun lalu Barbados menjadi Republik. Mereka melakukannya dengan kerjasama dengan keluarga kerajaan dan anggota keluarga kerajaan menghadiri upacara perubahan bentuk negara," katanya.
Reaksi atas pengangkatan Matt Thistlethwaite menjadi Menteri Urusan Pembentukan Republik masih terbelah.
Gerakan Republik Australia (ARM) senang karena sekarang ada suara resmi di pemerintahan untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
"Ini kabar terbaik bagi Gerakan Republik Australia dalam 25 tahun terakhir," kata ketua ARMPeter FitzSimons.
Namun Liga Monarki Australia menyatakan negara ini sudah memutuskan untuk tidak menjadi republik sebelumnya.
"
Kelompok ini menyebut pengangkatan Menteri Urusan Pembentukan Republik sebagai tindakan yang tidak menghormatirakyat Australia.
"Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dariABC News
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga